Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Ormas: Angin Segar untuk Perekonomian

JAKARTA, DISWAY.ID - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan direspons positif masyarakat. 

Langkah ini sendiri telah menjadi sinyal bahwa negara hadir melindungi warganya dari aksi-aksi intimidatif yang merusak sendi kehidupan sosial dan ekonomi. 

BACA JUGA:Fasilitas Hotel Jamaah Haji Indonesia di Makkah Siap Menyambut Jamaah dengan Kenyamanan Maksimal

BACA JUGA:Tawuran Bulan April Meningkat di Jakarta, Irjen Karyoto Khawatir Bibit Premanisme Bermunculan

Kendati begitu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menambahkan bahwa inisiatif ini tak boleh berhenti di tataran simbolik. Pasalnya, tantangan lapangan jauh lebih kompleks dari sekadar pemberantasan preman pasar atau sweeping atribut Ormas.

“Yang harus dihadapi adalah ekosistem premanisme yang telah lama tumbuh dalam ketidakadilan struktural dan pembiaran institusional,” jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Jumat 9 Mei 2025.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa premanisme hari ini bukan lagi sekadar praktik kekerasan fisik, tapi telah menjelma menjadi sindikat kuasi-legal yang memanfaatkan celah hukum, ketakutan publik, dan kelemahan birokrasi untuk menguasai ruang-ruang ekonomi rakyat. 

Selain Itu, sebagian Ormas menyalahgunakan statusnya sebagai entitas sipil untuk melakukan mobilisasi kekuatan demi kepentingan sempit, bahkan transaksional.

BACA JUGA:Gelar Operasi Berantas Premanisme, 85 Orang Diamankan Polresta Tangerang 

“Modusnya variatif, dari pungli parkir, penguasaan lahan, pemalakan proyek swasta, hingga intimidasi atas nama "kearifan lokal", jelas Achmad.

Menurut Achmad, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pendekatan reaktif, seperti menangkap preman saat viral atau membubarkan pos Ormas saat ramai di media, hanya bersifat kosmetik. 

Tanpa strategi sistemik, Satgas akan menjadi alat sesaat tanpa dampak jangka panjang. Perlu transformasi dari pendekatan insidentil ke pendekatan berbasis intelijen dan data.

“Premanisme bisa tumbuh karena ada pembiaran, kompromi aparat, bahkan kolusi dengan aktor politik lokal. Maka, penguatan internal Satgas harus dimulai dari audit integritas institusi penegak hukum itu sendiri,” tutup Achmad.

Sumber: