JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) gandeng Pemprov Sulawesi Utara mengenai penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM subsidi solar maupun pertalite di Manado, Sulawesi Utara
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, bahwasanya penandatanganan kerjasama ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran.
"BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi solar maupun pertalite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Erika Kamis 26 September 2024.
BACA JUGA: Usai Kritik KPK, Tia Rahmania Dipecat PDIP dan Batal Dilantik Jadi Anggota DPR
Sebagai informasi, perjanjian kerjasama BPH Migas dan Pemprov Sulut merupakan kerja sama kesembilan yang diteken.
Sebelumnya, BPH Migas telah menandatangani kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur dan Jawa Timur.
"Ini merupakan perjanjian kerjasama kesembilan yang ditandatangani BPH Migas dengan pemerintah provinsi. Diharapkan dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, pendistribusian BBM dapat lebih tepat sasaran dan tepat volume," kata Erika.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut gembira penandatanganan PKS tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjalankannya dengan baik.
"Harapan kami ke depannya, apa yang sudah disepakati ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat Sulut tidak lagi merasa kesulitan mendapatkan BBM," tandas Olly.
BACA JUGA: Izin Munaslub Kadin dari Kepolisian Diungkap Hamdan Zoelva
Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
1. Pengendalian terhadap penyaluran BBM subdisi solar dan pertalite untuk konsumen pengguna.
2. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran BBM subsidi solar dan pertalite.