JAKARTA, DISWAY.ID-- Perbedaan pernyataan terkait anggaran pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kini menjadi perdebatan tersendiri. Pasalnya, terdapat dua pernyataan berbeda dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kepala Otorita IKN (OIKN).
Dimana KemenPU menyatakan bahwa terdapat efisiensi anggaran, termasuk untuk proyek IKN.
BACA JUGA:Ekonom: IKN Harus Mandiri dari APBN
BACA JUGA:Anggaran IKN Diperdebatkan, Ekonom Minta Kejelasan dari Pemerintah
Sementara di sisi lain, Kepala Otorita IKN (OIKN) justru menyebut adanya penambahan anggaran menjadi Rp 14,4 triliun dari sebelumnya Rp 6,3 triliun untuk tahun 2025.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, jika perbedaan narasi ini terus berlanjut, maka berpotensi membuat investor ragu-ragu untuk berkomitmen dalam proyek IKN.
“Tanpa kepastian hukum dan kebijakan yang jelas, investor akan memilih untuk menunda investasi mereka,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Februari 2025.
BACA JUGA:Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Ekonom Khawatirkan Hal Ini
Achmad melanjutkan, hal ini tentunya akan berdampak akan buruk pada kelangsungan pembangunan IKN itu sendiri.
“Pemerintah harus segera menyelaraskan informasi dari berbagai institusi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa memang ada pemblokiran anggaran yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan IKN.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan anggaran usai pelaksanaan efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani.
BACA JUGA:Proyek IKN Terancam Mangkrak, Menteri PU Singgung Program MBG
BACA JUGA:Anggaran 2025 untuk Proyek IKN Diblokir Prabowo, Terancam Mangkrak?