“Penguatan peran PPATK, serta peningkatan kapasitas teknologi untuk memantau transaksi digital, dapat membantu menutup akses para pelaku judi online dalam mengelola transaksi keuangan,” tutur Achmad.
Di sisi lain, masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam mengawasi dan mendukung penegakan hukum, agar tidak ada celah bagi pejabat korup untuk menyalahgunakan jabatannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat dipulihkan.