Desil Kuantil

--

Dengar heboh ''desil'' saya ingat ''desi'':  --desimeter. Sudah begitu lama istilah desimeter meninggal dunia. Orang lebih suka menyebut ''10 sentimeter''. Tidak mau lagi bilang ''satu desimeter''. Mirip orang tidak mau lagi bilang ''satu yard'' melainkan pilih bilang ''90 cm''.

Maka di mana-mana saya mendapat pertanyaan ini: apa itu desil. Kok heboh banget. Desil adalah per sepuluh. Maksudnya, masyarakat dibagi 10: sepuluh persen pertama, kedua, ketiga, sampai kesepuluh. Pembagian itu berdasar tingkat kesejahteraan. Lebih tepatnya: berdasar banyaknya pengeluaran setiap bulannya.

Kalau Anda tergolong desil 1 berarti Anda tergolong 10 persen termiskin di Indonesia. Itu untuk menghindarkan sebutan ''kelompok sangat miskin''. Kalau Anda disebut sebagai orang desil 1 rasanya lebih sopan dibanding Anda disebut sebagai kelompok orang sangat miskin.

Ups... Bukan itu tujuannya. Istilah desil diciptakan untuk menstandarkan pengelompokan di masyarakat.

Selama ini kita hanya mengenal istilah sangat miskin, miskin, hampir miskin, kelas menengah, dan kaya. Setiap lembaga bisa membuat pengelompokan yang berbeda. Kini hanya satu istilah: desil. Tinggal menyebut: desil berapa.

Misalkan Anda disebut desil sepuluh, itu berarti Anda tergolong patriot –layak mengutangi Danantara lewat Patriot Bond. Maka setelah Anda membaca Disway hari  ini coba-cobalah Anda memperkirakan tergolong di desil berapa.

Bagi negara seperti Indonesia desil lebih dianggap penting terkait dengan bantuan sosial. Misal: masyarakat desil 1 layak dapat lima jenis bantuan dari negara: uang tunai, subsidi listrik, subsidi elpiji, subsidi iuran BPJS, dan subsidi rumah lewat KPR. Kelompok desil dua mungkin hanya berhak atas empat dari lima itu. Desil tiga mendapat tiga dari lima. Desil empat hanya dapat dua jenis. Dan seterusnya. Tidak seperti itu beneran, tapi begitulah kira-kira cara berpikir para pembuat desil.

Itu tergantung pada kebijakan pemerintah. Maka penerapan desil itu sendiri mestinya baik. Langkah maju. Bahwa akan heboh pasti tidak bisa dihindari. Problem utamanya adalah orang yang ada di ''perbatasan desil''. Misalkan Anda masuk desil tiga, tapi di posisi Anda paling bawah. Hampir saja Anda sulit dibedakan dengan anggota desil dua yang posisinya paling atas. Ibarat nilai Anda 5,9. Itu hampir saja enam, tapi tetap bukan enam.

Pakai sistem apa pun pasti ada hebohnya. Sistem pengelompokan yang lama pun punya kelemahan. Pernah juga heboh. Berkali-kali. Yang penting, setelah pakai sistem desil teruslah lakukan evaluasi: kelemahan yang muncul segera diatasi.

Persoalannya di pendataan yang membuat seseorang masuk dapil berapa. Pemerintah punya banyak versi data ekonomi. Salah satunya berdasar kemampuan belanja Anda setiap tahun. Ada juga data berdasar pendapatan setahun. Di zaman Orde Baru pernah ada ukuran tidak lagi miskin: kalau lantai rumahnya sudah diplester dengan semen. Pernah juga ada ukuran: kalau tembok rumahnya sudah terbuat dari bata.  Kelak, kalau sistem desil ditolak, mungkin salah satu ukuran yang akan dipakai: rumahnya pakai genteng atau seng.

Sistem desil di Indonesia hanyalah meniru apa yang dilakukan negara lain. Kita termasuk yang ketinggalan. 

Negara maju juga punya cara untuk menentukan pengelompokan masyarakatnya. Bukan berdasar kemampuan belanja, tapi berdasar kemampuan mereka membayar pajak. 

Di sana tidak ada desil. Yang ada kuantil. Masyarakat hanya dibagi lima: miskin, menengah bawah, menengah atas, kaya, dan super kaya.

Kegunaan yang lebih penting dari sistem desil dan kuantil adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan di masyarakat. Dengan potret desil yang ada, pemerintah harusnya prihatin: kok ketimpangan ekonomi begitu besar. Untuk itulah ada desil. Bukan 'dibelokkan' hanya untuk bantuan sosial.

Jangan-jangan heboh desil sekarang ini justru membuat orang melupakan tujuan perumusan desil. Jangan-jangan justru lupa terhadap kenyataan adanya kesenjangan. 

Mungkin saja di negara seperti Denmark pembagiannya hanya tiga: mampu, kaya, kaya sekali karena di sana tidak ada lagi yang miskin. Baiknya kita tunggu komentar dari ''perusuh kaburan'' seperti Bung Liang yang sekarang tinggal di Denmark.

Tentu yang penting bukan pakai desil, kuantil, atau tidak pakai apa-apa sama sekali. Yang penting itu kapan tidak ada lagi desil dua dan satu –setidaknya hilangkan yang 1 dulu. (DAHLAN ISKAN)

*) Diperbarui pukul 05.18

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 5 September 2026: Karya Perkara

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

KETIKA PERKARA MELAHIRKAN KARYA.. Ada ironi yang menarik dari kisah Ibam. Ia sedang menghadapi perkara hukum. Tetapi justru dari perkara itu lahir sebuah karya teknologi. Bayangkan. Untuk membela diri, ia harus membaca ribuan halaman dokumen. Jaksa punya dokumen. Saksi punya keterangan. Pengacara punya berkas. Hakim punya pertimbangan. Manusia akhirnya kalah cepat dari kertas. Maka Ibam membuat AI. Dalam enam minggu. Namanya Perkara AI. Ribuan dokumen dipindai. Diubah menjadi data. Lalu dibaca mesin dalam hitungan detik. Di sini letak pelajaran besarnya. Masalah kadang bukan untuk dihindari, tetapi untuk diubah menjadi inovasi. Orang biasa menghadapi perkara dengan stres. Orang kreatif menghadapi perkara dengan laptop. Yang satu mungkin bertanya, “Bagaimana saya keluar dari masalah?” Yang lain bertanya, “Bagaimana masalah ini bisa menghasilkan sesuatu?” Tentu, teknologi tidak menentukan seseorang benar atau salah. Hukum tetap harus berjalan dengan bukti dan argumentasi. Tetapi ada satu hal yang menarik: perkara bisa menghentikan langkah seseorang, tetapi tidak selalu bisa menghentikan pikirannya. Dan kadang, justru ketika tubuh sedang dibatasi, pikiran menemukan jalan paling bebas.

Kujang Amburadul

BIG DATA PERUSUH

Saya bukan orang yang pintar dan cerdas. Tapi dengan membaca Disway dengan komentar, analisa, dan usulan para perusuhnya, saya merasa sedang terus belajar jadi "orang pintar". 

Walau memang rada susah payah untuk menyerapnya, karena perusuh2 pintar ini memang tulisannya "daging semua", namun menulisnya dibarengi emosi dan misuh karena, kok ulah negara ini gak pernah membaik.

Maka inilah, mengapa AI diperlukan agar tulisan beremosi dan bercampur misuh bisa menambah literasi pembacanya.

Walau hasilnya moga-moga AI tak ikut bingung dan misuh pula.

Coba bapak dan ibu perusuh yang baik hati dan tidak sombong.

Semua menyusun lagi apa yang sudah anda tulis selama ini, jadikan dalam bentuk PDF (itu kan syaratnya agar bisa dibaca dan dianalisa oleh AI?).

Kumpulkan dan minta Abah bantu ke Ibam dengan Perkara AI-nya agar diringkas dan dibuatkan buku.

Apapun hasilnya, saya rasa itulah kritik dan saran buat pemerintah di tingkat perusuh.

Mungkin bisa dirangkum secara nasional bersama tulisan lain semisal : Menangani korupsi sambil korupsi. Saya rasa sih intinya akan sama.

Bermuara pada ketidak puasan masyarakat/rakyat, tanpa perlu lembaga survey.

Kasih ke pemerintah, kasih ke DPR, ke APH dan ke semua stakeholder negara ini.

Minta mereka baca dengan seksama resapkan, pikirkan dan implementasikan.

Bilang :"Anda-anda ini bukan malaikat, bukan Tuhan, kok merasa yang dikerjakan selama ini, katanya untuk rakyat tetapi ternyata banyak zonk.”

Hasyim Muhammad Abdul Haq

Untuk @semua...

AI itu bisa juga dibuat tertutup. Misalnya untuk Mazhab AI ini. Inputnya dipastikan aman hanya sebatas kitab-kitab yang memang dibutuhkan saja. Jadi tidak ada dalil yang di luar semestinya.

Lalu AI tetaplah sebuah alat. Keputusan akhir dalam mengambil fatwa tentu tetap ada di kita. Namun setidaknya kita ambil keputusannya itu dengan dasar yang jelas. 

Dengan bantuan AI, kita seakan-akan menghafal ratusan ribu hadis karena tahu apakah hal yang kita putuskan itu bertentangan dengan dalil atau tidak.

Sama saja dengan "Perkara AI" yang dibuat mas Ibam. AI adalah alat yang membuat kita (dalam hal ini penegak hukum) bisa mengeluarkan putusan hukum yang akurat.

riansyah harun

Ada anekdot yang bilang begini. Jika anda tidak puas, maka boleh "minggat" dan cari kerja diluaran sana. Uppssss, berarti anak anak Indonesia yang gemilang di Luar Negeri sana, menetap sajalah disana. Masih ingat mantan Menteri di zaman lampau, yg sudah berwarga negara lain, dan dipanggil pulang untuk mengabdi, tapi ramai karena beliau sudah bukan lagi warga negara yang anda sudah tahu negara asalnya beliau lahir itu..??? Rasanya Disway mulai bisa melacak, sudah sejauh mana anak anak Indonesia yang mengabdi diluar negeri, dan sudah tidak pernah balik lagi. Baik 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ataupun puluhan tahun lalu. Belum lagi mereka yang sudah nikah dengan orang asing disana. Caranya....??? Tentu Disway harus meminta bantuan AI. Dan siapa tahu, Ibam bisa membantunya...????

Momon Atun

Ijtihat akan selalu ada untuk hal hal yg pada jaman itu belum ada, seperti AI, internet, bircoin, demokrasi, komunis dll.. 

Kembalinke hukum asal, 

Jika berkaitan surga neraka, alam goib, jgn di lakukan/diyakini jika tidak ada dalil (Quran&hadist) 

Tapi untuk hal dunia semua boleh asal tidak ada larangan dr Quran dan Hadist. 

*jgn di balik, seprti kelkuan sebagian orang yg bilang Nabi naik Haji naik onta kok kita naik peswat. Wkwk itu contoh orang salah berfikir sejak dalam fikiran

Bahtiar HS

Sbg sesama profesi, saya jujur bertanya2 tentang Mens Rea Ibam dlm kasus krumbuk ini.

Rasanya bukan krn wanprestasi dg memberikan rekomendasi yg tdk obyektif, tdk berbasis riset, atau memenuhi standar yg ditentukan. Ibam punya kompetensi di situ. Bukan pula kelalaian profesional (professional negligence) shg menghslkan rekomendasi yg cacat. Mungkin pintu Mens Rea dia adalah penipuan (fraud) atau salah saji (misrepresentation) yg dengan "sengaja" menyembunyikan fakta, memberi info palsu mengenai pilihan teknologi, dsb. Baik krn ada iming2 "remah2 dunia" dari vendor penyedia teknologi tsb, ataupun "atas pesanan/desakan klien" yg memesan rekomendasi solusi yg diarahkan olehnya --dlm hal ini NM selaku mendikbud shg Ibam menciderai profesionalitasnya dg memberi rekomendasi pesanan. Padahal bila jujur, itu bukan solusi yg terbaik.

Jika yg terakhir itu yg terjadi, memang UU Tipikor menegaskan seseorang dpt dijerat pasal korupsi "secara bersama2" meski dia bukan pejabat negara atau ASN/PNS. Ketika klien (NM) dan konsultan kongkalikong utk menelorkan rekomendasi yg mengarah pd teknologi tertentu utk mendptkan keuntungan pribadi, maka konsultan bs terjerat dlm kasus ini. Tp jk independen, tdk terikat dg klien dlm memutuskan, tdk diendorse vendor utk mengarahkan solusi, sesungguhnya rekomendasi sebatas saran profesional. Keputusan dipakai atau tidak toh sepenuhnya di tangan klien. Konsultan tdk bs dipersalahkan karena sarannya dipakai atau tidak oleh klien. Hrsnya ia bs bebas.

Hasyim Muhammad Abdul Haq

Dulu saya pernah tanya ke guru agama saya kenapa kita sekarang tidak boleh berijtihad dalam hal agama seperti yang dilakukan oleh 4 imam mazhab.

Guru saya menjawab bahwa kita tak mungkin bisa menyaingi kepintaran para imam mazhab. Anda sudah tahu, para imam mazhab itu bukan hanya hafal Qur'an, tapi juga hafal ratusan ribu hadis plus sanadnya.

Dengan menghafal ratusan ribu hadis itu, mereka semacam punya hak untuk membuat sebuah putusan hukum agama karena yakin tak bertentangan dengan ratusan ribu hadis yang mereka hafalkan.

Nah, sekarang sudah ada AI yang bisa bantu menghafalkan lebih banyak hadis dari imam mazhab sekalipun. Segala hal tentang hadis bisa AI hafalkan. Mulai dari sanadnya, lemah tidaknya, semua bisa dihafalkan oleh AI.

Mas Ibam sudah buktikan di dalam sebuah perkara hukum pun perlu bantuan AI untuk mengambil keputusan karena tak mungkin manusia mampu menghafal semua fakta dari sebuah perkara.

Menurut saya, semua mazhab itu ditulis di saat dunia masih jauh dari modern. Listrik pun belum ada, apalagi teknologi yang lain. Bagaimana mungkin kita dalam beragama hanya bersandar pada ijtihad para imam mazhab yang ditulis di zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita?

Mas Ibam, bisa nggak sekalian minta tolong buat "Mazhab AI"?

Fransiska Jappy

Ups, jangan ngomongin kata "perusuh" dari Batam keras-keras. Kmrn minta izinnya itu untuk gathering, bukan untuk ngerusuh... hehe..

Fa Za

Jangan mengabdi untuk negeri ini. Sudah banyak "korban" atas nama pengabdian pada negara. Negeri ini bukan untuk Anda, bukan untuk saya, bukan untuk kita. Tapi untuk mereka yang berkuasa lewat partai politik. Penegakan hukum hanya untuk mengejar prestasi aparat. Bukan untuk hukum itu sendiri. Alasan bisa dicari.

Herry Isnurdono

Hukum acara dibantu AI. Beracara dipersidangan dibantu AI. Jaksa, Pengacara dan Hakim maupun terdakwa bisa menggunakan AI. Tapi ingat yg memutus perkara Hakim. Hakim itu manusia. Hakim Wakil Tuhan dlm memutus bersalah dan tidak bersalah. Hakim hanya melihat bukti dan para saksi yg tampil di persidangan. Utk perkara Ibam tunggu aja Kasasi. Jika nanti Hakim Agung disidang Kasasi tetap memutuskan bersalah dan masuk penjara serta mengganti kerugian negara, lawan lewat PK. Gitu aja koq repot. Abah DI itu sudah jago dan berpengalaman berperkara di sidang pengadilan. Semua menang dan bebas. Siapa dulu pengacaranya. Sekarang pengacaranya menjadi Menko di pemerintahan Prabowo. Lebih menarik Abah DI cerita kasus yg dialami dulu. Publik biar tahu dan mengambil pelajaran. Kasus pidana yg sekarang jadi pembicaraan adalah kasus Febri mantan Jampidsus. Orang sudah lupa kasus mas Mentri dan para pejabat Kemendikbud. Apalagi kasus Gus Yaqut sudah mulai sidang. Terungkap para oknum angggota DPR minta uang oleh2 SAR 3.000,-. Jika kurs SAR 1 = Rp. 4.000,- berarti kira2 sebesar Rp. 12 juta perorang. Itu baru uang oleh2. Jika betul dugaan ancaman DPR utk bikin Panja Haji, berapa milyar yg harus disiapkan Gus Yaqut utk mengamankan agar jangan ada Panja Haji. Penasaran ? Nanti akan dibuka disidang berikutnya.

Leong Putu

Kemacetan 15 km, sopir antri masuk pelabuhan 24 jam. Preman pelabuhan itu jika ditertibkan pasti berulah! Seolah negara tak berdaya menghadapinya. 

Jembatan penghubung Jawa - Bali harus menjadi prioritas. Saya rasa alasan warga Bali menolak jembatan karena takut para dewa marah jika jembatan terlalu tinggi pasti ada solusinya. Tehnik sipil sudah begitu majunya. 

Tapi memang sulit. Melawan preman pelabuhan itu. Lagi lagi soal uang. Begitu banyak pihak yang akan kehilangan uang jika jembatan dibangun. Mereka melawan dengan berbagai macam jurus dan ilmu. Termasuk menyebar dongeng. Tapi harusnya negara tidak boleh kalah. Tapi kenyataan berkata lain.

Manfaat jembatan kalah oleh dongeng.

Nasib.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

KETIKA PESAKITAN MALAH MEMBUAT MESIN PEMBACA PERKARA..

Ada ironi yang agak lucu dalam kisah Ibam. Sedang menghadapi perkara, malah membuat alat untuk membaca perkara.

Biasanya orang yang berhadapan dengan ribuan halaman dokumen akan mencari kopi. Kalau sangat banyak, mencari kopi kedua. Ibam malah mencari algoritma.

Hasilnya Perkara AI. Ribuan halaman bisa dipindai, diubah menjadi data, lalu diringkas dan dicari kaitannya.

Ini bukan sekadar soal AI. Ini soal cognitive overload. Otak manusia punya keterbatasan. Dokumen hukum justru terkenal tidak punya belas kasihan terhadap keterbatasan itu.

Jaksa membaca. Pengacara membaca. Hakim membaca. Terdakwa membaca. Bedanya, komputer tidak mengeluh, “Yang Mulia, halaman 1.847 sudah membuat saya kehilangan fokus.”

Tentu AI bukan hakim. Ia tidak menentukan siapa benar dan siapa salah. Ia hanya membantu manusia menemukan fakta, pola, kontradiksi, dan hubungan antardokumen.

Maka ada pelajaran menarik: tekanan kadang melahirkan inovasi.

Orang lain mendapat perkara, mungkin mendapat sakit kepala.

Ibam mendapat perkara, lalu membuat startup di dalam kepalanya.

DeniK

Jadi . Harus percaya sama siapa sekarang ? Jaksa , kpk, hakim atau tersangka ?

Waalahu alam .

Momon Atun

Efek demokrasi kan begitu, 

10 orang bodoh 5 orang pintar 5 orang gila. 

Adakan pemilu, anda sudah tahu siapa yg akan jadi pemimpin nya.. 

Jadi y nikmatilah.. 

HONDA CBR150R

Ingatlah, jangan terlalu nasionalis, diajak bangun negara ini langsung ber-api2. Ingat saja, negara ini akan membuang kamu setelah kamu tidak berguna atau mau dijadikan kambing hitam.

Seperti seseorang di tahun 2010.

Akan dicari2 kesalahannya.

Masih terlalu banyak penjahat dan penggarong dan penjilat di negara ini.

Cukup pasang bendera setiap bulan agustus saja.

Wilwa

Artificial Intelligence disingkat AI (baca: éi ai). Tapi A Yi 啊姨 (baca: a i) adalah bibi dari mama, tak peduli cicik (kakak perempuan) ibu atau meimei (adik perempuan) ibu, semua dipanggil a i 啊姨. 啊姨 juga semacam panggilan hormat untuk menyebut ibu-ibu atau emak-emak. Sama seperti orang Belanda punya istilah tantê dan orang Indonesia punya istilah bibi. Yang mungkin evolusi dari istilah 姨姨 (baca: i i). Seperti istilah tétéh dalam bahasa Sunda yang mungkin evolusi dari Jie Jie 姐姐 (baca: cié cié). Mungkin lho ya.

Liam Then

artikel dua hari ini malah bikin saya kepikiran, pola penggunaan konsultan pada proyek kementrian apakah lazim terjadi di Tiongkok?

Ternyata informasi yang saya dapat , di Tiongkok hal ini ternyata sangat tidak lazim dan cenderung dihindari, mereka di sana pakai sistem yang berbeda. 

Di Tiongkok, kementerian tidak menyewa konsultan swasta atau individu perorangan untuk merancang arsitektur proyek teknis bernilai triliunan.

Lembaga Riset Negara (State-Owned Research Institutes): 

Kementerian Pendidikan Tiongkok (Ministry of Education) atau NDRC (National Development and Reform Commission) menggunakan lembaga riset dan universitas negeri internal mereka sendiri.

Tidak Ada Peran "Konsultan Perantara": Perencanaan dilakukan oleh pegawai negeri sipil berkualifikasi teknis tinggi (technocrats) bersama para akademisi dari lembaga riset negara. 

Jadi, kajian untuk melaksanakan proyek, mereka lakukan sendiri, pakai penguasaan ilmu/keahlian yang nyata. 

Jadi saya jadi tergiring, kalau sering pakai konsultan, untuk putuskan ini itu, personel-personel di Kementerian -kementrian kita, sebenarnya bisa APA? 

alasroban

Nanti kalau AI perkara sudah jadi.

Semakin cepatlah proses putusan sebuah perkara. 

Dan semakin adil.

Kenapa? 

Karena AI tak punya tangan untuk salaman bawah meja.

Mudah-mudahan dengan begitu tegalah hukum dan keadilan di Indonesia.

Skenario langit memang selalu mempesona.

Untuk ke sekian kalinya. 

Penduduk langit tidak tega membaca taggar. "Masuk surga jalur WNI".

Apakah semua drama ini sudah masuk ke pembukaan UUD 45? 

"Atas berkat rahmat Alloh yg maha Kuasa,..."

Nampaknya iya.

Liam Then

jadi, saya membayangkan apa jadinya kalo Mas Ibam, masukan seluruh data perkaranya sendiri ke AI bikinan beliau. 

kemudian tanya ; "menurut anda jika anda ahli hukum pidana Indonesia, apakah saya bersalah?" 

Dan misal kalo si AI bilang tidak bersalah, apakah akan dianggap Mas Ibam sebagai fakta absolut? 

Bagaimana pula jika si AI misal jawab :

"salah tidaknya anda tergantung niat asli yang hanya anda tahu sendiri" 

atau 

"Kayaknya anda ada pada posisi sulit, anda bisa saja tidak bersalah, tapi anda berada/putuskan masuk ke proyek yang salah, disitulah masalahnya" 

Sugi

Saya jadi teringat Pak Pram. Pramoedya Ananta Toer. Yang menulis Bumi Manusia selama masa penjara dan pembuangan. Terus berkarya Mas Ibam. S

Dan semoga sampeyan mendapat putusan terbaik di tingkat kasasi MA nanti, jika jadi mengajukan ke sana. 

Liam Then

Semalam saya kebetulan nonton Pidato Pak Prabowo di summit ekonomi apa itu yang dilaksanakan di Vladivostok.

Meskipun hanya nonton separuh, karena masalah kronis sindrom attention spans yang saya hadapi. Saya dapatkan kenyataan, Pak Prabowo sangat luar biasa pada pidatonya pakai bahasa inggris itu, mantab (pakai b) penyampaiannya.

Saya jadi berkesimpulan, Pak Prabowo ini sosok yang punya "great mind". 

Tapi, itu bikin saya bertanya-tanya, kenapa dengan profil seperti itu, kinerja pemerintahannya di dalam negeri banyak menuai kritisi? 

Apakah disebabkan, pelaksana/anak buahnya yang kurang bisa imbangi canggihnya pemikiran Pak Prabowo?  Atau ini menunjukan fakta bahwa dalam praktek, wacana atau ide, belum tentu bisa berlangsung mulus, karena hasil akhir selalu tergantung pada kualitas pelaksanaan.

Sebuah ide bisa saja sangat brilian dan rapi. Jelas terstruktur seperti yang di bikin AI. Seperti tujuan mulia yang terbayangkan tercapai oleh proyek Chromebook-nya Pak Nadiem.

Tapi pelaksanaan lah, yang tentukan hasil akhirnya.

Dengan analogi serupa, Tiongkok putuskan pindahkan jutaan orang untuk proyek raksasa 3 ngarai,  gelontorkan setara miliaran USD untuk anggaran, tapi pelaksanaannya mereka jaga dengan sempurna, sehingga tak ada kesalahan terjadi, akibatnya ratusan juta manusia rasakan manfaat dan dampaknya.

Jadi kesimpulan sementara saya, semua proyek negara itu sebenarnya tujuannya brilian.

Yang membedakan nasibnya di ujung ternyata sederhana : kualitas eksekusinya.

Dacoll Bns

4 Mazhab ada untuk mempermudah ibadah dalam hal fiqih- fiqihnya, tinggal pilih 1 kemudian jalani , saya yakin kalau bisa konsisten satu saja aman dunia akhirat, tapi manusia suka nya mendua , kalau ada fiqih yg gak cocok di madzhabnya dicari2 dari madhzab lain yg sedikit lebih sesuai dengan nafsunya, akhirnya dicampur2 dan tanpa sadar sudah bikin madzhab baru, madzhab suka-suka, madhzab es campur yg penting hepi dan diminum bikin seger , nafsu yg jadi hakimnya mana fiqih yg bener dari madzhab yg ada, bukan lagi Quran dan Hadits seperti imam2 tersebut saat merumuskan madzhab. Wallahualam ….

Sumber: