"Harus dikaji dengan dalam dan juga harus ada tim pakar yaang memang menilai itu," tandasnya.
Ditegaskannya harus diperhitungkan mana saja pembelajaran yang bisa diterapkan daring atau harus luring.
BACA JUGA:Ahmad Ali Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Kasus Gratifikasi Rita Widyasari
BACA JUGA:Warga Kohod Gugat Pemerintah hingga Perusahaan Swasta Terkait Polemik Pagar Laut
"Itu yang harus kita pilih, mana pembelajaran-pembelajaran yang bisa online atau daring, mana yang bisa blended atau campuran, mana yang harus on-site atau luring. Itu ada kriterianya dan jangan lupa penjaminan mutu."
Termasuk dalam efisiensi anggaran ini, ia memaparkan, terdapat empat prinsip yang sudah disampaikan kepada pihak kampus.
Utamanya adalah bahwa kebijakan ini merupakan paradigma baru yang harus dicermati dengan hati-hati.
"Ini adalah suatu paradigma baru untuk bisa kita menyisir mana kegiatan-kegiatan yang benar-benar berkontribusi terhadap layanan publik, termasuk pembelajaran. Harus menjamin capaian pembelajaran," tuturnya.
Di luar dari itu, ia mengatakan, pos-pos anggaran bisa dieliminasi atau dikurangi dengan berpedoman pada activity based costing.
BACA JUGA:Jelang Ramadhan 2025, Bapanas Pastikan Harga MinyaKita Akan Turun
BACA JUGA:Rezeki Bumil! Saldo Dana Rp 750 Ribu Langsung Masuk Rekening Cukup Pakai NIK KTP
"Jadi, pembiayaan berdasarkan kegiatan. Itu bisa dilihat korelasinya."
"Berikutnya adalah kalau nanti ada kekurangan itu masih bisa di-replenish, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting sekarang kita lakukan dulu attitude atau sikap untuk melakukan efisiensi sehingga kita terbiasa. Sehingga kita punya pola pikir efisien/hemat," tutupnya.