JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti soal hak masyarakat dalam memilih di pemilihan umum (pemilu) dan termasuk di pilkada.
Hal itu disampaikannya dalam pembacaan amanat pembina upacara HUT ke-79 RI di halaman Masjid At-Taufiq yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
"Berilah hak rakyat untuk dapat mencari pemimpinnya yang benar-benar itu bagi mereka adalah pemimpin yang sejati. Bukan mencari atau dipaksakan untuk mencari pemimpin yang pada kenyataannya belum mempunyai kader sebagai pemimpin yang mumpuni," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menegaskan, pemilu adalah wadah untuk memastikan rakyat bisa menggunakan haknya dengan baik. Hanya saja, ia melihat pemilu saat ini sudah melenceng dari slogannya.
"Saya tidak terbayangkan bahwa pemilihan yang katanya pemilihan umum lalu 'Luber', langsung, umum, bebas, rahasia, dengan segala slogannya, tetapi tidak menjadi sebuah kenyataan," tuturnyi.
BACA JUGA:Megawati Ungkap Niatnya Pimpin PDIP Lagi: Isu Penguasa Ambil Alih Partai Bikin Resah!
Dalam kesempatan itu, Megawati turut mengungkap bahwa kini ada upaya membelokkan sejarah melalui kekuasaan.
Bahkan, konstitusi pun bisa diubah seenaknya.
"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya," ucapnya.
Megawati berujar, hukum di Indonesia yang bertopang pada kedaulatan rakyat saat ini tengah dicoba dengan kedaulatan kekuasaan.
Serta, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi.
"Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis," urai Megawati.
BACA JUGA:Megawati Bakal Umumkan 305 Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP