JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.
Dengan harapan yang besar tersebut, muncul berbagai isu mengenai kebijakan yang masih pro-kontra di masyarakat.
Padahal, Ekonom Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin menilai bahwa pembentukan BPI Danantara ini merupakan hal yang lumrah dalam perspektif ekonomi dan manajemen.
BACA JUGA:Link dan Cara Daftar Mudik Gratis Balik Kerja Bareng BPKH 2025 ke Jabodetabek, Kuota Terbatas!
Di mana, Danantara menjadi holding company atau parent company yang membawahi BUMN, dan mengelola dana yang diperkirakan mencapai Rp14 ribu triliun.
Adapun Danantara ini akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan target mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar Amerika.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Untuk tahap awal, dana yang dikelola diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika.
Di samping itu, Eddy menyebut bahwa seharusnya program ini sudah didesain dan diimplementasikan sejak lama.
Akan tetapi, peluncuran Danantara justru dilakukan di momentum yang kurang kondusif.
BACA JUGA:Pemprov Jakarta Bakal Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR, Posko Pengaduan Dibuka Maret 2025
BACA JUGA:Hubungan PT Lembah Tidar Indonesia dengan Gerindra Dibongkar Jatam, Ada Nama Prabowo
Mengingat pemerintah saat ini tengah diterpa berbagai isu sosial-politik dari beragam program, mulai dari efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, revisi UU, dan sebagainya.
"Sayang sekali kemunculannya kena imbas isu politik," kata Eddy dikutip dari laman UGM, Senin, 24 Februari 2025.
Sedangkan menurutnya, Danantara sebenarnya didirikan dengan tujuan positif untuk mengonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baiik.