JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Hal itu diungkap saat mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional.
BACA JUGA:Banjir Terjang 4 Kecamatan di Bandung hingga Gerobak Chicken Hanyut Terbawa Arus
Erick menyampaikan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo.
"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick Selasa 5 November 2024.
BACA JUGA:Berbekal Pengalaman Program Sosial, Kemensos Siap Eksekusi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Erick menyebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Erick mengatakan, SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Ramah Lingkungan, Limbah Diolah Jadi Pupuk
"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.
Erick memastikan, dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pertaruhan Jabatan Presiden Prabowo
Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick.
Erick mengungkapkan bahwa pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3miliar - Rp5 miliar, dimana dana bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.