Alih-alih dapat menenangkan suasana, justru Natalius Pigai kembali jadi sorotan karena netizen melihat sang Menteri HAM melakukan flexing (pamer) mobil.
Sejumlah netizen pun mulai mengkritik Natalius Pigai yang dianggap pamer mobil dinas menggunakan Toyota Alphard hitam tersebut.
"RAKYAT LAGI SUSAH KO MALAH PAMER MOBIL DINAS, UDAH HASIL KERJA KO 0, ATTITUDE KO MINUS PULA, PIGAI PIGAI," cuit salah seorang netizen.
"Aduhhhh pak pigai, rakyatmu ada yang mati gara2 antri gas, kau flexing2 mobil pula. ga cocok jadi menteri HAM kalau sisi “manusia” nya aja ga ditonjolin," sahut netter lainnya.
"Norak bgt bang pigai cem OKB bjirrrrr. Lu kagak sekali ada gue liat belain rakyat, kagak napak tanah. Melayang lu dalem mobil ye gue sumpahin," tutur netizen.
BACA JUGA:
STAFSUS MENTERI HAM BANTAH KLAIM YANG SERET NAMA NATALIUS PIGAI
Diberitakan sebelumnya Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Suwarta membantah klaim bahwa mobil Toyota Alphard berwarna putih dengan plat nomor RI 24 dimiliki oleh Menteri HAM Natalius Pigai.
"Kami ingin menegaskan bahwa kabar yang beredar, baik di media online maupun media sosial, tentang mobil Alphard putih dengan plat nomor RI 24 yang terlihat di jalur busway bukanlah milik Menteri HAM Natalius Pigai," ungkap Thomas kepada para wartawan pada Rabu, 5 Februari 2025.
Thomas menegaskan bahwa kendaraan dinas yang digunakan oleh Menteri HAM Natalius Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam dengan plat nomor polisi RI 23.5.
BACA JUGA:
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa mobil yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam dengan plat nomor RI 23.5," tegas Thomas.
Dengan peneguhan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengonfirmasi informasi yang benar dan tidak terjebak dalam berita palsu yang dapat merugikan pihak terkait.
RAKYAT LAGI SUSAH INI MENTERI MALAH PAMER MOBIL DINAS
— Catatan_Ali17 (@Catatan_Ali17) February 6, 2025
UDAH HASIL KERJA 0
ATTITUDE MINUS PULA
PIGAI PIGAI..... pic.twitter.com/PX3gu7J398
Kabar yang tidak benar dapat menyebabkan kebingungan dan mencoreng reputasi seseorang, terutama pejabat negara.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan ke publik.