JAKARTA, DISWAY.ID -- Belum lama ini, kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk hasil seleksi 2024.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengatakan nantinya pengangkatan resmi akan digeser menjadi akhir tahun 2025 ini.
"Perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu 5 Maret 2025.
BACA JUGA:Kemenperin Terbitkan Sertifikat TKDN untuk 20 Produk Apple, Ada iPhone 16 Series!
BACA JUGA:Mentan Geram Masih Ada Minyakita 1L Ternyata Berisi 780-800ml: Tutup dan Segel Perusahaannya!
Namun, penundaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak ekonomi serta kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen ASN.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, penundaan pengangkatan CPNS dapat berdampak pada pengeluaran pemerintah, terutama terkait gaji dan tunjangan yang seharusnya dibayarkan.
"Dengan menunda pengangkatan, pemerintah dapat menunda pengeluaran tersebut, yang secara tidak langsung berkontribusi pada efisiensi anggaran. Namun, tanpa data transparan mengenai anggaran dan perencanaan pemerintah, sulit untuk memastikan apakah alasan efisiensi anggaran menjadi faktor utama dalam keputusan ini," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Maret 2025.
Selain itu, Achmad menambahkan, penundaan pengangkatan CPNS 2024 juga dikhawatirkan akan memicu reaksi keras dari para peserta yang telah lulus seleksi.
BACA JUGA:BMKG: Modifikasi Cuaca Bisa Turunkan Curah Hujan hingga 60 Persen
BACA JUGA:Pemerintah Mau Bangun Rumah untuk Guru, Begini Persiapannya
Hal ini juga didukung oleh jumlah peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN.
"Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka pengangguran dalam beberapa bulan ke depan," pungkas Achmad.
Selain itu, penundaan ini juga dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen.
Selain itu, situasi ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya.