JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Yohanes Mahuse membantah isu adanya penyerobotan tanah untuk program lahan cetak sawah yang digarap Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurutnya, program yang berlangsung pada 2025 mendatang tidak ada masalah, apalagi sampai merugikan masyarakat adat.
BACA JUGA:Ancaman Pemanasan Global, Climate Innovation Week 2024 Fokus Solusi Permasalahan Iklim
BACA JUGA:KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rorotan di Jakut, Nilai Kerugian Rp 223 Miliar
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa pergerakan penyerobotan tanah ulayat oleh negara atas nama cetak sawah merupakan narasi yang tidak benar.
Sebaliknya, hak tanah ulayat milik masyarakat adat tidak akan beralih kepada siapa pun.
"Masyarakat sudah tidak takut lagi dan bimbang kalau tanahnya hilang di ambil perusahaan. Apalagi hak tanah ulayat, sama sekali tidak ada peralihan kepada siapa pun dan tetap akan menjadi milik masyarakat," ujar Mahuse saat berada di lokasi lahan cetak sawah, Minggu, 22 September 2024.
BACA JUGA:KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kronologis Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
Di samping itu, masyarakat juga sepenuhnya paham bahwa program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Tak hanya itu, program ini juga bertujuan menyejahterakan rakyat Merauke secara keseluruhan.
"Masyarakat paham betul akan keuntungan pola bagi dalam pengelolaan lahan cetak sawah kedepan," katanya.
Sementara itu, Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI AD Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan program cetak sawah merupakan proyek yang sepenuhnya dibiayai negara untuk kepentingan masa depan bangsa.
BACA JUGA:Lahan Kosong di Kemayoran Kebakaran, Gulkarmat Terjunkan 11 Unit Kendaraan Pemadam