Anggaran IKN Diperdebatkan, Ekonom Minta Kejelasan dari Pemerintah

JAKARTA, DISWAY.ID -- Polemik pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) kini masih menjadi topik yang ramai dibicarakan.

Bahkan, narasi yang berkembang dari berbagai pihak tampaknya justru saling bertentangan. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, bahwa memang ada pemblokiran anggaran yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan IKN.

BACA JUGA:Menteri BUMN Erick Thohir Lakukan Pergantian Direksi, Tunjuk Mayor Jenderal TNI Sebagai Dirut Bulog

BACA JUGA:Kasus Jiwasraya, Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan anggaran usai pelaksanaan efisiensi anggaran yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Sementara di sisi lain, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono justru menyebut adanya penambahan anggaran untuk proyek IKN ini. Diketahui, anggaran akan ditambah menjadi Rp 14,4 triliun dari jumlah sebelumnya, yang bernilai sebesar Rp 6,3 triliun untuk tahun 2025. 

Kendati begitu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan bantahannya kepada pernyataan Menteri Dody tersebut.

Menurutnya, anggaran yang diblokir bukan berarti terdapat kekosongan anggaran, melainkan belum dapat digunakan saja.

"Itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan, anggarannya belum dibuka," ujar Hasan di di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Jumat 7 Februari 2025.

BACA JUGA:Prabowo ke Komandan TNI: Lindungi Negara Tak Bisa Cuma Teori dan Kata-kata

BACA JUGA:Pneumonia Merebak di Jepang, Ini Kata Kemenkes

Menanggapi tiga pernyataan yang berbeda ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa Pemerintah harus segera memberikan kepastian yang jelas bagi publik dan investor. 

"Ketidakpastian ini menjadi indikasi bahwa harus ada perubahan arah kebijakan soal IKN," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 7 Februari 2025.

Sumber: