Namun, integrasi militer dalam ranah sipil dan kebijakan fiskal yang menyertainya harus dibarengi dengan mekanisme checks and balances.
"Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan TNI dalam lembaga sipil tidak mengganggu prinsip tata kelola yang sehat, terutama di sektor strategis seperti BUMN. Kedua, perpanjangan usia pensiun harus disertai evaluasi berkala untuk memastikan bahwa biaya yang timbul sepadan dengan kontribusi prajurit senior. Terakhir, ekspansi tugas TNI harus diikuti dengan peningkatan akuntabilitas anggaran untuk menghindari inefisiensi," tutur Achmad.