Dengan kata lain, tanpa sistem pengawasan yang ketat dan independen, maka ada kemungkinan besar bahwa Danantara dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Jika Danantara digunakan sebagai instrumen politik atau sarana bailout BUMN bermasalah, maka potensi kegagalannya akan semakin tinggi.
“Sebagai contoh, beberapa negara lain telah mengalami masalah akibat pengelolaan dana investasi yang terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik,” jelas Achmad.