JAKARTA, DISWAY.ID - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan percepatan pembangunan tanggul pantai untuk mengatasi banjir rob di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Hal itu dilakukan saat ia meninjau genangan banjir rob.
Bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, Pj. Gubernur Teguh melihat langsung kondisi genangan di area tersebut.
BACA JUGA:Tangani Banjir Rob Muara Angke, Teguh Setyabudi Minta Pembangunan Tanggul Dipercepat
Pj. Gubernur Teguh mengatakan, berbagai upaya tengah dilakukan untuk menangani genangan air rob melalui pemetaan lokasi-lokasi banjir.
Ia juga meminta kepada Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk rutin memantau kondisi di lapangan.
"Kemarin sudah lihat beberapa area di sekitar pantai, sekarang kita melihat di area Muara Angke ini. Tadi sudah bicara dengan Pak RW dan Pak RT untuk dicarikan solusinya," ujar Pj. Gubernur Teguh, Senin 18 November 2024.
BACA JUGA:Waspada! Wilayah Pesisir Jakarta Utara Berpotensi Diterjang Banjir Rob Hingga 19 Agustus 2024
Dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur Teguh juga turut memberikan bantuan bahan pokok bagi warga terdampak banjir rob.
Adapun banjir rob ini terjadi sejak Jumat 15 November 2024 lalu pukul 09.00 WIB dan kembali surut pada 12.00 WIB, namun kembali menggenangi area di hari berikutnya pada waktu yang sama.
Pj. Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk mempercepat pembangunan tanggul pantai yang saat ini masih dalam pengerjaan 4 kilometer lagi.
Ia juga menginstruksikan kepada para jajaran agar memperhatikan aliran air saat tergenang dapat surut dalam waktu singkat, serta percepatan pembangunan tanggul pada 2025 untuk mengatasi banjir rob.
BACA JUGA:Antisipasi Banjir Rob, Pemprov DKI Percepat Bangun Tanggul Pantai dan Muara di Pesisir Jakarta
"Kami juga terus berkoordinasi dalam menangani permasalahan ini bersama-sama. Baik itu lintas OPD, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Dinas Sosial, BPBD, dan Wali Kota Jakarta Utara," pungkasnya.