JAKARTA, DISWAY.ID-- PDIP menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Kabid Diklat PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak bahkan menuding, dengan wacana tersebut menjadikan pemerintahan Prabowo Subianto mirip Orde Baru.
BACA JUGA:Prabowo Usul Gubernur Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Pengamat BRIN Bilang Begini
BACA JUGA:Komisi II DPR RI Wanti-wanti MK Usut Perkara Sengketa di Pilkada 2024
"Nafas pemerintahan sekarang lebih mirip Orde Baru, semangat perbaikan yg dibawa Reformasi menjadi menyusut," tegas Gilbert saat dikonfirmasi Disway.id pad Senin, 23 Desember 2024.
Gilbert menambahkan, dahulu pada era Orde Baru, kepala daerah malah ditunjuk Presiden dan pernah juga dipilih oleh DPRD.
Ternyata kata Gilbert, masalah yang timbul adalah anggota DPRD malah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.
"Akhirnya pilkada langsung terjadi," tambahnya.
BACA JUGA:Kalah di Pilkada 2024, Krisdayanti Kembali ke Dunia Musik
BACA JUGA:Dugaan Intervensi Proses Rekapitulasi Pilkada, PDIP Minta Kapolda Papua Tengah Dicopot
Lalu dengan dalih biaya mahal, menjadi alasan pemerintahan Prabowo mengusulkan kembali Pilkada dipilih lewat DPRD.
"Anehnya ide ini, termasuk ide perubahan UU Polisi dengan wewenang diperluas, UU TNI untuk masuk lebih jauh ke wilayah sipil terjadi menjelang Jokowi turun dan dipertegas Prabowo," lanjut Gilbert.
Sebaiknya tambah Gilbert, Prabowo segera bekerja nyata. Karena hingga saat ini ujar Gilbert, lebih banyak omon-omon tanpa karya nyata.
"Karya nyata yang terlihat baru pembredelan karya lukis Yos," pungkasnya.