JAKARTA, DISWAY.ID – Aktivis pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas menanggapi viralnya isu Ujian Nasional (UN) bakal dikembalikan lagi di era Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti.
Seiring dengan bergantinya pemerintahan, sebagian masyarakat mengharapkan Ujian Nasional (UN) dikembalikan.
Selain itu, polemik UN ini juga kembali mengemuka usai kritik yang dilayangkan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa dihapuskannya UN menjadi biang kerok kemerosotan mutu pendidikan.
Karena menurutnya, tidak ada UN membuat murid-murid menjadi malas belajar.
Untuk diketahui, penghapusan UN sebenarnya pernah diajukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy sebelum akhirnya resmi diganti dengan Asesmen Nasional oleh Mendikbudrisitek Nadiem Anwar Makarim.
Pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi, salah satunya mutu pendidikan yang belum merata.
"Baru 30 persen sekolah yang sudah mencapai standar nasional pendidikan (SNP), sedangkan yang 70 persen belum belum memenuhi SNP sehingga lebih baik meningkatkan kualitas mereka," ungkap aktivis pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas.
BACA JUGA:Joki Skripsi Makin Marak, Darmaningtyas: Ubah Aturan Tugas Akhir
Kedua, terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar di Kabupaten/Kota, serta SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.
Sedangkan alasan ketiga adalah besarnya dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN yang setiap tahun bisa mencapai Rp500 miliar.
"Namun usulan Menteri Muhadjir itu mungkin diveto oleh JK yang saat itu menjadi Wapres. UN kemudian dihapus betul oleh Menteri Nadiem dan diganti dengan Asesmen Nasional (AN)," sebutnya.
Usul UN Diganti EN
Terkait dengan tuntutan dikembalikannya UN, Darmaningtyas menilai hal ini tidak diperlukan.