JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan salah satu fokus pengawasan Bawaslu yakni mengawal hak pilih.
Bagja mengatakan, dalam memastikan hak pilih, Bawaslu fokus terhadap akurasi data kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih.
"Bawaslu terus mendorong langkah mengakomodir pemilih potensial Non KTP-el," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pengecekan Kesiapan Pemungutan Suara Pilkada Tahun 2024 bersama Kemendagri, Menko Polkam, KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, Kejaksaan, dan stakeholder lainnya di Ruang Sidang Kemendagri, Jakarta, Jumat 22 November 2024.
Tidak hanya soal hak pilih, Bagja juga menyoroti terkait pengawasan masa tenang.
Menurutnya, masa tenang merupakan tahapan krusial yang kerap diwarnai potensi pelanggaran, misalnya penyebaran hoaks atau kampanye terselubung.
BACA JUGA:Jelang Masa Tenang Pemilihan 2024, Bagja Minta Bawaslu Cepat Ambil Tindakan saat Patroli Pengawasan
"Saat masa tenang sering diwarnai dengan gangguan keamanan," ungkapnya.
Lalu pengawasan masa pungut hitung. Bagja menyebut pengawasan pada tahapan rekapitulasi suara sangat penting untuk menghindari kecurangan.
"Bawaslu memastikan pengawasan di tingkat TPS berjalan optimal. Termasuk mencegah manipulasi suara," katanya.
BACA JUGA:Bagja: Bawaslu Tangani 137 Permohonan Sengketa Pemilihan Hingga November 2024
Dalam kesempatan itu, Bagja juga menyebut lima provinsi rawan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilihan.
“Kelima wilayah tersebut NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah," katanya.
BACA JUGA:Bawaslu Ungkap Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi - Taj Yasin Dibuat di Rumah Jokowi
Sebagai informasi, Rakor tersebut dipimpin oleh Wamen Kemendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamen Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus.