Ekonom: IKN Harus Mandiri dari APBN

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan bahwa regulasi yang mengatur peran swasta dalam pembangunan IKN sudah jelas dan tidak berubah-ubah.

BACA JUGA:Fakta di Balik Sidang Etik AKBP Bintoro yang Berujung PTDH, Tiga Laporan Polisi Disinggung

BACA JUGA:Natalius Pigai Sebut DPR Belum Paham Tugas Kementerian HAM, Netizen: Bikin Kebijakan Doang, Ngapain Ada Mobil Dinas

“Menghentikan alokasi APBN untuk IKN bukan berarti proyek ini harus dihentikan, tetapi harus dijalankan sesuai dengan konsep awalnya—tanpa bergantung pada anggaran negara,” tutup Achmad.

 

• «
• 1
• 2