JAKARTA, DISWAY.ID - Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memunculkan pro dan kontra di publik.
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya saat acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, pada Kamis 12 Desember 2024.
BACA JUGA:PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Gilbert: Pemerintahan Sekarang Mirip Orde Baru!
BACA JUGA:Kebakaran Gedung DPRD Pekalongan, Api Pertama Terlihat di Bagian Atap
Prabowo berpendapat bahwa Pilkada lewat DPRD dapat menekan anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk Pilkada langsung.
Menurutnya, uang yang dihemat tersebut dapat digunakan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo.
Mayoritas partai politik di DPR, khususnya yang tergabung dalam KIM Plus, menyambut baik usulan tersebut. Beberapa partai yang menyatakan dukungannya antara lain PKB, Golkar, PAN dan PKS.
BACA JUGA:Prabowo Usul Gubernur Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Pengamat BRIN Bilang Begini
BACA JUGA:Soal Usulan Prabowo Agar Gubernur Dipilih Langsung Oleh DPRD, Begini Tanggapan KPU
Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Almuzzammil Yusuf, menyatakan bahwa PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.
"PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata Muzzammil pada Kamis, 19 Desember 2024.
Demikian pula dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang mendukung evaluasi terhadap pemilihan langsung di level pilkada.
"Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua (oleh) DPRD? Mari kita diskusikan bersama," ungkapnya pada Jumat 13 Desember 2024.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pandangannya, yang mengatakan bahwa reformasi terhadap sistem pemilu perlu dilakukan agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa.