Gengsi Kota Global, Premanisme di Jakarta Harus Dibereskan

Jakarta punya visi misi cukup berat. Kota ini didapuk menjadi Kota Global dan Smart City. Namun aksi premanisme seolah tidak pernah ada habisnya.

Ini cerita klise sebenarnya. Hanya saja karena label yang disematkan kepada Jakarta saat ini, ada tugas bersama yang harus dituntaskan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menegaskan, premanisme yang masih terjadi di Jakarta, harus segera dibereskan. Sebab, sudah mengganggu peputaran ekonomi.

Kevin Wu tegas menyebut masalah premanisme yang kerap meresahkan tidak bisa dianggap remeh. Jika bicara ekonomi, ruang lingkupnya cukup luas.

Tidak hanya mengganggu para pedagang. Mereka adalah riil pejuang rupiah. Tapi fakta di lapangan, oknum-oknum preman kerap palak sana, palak sini.

Belum lagi soal pungutan liar. Ada parkir-parkir resmi, namun di dalamnya pun tetap dijajaki para oknum ini.

"Apalagi sampai mengganggu pusat-pusat ekonomi, itu tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa," katanya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, fenomena ini menyangkut rasa aman warga dan keberlangsungan ekonomi kota. Jika pelaku usaha kecil sampai takut buka usaha, atau investor ragu masuk, artinya negara kalah di lapangan.

BACA JUGA:Wawancara Eksklusif: Kartini Modern Ernie Widianty, dari Dokter hingga Transportasi Jakarta

"Sebagai DPRD, kami akan mendorong langkah konkret sebagai solusi jangka pendek dan panjang untuk diambil Pemprov DKI dalam rangka menuntaskan masalah premanisme yang kian merebak," ujarnya.

Pentingnya CCTV

Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, deretan bajaj terparkir menunggu calon penumpang untuk menyewa.-Foto: Candra Pratama/Disway.id-

Pertama, kata Dia, Pemprov DKI harus menunjukkan ketegasan sedari awal. Dalam hal ini, Kasatpol PP perlu mengeluarkan surat edaran kepada satuan-satuannya di seluruh wilayah, terutama tempat-tempat rawan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam waktu dekat, perlu dilakukan pemetaan-pemetaan wilayah rawan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian premanisme. Kalau bisa sampai tingkat kelurahan, sehingga tindakan-tindakan yang diambil menjadi terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian, Satpol PP juga perlu berkoordinasi sekaligus berkolaborasi dengan aparat kepolisian, TNI, FKDM, hingga camat dan lurah. Premanisme ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, harus dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan," jelasnya.

Sumber: