JAKARTA, DISWAY.ID -- DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti buntut viral narasi NEM sebagai syarat masuk SMP/SMA hingga syarat tidak naik kelas dikembalikan.
Pemanggilan terhadap Mendikdasmen Abdul Mu'ti disampaikan Komisi X DPR di Jakarta pada Jumat 25 Oktober 2024.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, kalau memang benar berita NEM sebagai syarat masuk SMP/SMA hingga syarat tidak naik kelas dikembalikan, perubahan itu jangan bersifat asal.
BACA JUGA:Harga Lengkap BBM Pertamina, Shell, BP dan VIVO per 26 Oktober 2024
Pihaknya kata Hetifah Sjaifudian, khususnya Komisi X akan mengkaji dan menanggapi soal rencana perubahan kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.
“Ini tentunya memerlukan kajian yang medalam dari pemerintah sebelum melakukan kebijakan sebuah perubahan. Perlu ditekankan, konteks perubahan itu jangan sampai didasarkan atas pertimbangan ingin beda, karena ada adagium ganti Menteri ganti kebijakan," kata Hetifah Sjaifudian.
Oleh sebab itu, Komisi X DPR akan memanggil Kemendikdasmen terkait perubahan wacana tersebut.
Kemendikdasmen khususnya mendikdasmen, Komisi X DPR memberi kesempatan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan itu.
Hetifah Sjaifudian melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengan Kemendikdasmen untuk membahas dan mendengarkan secara langsung terkait wacana tersebut.
BACA JUGA:Siap Bersaing di Era Kendaraan Listrik, Kemenperin Dorong Penguatan Daya Saing IKM
BACA JUGA:Prabowo Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Payment Gateway yang Mandek 10 Tahun
“Namun kami juga tetap memberikan kesempatan kepada pihak kementerian untuk melakukan kajian dan merumuskan kebijakan yang tepat, mengingat Menteri yang diangkat juga baru beberapa bekerja," ujar Hetifah Sjaifudian.
Hetifah Sjaifudian juga menegaskan, apa yang dikeluarkan Mendikbud sebelumnya, Nadiem Makarim yang baik perlu dilanjutkan kembali.
"Pada prinsip, kami dengan hal-hal baik dari periode sebelumnya perlu dipertahankan, namun apabila ada yang kurang tentu harus dievaluasi dan diperbaiki,” kata Politikus Golkar itu.