Dilihat dari sisi penegakan hukum, kata Heru, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah.
BACA JUGA:Heru Budi Bagikan Makan Gratis di SD 05 & 07 Wijaya Kusuma Jakbar, Menunya Ikan Bandeng Presto!
"Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta," urainya.
Tak berhenti di situ, Heru menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya.
Sistem itu tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.
"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelasnya.
Lebih lanjut, Mantan Walikota Jakarta Utara itu menambahkan, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance.
BACA JUGA:Heru Budi Sebut Kasus Kebakaran di Jakarta Didominasi Akibat Korsleting Listrik
Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," tukasnya.