Kuasa Tambang

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa 02-06-2026,04:00 WIB
Kuasa Tambang

Ilustrasi Catatan Dahlan Iskan tentang Kuasa Tambang.--Dibuat dengan AI

Saya dianggap kurang imbang dalam membaca pasal 33 UUD 1945. Begitulah salah satu reaksi atas tulisan saya di Disway Senin kemarin. Yang menilai itu seorang pengusaha besar yang bergerak di bidang pertambangan.

Harusnya, kata pengusaha itu, saya membaca juga ayat lima (5) pasal 33 itu: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

UU yang mengatur pelaksanaan pasal 33 itu sudah ada. Yakni UU Minerba. Semua aspek pertambangan diatur di situ. Termasuk apa saja tugas pemerintah pusat dan perusahaan pertambangan.

Intinya, semua perusahaan tambang selama ini sudah tunduk pada UU tersebut; berarti sudah melaksanakan UUD 1945 pasal 33.

Pasal 33 UUD itu sendiri pernah diamandemen. Yakni ketika dilakukan amandemen keempat tahun 2002.

Dalam perubahan itu tidak ada perubahan bunyi tiga ayat yang asli. Hanya saja ditambah dua ayat. Dengan demikian kalau di UUD yang asli pasal 33 itu hanya terdiri dari tiga ayat, setelah amandemen menjadi lima ayat.

Tambahan ayat keempat dan kelima itu rupanya untuk ”mengakomodasikan” sektor swasta tanpa mengubah tiga ayat yang asli.

Tiga ayat yang asli: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lalu perhatikan tambahan dua ayat berikut ini. Jelas arahnya untuk melegalisasi usaha swasta yang sudah terlanjur mendarah-daging di Indonesia.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Saya memperhatikan masuknya dua kata: ”efisiensi” dan ”kemajuan”. Efisiensi dipahami hanya bisa maksimal kalau ekonomi dijalankan dengan pasar bebas. Koperasi dan perusahaan negara selalu diragukan bisa seefisien swasta. Pun dalam hal ”kemajuan”. Prinsipnya, kemajuan hanya bisa cepat kalau ada insentif personal: laba untuk pemegang saham.

Koperasi dan BUMN bicara soal ”kita”. Swasta bicara soal ”saya”. Berapa ”laba kita” kalah menarik dari ”berapa laba saya”. Rumusan lebih lanjutnya: ”dapat apa kita” kalah merangsang dari pada ”dapat apa saya”.

Di pasal yang asli tidak disebutkan bagaimana cara melaksanakan pasal 33 itu. Untuk apa harus diatur lebih lanjut. Kan sudah sangat jelas. Rupanya peranan swasta belum jelas di situ. Maka diperlukan UU untuk melaksanakannya. UU memang bisa dipakai untuk ”menyiasati” aturan di atasnya. Pun UU sering juga masih memerlukan aturan pelaksanaan. Dan aturan itu bisa dipakai untuk ”menyiasati” UU-nya.

Bagi pengusaha tersebut sepanjang sudah sesuai dengan UU Minerba sebenarnya sudah sama dengan menjalankan UUD 1945 pasal 33.

UU Minerba (Mineral dan Batubara) sendiri aslinya lahir tahun 1967 --bernama UU Pokok Pertambangan. Lalu diubah tahun 2009 menjadi UU Minerba. Masih diubah lagi. Anda ikut menentangnya mati-matian itu: tahun 2020 --lewat Omnibus Law. Masih belum cukup: tahun lalu diubah lagi.

Perubahan terakhir itu Anda sudah tahu latar belakangnya: agar organisasi NU yang sudah mati-matian mendukung pemerintah waktu itu bisa mendapat izin tambang.

Di perubahan terakhir itulah ada ayat yang menyebut izin wilayah pertambangan diprioritaskan untuk koperasi, UMKM, dan badan usaha yang didirikan oleh ormas.

Di tahun 1967, ketika pertama kita punya UU Pertambangan kelihatannya dilahirkan untuk mengakomodasikan swasta. UU Pokok Pertambangan ini lahir setelah lahirnya UU Penanaman Modal Asing. Sama tahunnya, 1967, tapi beda bulannya.

UU PMA di awal tahun, UU Pokok Pertambangan di akhir tahun.

Yang menarik, UU Pokok Pertambangan itu dasarnya tetap UUD 1945. Tapi di situ telah ditemukan cara agar swasta bisa melakukan penambangan tanpa dianggap melanggar Pasal 33.

Di UU Pokok Pertambangan itu muncul istilah ”kuasa pertambangan”. Dengan demikian perusahaan swasta yang melakukan penambangan berstatus hukum ”kuasa negara” untuk melakukan penambangan.

Tambangnya sendiri tetap milik negara. Perusahaan tambang adalah ”kuasa pertambangan”. Perusahaan tambang mendapat kuasa dari negara untuk mengambil hasil kekayaan alam milik negara. Itu seperti halnya Anda yang memiliki deposito, lalu memberikan kuasa kepada saya untuk mengambil deposito Anda itu. Terserah Anda apakah Anda juga menyerahkan uang deposito ke saya seluruhnya atau sebagiannya.

Maka surat izin pertambangan adalah surat izin ”kuasa pertambangan”.

Semua surat kuasa bisa dicabut. Atau bisa diubah isinya: termasuk mewajibkan penerima surat kuasa untuk membayar pajak, bagi hasil dan menempatkan dolar hasil ekspornya (bukan hanya labanya) ke bank milik negara.

Di tahun 1967, ketika status Jenderal Soeharto masih ”penjabat presiden”, sudah berani melahirkan UU Penanaman Modal Asing dan UU Pokok Pertambangan. Pak Harto baru resmi jadi presiden 12 Maret 1968.

Tahukah Anda siapa tokoh yang begitu kreatifnya bisa menemukan istilah ”kuasa pertambangan” sehingga perusahaan pertambangan swasta bukanlah anak haram UUD 1945? Saya sendiri tidak tahu siapa dia/ia. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 1 Juni 2026: To-be Sera

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

NEGARA MASUK KE RUANG TAMU.. Yang menarik dari kebijakan ini bukan soal dolar. Bukan pula soal satu pintu ekspor. Yang menarik adalah negara kini ingin masuk sampai ke ruang tamu perdagangan yang selama puluhan tahun dihuni para eksportir. Selama ini negara hanya berdiri di gerbang. Memeriksa dokumen. Memungut pajak. Kini negara ingin ikut melihat siapa pembelinya, berapa harga sesungguhnya, dan ke mana dolar itu tidur setiap malam. Ini eksperimen besar. Taruhannya juga besar. Kalau enam bulan lagi nilai ekspor melonjak, pemerintah akan berkata: "Benar kan, selama ini ada yang bocor." Tapi kalau angkanya tetap sama, para eksportir akan tersenyum tipis. Mungkin sambil menyeruput kopi. Mereka bisa berkata: "Ternyata yang dicurigai selama ini hanya bayangan." Karena itu DSI menghadapi ujian yang tidak ringan. Membuktikan dugaan sering lebih sulit daripada membuat dugaan. Kita tunggu hasilnya. Sebab dalam ekonomi, angka adalah hakim yang paling galak. Ia tidak bisa dilobi. Tidak bisa diajak rapat. Apalagi diajak makan siang.

Er Gham 2

Istilah 'que sera sera' disukai anak muda. Terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam segala hal. Apakah saat kuliah, saat awal bekerja, saat pilih pasangan hidup, saat awal berumah tangga. Diplesetkan menjadi, "What ever will be, will be lah". Atau kalo pake bahasa sunda menjadi, " Kumaha engke welah".

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

RAJA KECIL BERNAMA "FERRO NICKEL".. Banyak orang mengenal sawit. Banyak pula yang mengenal batubara. Tapi ketika mendengar ferro alloy, banyak yang mengernyitkan dahi. Padahal inilah salah satu hasil hilirisasi terbesar Indonesia. Ferro alloy adalah campuran besi dengan logam lain. Tujuannya meningkatkan mutu baja. Isinya bisa ferro nickel, ferro chrome, ferro silicon, ferro manganese, dan beberapa jenis lain. Di Indonesia, ceritanya sederhana. Sekitar 99 persen ekspor ferro alloy adalah ferro nickel. Yang lain hanya pelengkap. Ferro nickel dibuat dari bijih nikel yang dilebur di smelter. Produk inilah yang kemudian menjadi bahan baku industri baja tahan karat atau stainless steel dunia. Nilai ekspornya tidak main-main. Dalam artikel Pak Dahlan disebut mencapai USD 16,4 miliar per tahun. Angka itu setara lebih dari Rp 260 triliun dengan kurs sekarang. Menariknya, ferro nickel tidak tumbuh dari kebun seperti sawit. Tidak pula digali lalu langsung dikirim seperti batubara zaman dulu. Ia lahir dari proses industri, listrik besar, smelter mahal, dan investasi raksasa. Karena itu ferro alloy sebenarnya bukan lagi cerita tambang. Ia sudah menjadi cerita industri. Dan di situlah masa depan ekspor Indonesia sedang dipertaruhkan.

Wilwa

Simak youtube dokumenter 1965 ini: Singapore is “like the durian”; try and squeze it, you get hurt: Lee Kuan Yew | From the archives. 15 Sep 2023. CNA. Hmmmm. Ternyata sejak awal LKY begitu yakin bahwa kelak Singapura akan menjadi negara maju dengan menguasai perdagangan dan keuangan termasuk perbankan di Asia Tenggara.

Wilwa

Dana Hasil Ekspor (baca: USD) disimpan di Himbara (baca: Bank-Bank Pemerintah) selama setahun! Jelas mencoba meniru sistem perbankan Tiongkok yang dikendalikan penuh oleh Pemerintah. Sebuah sistem perbankan warisan Soviet. Sebuah peralihan “ideologi” sistem perbankan dari campuran kapitalis dan sosialis ke Sosialis murni? Hmmmm. Rasanya pemerintah Indonesia tak berani menutup perbankan swasta yang terlanjur raksasa. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Singapura sebagai pihak yang paling dirugikan tak akan melawan? Pihak yang selama ini memperkaya diri dari DHE Indonesia selama berpuluh tahun? Yang membuat negara kecil ini menjadi negara dengan penghasilan tertinggi di dunia? Yang belakangan ini selalu masuk Top 5 bahkan Top 3?

Leong Putu

Sabar, Cak. Sing penting wayahe mangan iso mangan, wayahe ngombe iso ngombe, wahaye belonjo iso pamer! Simple simpel wae...

MULIYANTO KRISTA

Saya gak ikut pusing urusan ekspor batubara, sawit dan ferro alloy harus melalui DSI apa tidak bah. Yang bikin saya pusing adalah semua harga-harga barang itu sekarang "GANTI REGO"(tidak cuma naik harganya), sedangkan isi dompet tetep 5 lembar uang dua ribuan. .. #solusine piye jal ??? ..

Taufik Hidayat

Judul artikel Abah kali ini sempat menyimpan misteri dan baru terbuka di kalimat penutup: to be or not to be dan que sera sera. To be or not to be mengingatkan saya kelamda William Shakespeare dan Hamlet. To be or not to be. Thai is the question: Begitu diucapkan Pangeran Hamlet dalam salah satu babak kisah yang ditulis ratusan tahun lalu . Tapi saya ingat ucapan salah satu petinggi di tempat saya dulu nguli: To kill or be killed. He he. Sebenarnya to be mungkin diartikan ada atau hidup dan not to be diartikan tidak ada atau mati? Suka-suka yang menafsirkan frasa itu. Lalu que sera sera mengingatkan saya akan lagu yang kepanjangan what ever wil be will be. Mengingatkan saya akan bahasa Spanyol yag saya suka sekaligus buku Don Quijote de la Mancha. Sebuah buku yg saya punya dalam bahasa aslinya yang saya minta kepada teman yg tugas di Spanyol tahun 1985 an dulu. Dan tentu saja penulisnya Miguel de Cervantes Savedraa. Apa kesamaan Shakespeare dan Cervantes ? Keduanya meninggal pada 1616. Dan uniknya pada tanggal yang sama yaitu 23 April walau sebenarnya berbeda karena yang satu pakai kalender Gregorian dan yang lain Julian. Dan sampai sekarang 23 April jadi hari buku internasional . Buat saya koq lebih suka frasa que sera sera .

Kalender Bagus

Tampaknya Pak Presiden memgerti betul prinsip hankam ini: pertahanan terbaik adalah menyerang. Menyerang langsung ke jantung lawan yang selama ini sembunyi di negara setitik merah itu. Sekarang kita tunggu endingnya. Apakah korporasi penyerang itu yang tampaknya diorkestrasi, akan tumbang dan bertekuk lutut di hadapan pasal 33, atau malah punya celah baru untuk mengakali pasal 33.

Lekas Jaya

Abah kali ini menyoroti manuver berani untuk kedaulatan sumber daya kita. Dari kacamata kepatuhan operasional bisnis, langkah DSI mewajibkan pelaporan digital yang terpusat ini sangat strategis. Sama halnya dengan pentingnya penguatan basis data pada sistem informasi industri nasional untuk memetakan kapasitas usaha domestik, transparansi data ekspor di masa transisi ini adalah kunci mematikan celah under invoicing dan transfer pricing. Tantangan terbesarnya ada pada eksekusi. Jangan sampai integrasi sistem pelaporan di Bea Cukai justru menciptakan bottleneck yang menghambat operasional pengusaha yang sudah patuh. Jika database ini diolah dengan presisi dan insentif pajak 0% di Himbara terealisasi konsisten, efek gandanya bagi ketahanan ekonomi kita akan luar biasa. Ini bukan lagi soal wacana, tapi kepastian implementasi dan sistem yang andal. Sesuai penutup Abah: to be or not to be!"

heru pujihastono

Dulu Raja Kertanegara memotong telinga utusan Kubilai Khan. Sekarang yg tinggal di Kertanegara ( Rumah Prabowo) memotong- motong jalur gelap ekspor utk kemakmuran rakyat. Ekspor Impor SDH biasa sejak jaman dulu, bahkan kerajaan sriwijaya bervisi internasional. Lagu Bengawan Solo Gesang - sebelum populer nya lagu MBG judul versi plesetan,-" itu perahu riwayatmu dulu....kaum pedagang slalu naik itu perahu" . Tapi zaman dulu apakah ada under invoicing juga ya...?

Echa Yeni

Kata penulis CHD "anda sudah tahu" Tapi pembaca juga udah sama-sama tau. Segala urusan "diatas sana" diputuskan "tau sama tau"

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

BUKAN LAGI QUE SERA SERA.. Saya kira inilah kalimat terpenting di akhir tulisan Pak Dahlan. "To be, or not to be". Bukan "que sera sera". Artinya sederhana. Setelah aturan ditetapkan, setelah pemerintah memastikan tidak ada lagi penundaan, semua pihak harus menentukan sikap. Selama ini masih ada ruang berharap. Siapa tahu ditunda. Siapa tahu direvisi. Siapa tahu batal. Kini ruang itu menyempit. Eksportir harus memilih: beradaptasi atau melawan. Investor harus memilih: masuk atau menunggu. Pasar harus memilih: percaya atau ragu. Dalam bahasa Shakespeare, itulah "to be, or not to be". Bukan lagi bersandar pada nasib. Bukan lagi menyerahkan semuanya pada waktu. Karena ekonomi tidak menyukai keragu-raguan yang terlalu lama. Uang bisa menunggu. Pasar bisa menunggu. Tetapi keputusan tidak bisa terus ditunda. Saya membayangkan sebuah persimpangan jalan. Rambunya sudah terpasang. Petanya sudah dibagikan. Lampu hijau sudah menyala. Kalau masih berhenti di tengah jalan sambil menyanyikan "que sera sera", yang datang bukan masa depan. Melainkan klakson dari belakang.

Sadewa 19

Kali ini saya setuju dengan langkah Pak Prabowo. Sudah saatnya pemerintah mengelola kekayaan alam dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyatnya. Selama ini DHE jg banyak di tempatkan di bank asing. Pemerintah bisa bilang ke "asing-asing" itu. Kalau you mau DHE di bank you, maka permudah bank owe beroperasi di negara you. Paham kan You ? Negara negara yg selama ini jadi midle man macam singapura saatnya gigit jari. Kita bisa berdiri dan expor sendiri tanpa midle man itu. Tinggal PR berat yg menanti, yaitu pemberantasan korupsi. Selama ini korupsi selalu berubah bentuk. Siapapun yg berkuasa selalu ada korupsinya. Sudah semacam iklan teh botol sosro. Prabowo hampir punya semuanya. Bekas tentara, kopasus pulak, mantan menhan, pasti punya intelegent yg mumpuni. Prabowo hampir tidak punya oposisi, kecuali para maling yg bisnisnya tergerusi. Rakyat ada dibelakang presiden. Benahi tata kelola, berantas korupsi. Indonesia maju bukan ilusi.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

MASALAH KITA: WP BAIK² TIDAK BERANI MENGAJUKAN RESTITUSI PAJAK, WP JAHAT RUTIN DAN AMAN JAYA MENDAPATKAN RESTITUSI.. Ini memang terdengar paradoks. Tetapi sering menjadi keluhan di lapangan. Wajib pajak yang tertib justru sering berpikir dua kali ketika hendak mengajukan restitusi. Bukan karena tidak berhak. Melainkan karena khawatir diperiksa panjang, diminta banyak dokumen, menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Sebaliknya, ada saja wajib pajak yang lebih lihai memainkan celah. Mereka paham prosedur. Paham titik lemah sistem. Bahkan berani mengambil risiko. Akibatnya, restitusi menjadi rutinitas yang terasa biasa saja. Karena itu, persoalannya bukan pada restitusi. Restitusi adalah hak wajib pajak bila memang terjadi kelebihan bayar. Yang penting adalah cara pengawasannya. Akademisi perpajakan Wahyu Widodo mengingatkan agar pemeriksaan tidak berubah menjadi momok. Pengawasan tetap perlu. Uang negara memang harus dijaga. Namun jika terlalu represif, yang muncul justru ketidakpastian hukum dan turunnya kepercayaan wajib pajak. Arah PMK 28/2026 sebenarnya sudah tepat. Fokus pengawasan diarahkan kepada yang berisiko tinggi. Yang patuh diberi kemudahan. Karena tujuan pajak bukan membuat wajib pajak takut. Tujuannya membuat wajib pajak patuh. Dua hal itu tidak selalu sama.

Muin TV

Siklus Presiden 1. Pidato. "Hey.... antek-antek asing bla bla....." 2. Selesai pidato, persiapan kunjungan luar negeri. 3. Pulang kunjungan luar negeri, pidato lagi. "Hey... antek-antek asing......" 4. Selesai pidato, persiapan kunjungan luar negeri lagi. 5. Pulang kunjungan luar negeri, pidato lagi. Gotu aja terus sampai 2029. Bertemu presiden Perancis, ingin Bahasa Perancis jadi mata pelajaran wajib di sekolah. Besok ketemu raja Thailand, presiden pun ingin bahasa Thailand jadi mata pelajaran wajib di sekolah. Hadeuuh.....

Leong Putu

Wkwkwk... Setelah saya zoom, foto ke 2 membuat saya tertawa agak terpingkal.... Melihat ekpresi empat figur yang ada di dalam foto. Ekpresi Pak Pur yang paling bikin nelangsa, dengan tatapan kosong wajah lesu, mungkin dalam hati beliau bergumam "angel tibak'e cuk, tapikir gampang dadi menkeu". Pak Q dengan tatapannya ke Pak Pur seolah berkata :" ealah..ngunu ae ora iso, Cak". Pak A yang lama pernah bekerja sama dengan Bu Sri M, seolah dapat panggung untuk membalaskan sakit sahabatnya itu. Berkata sambil senyum: "Monggo lik, jare pinter?....yo ayo ngomong, ojo kamitenggengen ngunu! Bapak yang paling kanan bilang: "ijol ta?". Wkwkwk... Sabar Pak Pur...sebentar lagi rupiah akan menguat lagi, jare pawang rupiah.

Wilwa

Karena para konglomerat batubara dll itu lebih TRUST kepada bank-bank Singapura ketimbang Bank-bank Indonesia maka DHE lari ke sana. Bahkan para koruptor (pejabat , pengusaha, atau pejabat merangkap pengusaha) juga senang taruh USD ke Singapura. Jangan salahkan Singapura. Salahkan Law Enforcement yang sangat lemah terhadap pejabat korup!

heru santoso

UNDER INVOICE vs TRANSFER PRICING Dengan penuh semangat, Mas Kus menceritakan kehebatannya mengelola gaji. Menurutnya, kuncinya sederhana: harus punya dua rekening. Rekening pertama didaftarkan ke perusahaan untuk menerima transfer gaji. Setiap awal bulan, separuh isi rekening pertama langsung dipindahkan ke rekening kedua. Lalu rekening kedua itu diserahkan kepada Galuh istri tercinta. Lengkap dengan kecupan di kening dan kalimat bijak: "Transparansi itu penting dalam urusan keuangan." Sejak saat itu, sang istri menyediakan sebuah toples bekas roti yang selalu berisi lembaran uang. Di tutupnya ditempel secarik kertas bertuliskan: "Ambil satu lembar untuk berangkat kerja." (disertai gambar love) Maka setiap pagi aku melangkah tegap ke tempat kerja, berbekal selembar uang dari toples itu. Pulang kerja pun tetap gagah, bahkan ketika diajak mampir ke warung Padang atau yang remang. Aku lalu menyela bertanya, "Mas, itu termasuk praktik under invoicing atau transfer pricing?" Mas Kus menjawab singkat, "Under transfer." Dan semua bahagia.

Liáng - βιολί ζήτα

iseng-iseng saja (ini hanyalah pendapat perusuh iseng) Policy Panic. Kita mulai dari kebutuhan Pemerintah terhadap mata uang USD yang konon jumlahnya besar sekali..... Untuk kebutuhan apa ?? Anda Pasti Tahu..... Utang luar negeri Pemerintah yang jatuh tempo : • 2026 ---> $13,9 miliar - $16,7 miliar. • 2027 ---> $52 miliar - $54 miliar. • 2028 ---> sekitar $44,9 miliar. Darimana Pemerintah mesti mendapatkan mata uang USD sebanyak itu ?? Bukankah penerimaan negara masih sangat mengandalkan pajak, yang jelas-jelas dalam mata uang Rupiah !! Sementara itu..... pendapatan dalam mata uang asing, terutama dalam USD masih didominasi oleh hasil ekspor oleh perusahaan-perusahaan swasta. [1/2]

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

@yth para Perusuh.. (INI BUKAN UNTUK PEMERINTA?H) BAGAIMANA CARA MERAWAT RUPIAH? Merawat rupiah mirip merawat sebuah pohon besar. Daunnya memang terlihat di permukaan. Tetapi yang menentukan kesehatannya adalah akar yang berada di bawah tanah. 1) Tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter. Mengatur suku bunga. Menjaga cadangan devisa. Menenangkan pasar ketika gejolak datang. 2) Tugas Kementerian Keuangan adalah menjaga kesehatan fiskal. APBN harus kredibel. Utang harus terkendali. Kepercayaan investor harus terpelihara. 3) Sedangkan tugas pemerintah sebagai eksekutif jauh lebih luas. A) Membangun industri. B) Menarik investasi. C) Memperbesar ekspor. D) Mengurangi impor yang tidak perlu. E) Memperbaiki birokrasi. F) Menegakkan kepastian hukum. G) Dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks itulah muncul kebijakan DHE dan DSI. DHE adalah Devisa Hasil Ekspor. Tujuannya agar dolar hasil ekspor tidak parkir di luar negeri, melainkan masuk dan beredar di dalam sistem keuangan Indonesia. DSI adalah Danantara Sumberdaya Indonesia. Lembaga inilah yang akan mengawasi dan mengelola ekspor komoditas tertentu melalui mekanisme baru yang sedang dijalankan pemerintah. Namun pada akhirnya, rupiah tidak hidup dari aturan semata. Rupiah hidup dari kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari ekonomi yang produktif, efisien, dan terus bertumbuh.

Gregorius Indiarto

Freeport bak menjerat leher negeri ini, sampai dapat pengecualian kebijakan pemerintah. Kalau alasan nya modal usaha yang terlalu besar, tidak masuk di akal. Akal saya lho. Usaha tambang batu-batu dan batubara pasti beda jumlah modalnya, dan pasti untung nya pun jauh beda. Pun dengan tambang emas, yang modalnya jauh lebih besar, untungnya pun pasti jauh lebih besar. Pemodal besar akan selalu menerima kemudahan dan pemberi kemudahan, akan menerima sesuatu dari pemodal besar. Barter.

Er Gham 2

Baru terjadi saat ini. Banyak outlet minimarket modern tutup dua hari ini. Kemarin terjadi saat libur waisak. Dan hari ini libur hari lahir pancasila. Mereka demo karena kebijakan tidak ada uang lembur saat hari libur nasional. Hanya diganti dengan penggantian libur pada hari lain. Ya harus bersuara, walau ancaman phk dan intimidasi lainnya. Owner pembeli waralaba sih ongkang ongkang kaki saja selama ini. Yang penting cuan. Mungkin para owner ini yang marah, karena cuan dari investasi buka toko berkurang.

Komentator Spesialis

Pertanyaannya, kenapa DHE harus dibawa pulang ? Bukankah disimpan di luar negeri lebih aman dan nyaman. Nanti kalau mau dibawa pulang, tinggal tunggu acara tax amnesty dikantong dikeluarkan dari kantong. Seperti yang dilakukan jokowi. Sampai terkumpul 11.000 Trilyun dikantong jokowi pengakuannya.


Catatan: Ralat paragraf 25 pukul 12.41

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Komentar: 163

  • Leong Putu
    Leong Putu
    Pergi luar negeri istri ndak minta oleh-oleh yang aneh²... Yang diminta bukan tas Hermes. Istri cuma minta dioleh²i sate. Sate! You know Sate? S-A-T-E...sate! Gitu ya ndak dibelikan. Mentolo, pakai tenan tambah poool. Gitu kata sayang. Hedeeeeh....
    • Leong Putu
      Leong Putu
      Mosok yo sate ae ngenteni gratisan? Wkwkwk... Nemen! Pooool
    • Udin Salemo
      Udin Salemo
      gara2 posting ini oleh-oleh dari China melayang ke Serpong. syukurin... hahahaha...
    • Leong Putu
      Leong Putu
      Wkwkwk.... Lha wong Galuh Banjar aja gak dibelikan oleh² kok. Manamungkin perusuh dibelikan? Padahal Bu Bos cuma pengen : Sate!
  • Kurniawan Roziq
    Kurniawan Roziq
    Alhamdulillah Abah sudah berani ke kiri
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    MASIH DARI MAJALAH THE ECONOMIST: POIN-POIN KRITIKNYA.. Kalau diringkas, kritik The Economist hanya ada lima. Tetapi lima-limanya kelas berat. 1) Pertama. Disiplin fiskal dianggap mulai longgar. Program besar dinilai berisiko membebani APBN dan mendorong defisit melewati batas aman. 2) Kedua. Pergantian Sri Mulyani dipandang mengurangi kepercayaan pasar. Investor lebih menyukai penjaga kas yang pelit daripada bendahara yang terlalu dermawan. 3) Ketiga. Rupiah melemah dan modal asing keluar. Ini dianggap sinyal bahwa pasar mulai memasang radar kewaspadaan. 4) Keempat. Koalisi pemerintah yang sangat besar dinilai membuat fungsi pengawasan politik melemah. Demokrasi, kata mereka, butuh rem selain gas. 5) Kelima. Peran militer yang semakin luas dalam urusan sipil menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pola lama yang pernah ditinggalkan Reformasi. ### Menariknya, The Economist tidak mengatakan Indonesia sudah masuk krisis. Mereka hanya mengatakan Indonesia sedang berjalan ke arah yang "berisiko". Ibarat dokter, mereka belum menulis surat kematian. Baru memberi hasil laboratorium dan menyarankan perubahan gaya hidup. Persoalannya sekarang sederhana: apakah hasil lab itu keliru, atau pasien memang perlu lebih sering memeriksa tekanan darahnya?
    • imau compo
      imau compo
      Sri Mulyani dipercayai pasar (IMF) tapi gak dipercayai rakyat sampai rumahnya dijarah segala. Pemerintah seperti makan buah simalakama, dimakan ayah mati tidak dimakan ibu yg mati. Mungkin PS nanya ke orang Padang, buahnya (simalakama) dijual saja, jadilah dikasih ke Purbaya
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    KRITIK MAJALAH ECONOMIST ATAS KONDISI DI INDONESIA.. Kritik The Economist sebenarnya dapat diringkas menjadi satu kalimat: >>Jangan sampai Indonesia mengorbankan disiplin fiskal dan kualitas demokrasi demi percepatan program politik.<< ### Majalah itu tidak mempersoalkan niat. Yang dipersoalkan adalah kapasitas. Seberapa besar anggaran negara mampu menanggung janji. Dan seberapa kuat institusi mampu mengimbangi kekuasaan. Dalam ekonomi, niat baik tidak selalu menghasilkan angka yang baik. 1) Defisit tidak mengenal ideologi. 2) Utang juga tidak peduli partai. Dalam politik, dukungan besar memang membuat keputusan lebih mudah. Tetapi demokrasi justru membutuhkan suara yang berbeda. Kapal tanpa ombak memang nyaman. Masalahnya, nahkoda jadi sulit tahu apakah kapalnya masih lurus atau sudah melenceng. Tentu saja, The Economist bukan kitab suci. Dulu mereka juga sering keliru membaca banyak negara. Namun kritik dari luar sering berguna sebagai cermin. Bukan untuk ditelan mentah-mentah. Bukan pula untuk langsung dibantah. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan opini majalah London. Melainkan kenyataan di Indonesia sendiri. Kalau ekonomi tetap kuat dan demokrasi tetap sehat, kritik itu akan gugur dengan sendirinya. Data selalu lebih berwibawa daripada debat.
  • imau compo
    imau compo
    Baca CHDI hari ini jadi ingat omongan guru saya waktu itu, " Banyak asing yg ingin ubah UUD kita, pasal 33, utk jadi liberal, tapi saya tambahkan ayat 4, jadi drama dua babak yg bikin bule itu salah tingkah."
  • Johannes Kitono
    Johannes Kitono
    Kuasa Hukum. Kerusakan sudah terjadi ketika Ekonomi Pancasila diganti dengan Ekonomi Komando. Pakai laras senjata. Para pemegang Kuasa Tambang harus cari Kuasa Hukum andal.Untuk hadapi DSI, Kapitalis Negara. Asosiasi terkait seperti ; GAPKI, APBI-ICMA dan APINDO harus segera perkarakan DSI ke KPPU. Baik di domestik maupun di ICSID di Washington. Skim ekspor tunggal ini dilakukan sistematis. Akta Pendirian DSI oleh Notaris Jose Dima Satria tgl 18/5/2026. Dan besoknya 19/5/2026 sudah disahkan Kemenkumham.Status : Swasta Nasional Tertutup milik pemerintah via PT Danantara.Kilas balik ketika NKRI baru merdeka. Salah satu arsitek ekonominya adalah Prof Sumitro Djojokusumo, ayah kandung Presiden Prabowo.Ketika melihat ketidak adilan Ekonomi oleh Bung Karno.Terlalu Jawa Sentris yang dilawan PRRI dan Permesta. Beliau pamit sama Syahrir Ketum PSI dan gabung dengan PRRI melawan Bung Karno.Menurut laporan khusus Tempo. Now, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. 70 % bertentangan dengan Prof Sumitro, ayahnya yang Begawan ekonomi awal kemerdekaan dan Orde Baru. Danantara dan DSI bisa jadi embrio disintegrasi. Petani sawit teriak rugi.Harga TBS dari 3 ribu terjun bebas dibawah seribu dan harga pupuk naik.Begitu juga pemegang Kuasa Tambang. Pasti pusing atur cashflow yang DHE harus di bank Himbara. Ada pepatah etnis China. Orang waras tidak boleh membiarkan Anjing Perkosa Kucing sampai mati.Harus dicegah.Disway dan Media Utama bisa melakukannya.Jangan sampai rusak Ekonomi NKRI.SSHB.
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @pak J Kitono.. Saya coba memahami maksud komentar Bapak pakai bahasa "saya".. NEGARA SEBAGAI WASIT ATAU PEMAIN? Inti kegelisahan Pak Johannes sebenarnya sederhana. "Jangan sampai negara berubah dari wasit menjadi pemain sekaligus pengatur skor pertandingan". Menurut beliau, kebijakan DSI dan pengaturan devisa hasil ekspor berpotensi membuat negara terlalu dominan dalam aktivitas ekonomi. Kekhawatirannya bukan soal niat. Niatnya tentu baik. Yang dipersoalkan adalah dampaknya terhadap likuiditas pelaku usaha, arus kas perusahaan, dan harga di tingkat petani. Beliau juga mengingatkan bahwa sejarah ekonomi mengajarkan satu hal: pasar yang terlalu bebas bisa menimbulkan ketimpangan. Tetapi pasar yang terlalu dikendalikan juga bisa kehilangan energi. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah negara harus hadir. Negara memang harus hadir. Pertanyaannya: hadir sebagai pengawas atau sebagai pesaing? Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan sering lebih penting daripada kemenangan salah satu kubu. Negara yang terlalu lemah bisa kalah oleh pasar. Negara yang terlalu kuat bisa membuat pasar kehilangan napas. Ibarat sepak bola, penonton senang jika wasit tegas. Tetapi mulai gelisah ketika wasit ikut menggiring bola, menendang penalti, lalu merayakan golnya sendiri. Di situlah letak perdebatan yang sebenarnya sedang berlangsung. Bukan soal siapa yang benar. Melainkan di mana titik keseimbangannya. Betul begitu maksud Bapak..?
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @Pak Kitono.. Saya memahami kegelisahan yang Bapak sampaikan. Dalam literatur ekonomi pembangunan memang selalu ada perdebatan klasik: Seberapa jauh negara boleh masuk ke pasar. 1) Terlalu sedikit campur tangan, pasar bisa menghasilkan ketimpangan. 2) Terlalu banyak campur tangan, pasar bisa kehilangan dinamika dan efisiensinya. Karena itu saya melihat ukuran yang paling objektif bukan pada bentuk kelembagaannya, melainkan pada hasil akhirnya. 1) Apakah petani lebih sejahtera. 2) Apakah industri lebih kuat. 3) Apakah devisa bertambah. 4) Dan apakah investasi tetap tumbuh. Sejarah juga menunjukkan bahwa tidak ada model yang selalu benar. Negara seperti Singapura banyak campur tangan dalam ekonomi. Namun tetap kompetitif. Sebaliknya ada negara yang sangat liberal tetapi justru tertinggal. Menurut saya, yang perlu dijaga adalah "keseimbangan". Negara hadir untuk memperkuat pasar, bukan menggantikannya. Pasar berkembang untuk memperkaya masyarakat, bukan hanya pemilik modal. Ibarat sepeda. 1) Roda depan adalah negara. 2) Roda belakang adalah pasar. Keduanya tidak perlu saling mendahului. Cukup bergerak searah. Kalau salah satu merasa paling penting, sepeda tidak bertambah cepat. Yang ada, malah oleng masuk selokan.
    • Irary Sadar
      Irary Sadar
      Masalahnya sekarang, mana yang Kucing, mana yang Anjing. Karena dua-dua kini berperilaku memang seperti Binatang...
    • Irary Sadar
      Irary Sadar
      Tentu bukan Semua Kucing dan Anjing, hanya beberapa alias OKNUM yang perangainya seperti itu..
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    PASAL 33 SETELAH PERUBAHAN: APAKAH MASIH SEJALAN DAM ATAU SEJIWA DENGAN PASAL 33 ASLI? Menurut saya, perubahan Pasal 33 tahun 2002 lebih tepat disebut "penafsiran baru" daripada "penyimpangan". 1) Tiga ayat asli tetap utuh. 2) Tidak satu kata pun diubah. 3) Negara tetap menguasai cabang produksi penting. 4) Bumi, air, dan kekayaan alam tetap untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang berubah adalah masuknya kata-kata baru: 1) eisiensi, 2) kemandirian, 3l) eberlanjutan, dan 4) kemajuan. Di sinilah pintu bagi mekanisme pasar dibuka lebih lebar. Secara akademik, ini bukan pergeseran dari sosialisme ke kapitalisme. Lebih tepat disebut pergeseran dari ekonomi negara menuju ekonomi campuran. Apakah masih sejiwa? Bisa diperdebatkan. Apakah masih sejalan? Sebagian besar ahli hukum tata negara akan mengatakan: ya, karena roh penguasaan negara tetap dipertahankan. Apakah perlu diujikan di MK? Secara hukum, MK tidak berwenang menguji pasal UUD terhadap pasal UUD lainnya. MK hanya menguji UU terhadap UUD. Karena itu, isu Pasal 33 hasil amandemen tidak perlu diuji lagi. Melainkan cukup dinilai apakah berbagai UU turunannya masih setia kepada roh Pasal 33. Perdebatan terbesar bukan lagi di konstitusi. Melainkan di ruang praktik. Di sanalah sering kali ayat yang indah bertemu kenyataan yang keras.
    • imau compo
      imau compo
      Seingat saya ada "berkeadilan" juga....
    • imau compo
      imau compo
      Memang ditutup dengan ayat 5, pelaksanaannya diatur undang-undang. Undang-undang ini tergantung rezimnya.... semoga makin baik utk kesejahteraan, lingkungan dan berkelanjutan
  • pak tani
    pak tani
    Kalau pengusaha protes sama isi tulisan pak Bos, langsung dimuat di artikel esoknya. Kalau galuh banjar protes, kenapa tidak pernah jadi artikel khusus ya...? hmmm... apa tidak pernah protes? Mungkin perlu terbit catatan harian galau, eh galuh banjar. Isinya tentu resep resep warisan Nusantara, dan sesekali artikel sambat wkwkwk.
    • MULIYANTO KRISTA
      MULIYANTO KRISTA
      Ngeceee sisan wong iki.
  • Beny Arifin
    Beny Arifin
    Tingkat gendheng yang paling gendheng adalah mengubah undang undangnya sendiri agar kepentingannya diakomodasi.
  • sinung nugroho
    sinung nugroho
    Ini seperti penjelasan Menteri ESDM atau Pejabat Tinggi Madyanya kepada para penguasa, serba formal yang seakan-akan terpisah dengan kenyataan di lapangan. Kita semua tahu ada banyak distorsi di lapangan dengan seribu satu alasan bisa dibuat.
  • HONDA CBR150R
    HONDA CBR150R
    tidak ada gunanya undang2, demi kepentingan pribadi dan golongan, undang2 bisa diubah dan diatur sesuka hati seperti..... anda sudah tahu. yang penting adalah uud = ujung ujung dana.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Otoritas Tiongkok memberikan denda 300 juta dolar pada perusahaan Singapura dan Hongkong yg membantu transfer uang keluar Tiongkok.... arti nya ini ilegal ....maka denda nya juga gede....itulah sistem Devisa TIDAK BEBAS.....beda sama Indonesia yg punya Undang undang Sistem Devisa Bebas....jadi anda sekarang paham kenapa Orang Kaya simpan duit di Singapura Amerika.... karena sistem nya memang boleh....ayo berlaku kan seperti T sistem Devisa TIDAK BEBAS keluar masuk negara T.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    @UdinS....Duta Palma nama bos nya Surya Darmadi....kebun disita ...milik bumn....tanah saya 10 HA mungkin disini lokasinya....gak berani klaim....karena pasti masuk penjara juga....wkqk...saya heran kok bisa tanah 20 HA murah meriah....beli separo sama teman kerja ....belum pernah lihat.... mungkin di lokasi Duta Palma ini....Riau...pernah ngaduk semen 3 tahun an jadi cukup kenal daerah ini....
    • Runner
      Runner
      Horang kaya punya lahan 10 Ha, gak tau lokasinya. …. Hehehe
  • Liáng - βιολί ζήτα
    Liáng - βιολί ζήτα
    iseng-iseng saja (source : encyclopedia) Perlu dibedakan antara "kepemilikan tanah di permukaan" dan "kepemilikan kandungan daya mineral di kedalaman tanah"..... Jika, Anda memiliki sebidang tanah di permukaan (SHM)..... Tidak Berarti kandungan daya mineral di kedalaman tanah-nya otomatis menjadi milik Anda juga !! Demikian semestinya kalau mengacu pada..... De Indische Mijnwet van 1899 (Stb. 1899 nr. 214) was de eerste uitgebreide mijnbouwwet in Nederlands-Indië. (Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda tahun 1899 (Stb. 1899 no. 214) adalah undang-undang pertambangan komprehensif pertama di Hindia Belanda.) yang menjadi dasar..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Karena, istilah "kuasa pertambangan" itu merupakan penyesuaian dari "Indische Mijnwet". Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda tahun 1899 (Stb. 1899 no. 214), bahwa..... Negara Belanda memiliki kepemilikan dan kendali eksklusif atas semua sumber daya mineral, dan memiliki wewenang untuk memberikan konsesi dan izin untuk ekstraksi sumber daya mineral tersebut. Pasca Kemerdekaan, tentu saja menjadi Milik Negara Indonesia.
    • Liáng - βιολί ζήτα
      Liáng - βιολί ζήτα
      Selanjutnya, Anda Sudah Tahu..... "konsesi dan izin untuk ekstraksi sumber daya mineral tersebut" itu..... ibarat Gadis Cantik yang Anggun dan Lugu..... yang kemudian dipermaikan oleh Sang Kumbang Jalang.....
  • Eyang Sabar56
    Eyang Sabar56
    Segala rupa produk hukum, UU dan turunan anak cucunya masalahnya di pelaksanaannya yang sangat amburadul. Ditambah terlalu banyaknya produk hukum yang tumpang tindih. Koentjinya cuma satu : Hukum dibuat manusia untuk dilanggar.
    • Kujang Amburadul
      Kujang Amburadul
      Nah lihat, dengan demikian membuat Eyang jadi tidak sabar bukan? Perusuh jadi misuh2.
  • Prieyanto
    Prieyanto
    Kebetulan pernah terlibat dalam Stakeholder Mapping (Pemetaan Pemangku Kepentingan) Dalam teori Stakeholder Management, Issue Management, dan Public Affairs, suatu isu dapat bergerak dari tingkat komunitas hingga menjadi kebijakan negara. Menurut R. Edward Freeman. Setiap stakeholder dipetakan berdasarkan: Tingkat pengaruh (power). Tingkat kepentingan (interest). Tingkat legitimasi. Kemampuan mempengaruhi opini publik atau kebijakan. Ketika suatu kebijakan lahir, stakeholder mana yang paling dominan mempengaruhi prosesnya? Apakah masyarakat pemilik wilayah dan sumber daya, negara sebagai pengelola amanat konstitusi, ataukah kelompok oligarki yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses politik lebih besar? Bahwa kebijakan pertambangan tidak lahir dari satu aktor tunggal, melainkan dari interaksi dan tarik-menarik 'dapat apa kita' berbagai pemangku kepentingan yang berlangsung dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Akan lebih kacau, penyakitnya di KonoHa, jika cara berpikirnya para penyusun RUU, pengambil kebijakan / regulator 'dapat apa saya' = 'wani piro' . #prie
    • MULIYANTO KRISTA
      MULIYANTO KRISTA
      Jadikan aq muridmu pak guru. .. #please..
    • al-kahfi atjeh
      al-kahfi atjeh
      Top Pak Prie
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Saya kasih ilustrasi....saya beli sawit ke pak LiamThen senilai 80 milyar rupiah saya ekspor sawit itu dijual 100 milyar dalam bentuk Dolar....maka Setelah menerima pembayaran dari Luar negeri saya simpan 50% di bank Himbara dan sisanya suka suka saja dimanapun....nah HPP saya itu 80 milyar rupiah harus segera dibayar ke pak LiamThen maka saya cairkan dolar di bank Himbara ke Rupiah dan dibayarkan semuanya ke pak LiamThen plus dari dolar yg sisa 50% tadi karena pembayaran masih kurang kalau hanya 50%.... artinya Cuan saya tetap 20 milyar rupiah tapi dalam bentuk dolar...artinya 80% dolar saya memang harus di tukar ke Rupiah buat bayar pak LiamThen..... begitu ilustrasi bisnis Sawit.....jadi DSI dan aturan lainnya sejauh ini bagus semua ekspor tir juga mau ....karena mereka memang harus bayar HPP di dalam negeri dan dalam bentuk Rupiah....DSI saya melihat nya untuk mengawasi Bea Cukai agar jangan kong kali kong....kalau soal dolar memang semua orang tahu gak ada masalah.
    • Juve Zhang
      Juve Zhang
      Kalau beli mobil India pake dolar nah itu penyakit KOMORBID pejabat....anda tahu kan kop MP cari penyakit beli mobil India pake dolar.....belanja barang ke Indomarco masa pake mobil 4x4....wkwk emang jalan raya di Konon HAH batu gamping....koplak level 4....wkwkw
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Komentar JZ dibawah sebenarnya bukan hal baru semua mereka tahu sistem DEVISA BEBAS ini biang kerok Valas gak ada yg disimpan di Dalam Negeri jadi kita koar koar sapi kabur tapi memang pintu keluar Sapi gak di kunci....artinya orang Guoblik kuadrat....teriak kencang. Sapi ku kabur sapiku kabur ....lah pintunya saja dibuka lebar lebar.... wkwkwk....
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    DHE wajib disimpan 1 tahun di Bank Himbara....ini UU yg ada ... kemarin saya debat lama sama pak Liam.... besarnya DHE wajib disimpan 50%....sisanya 50% bebas mau dibayar HPP atau apapun....ternyata yg disimpan di Bank Himbara pun boleh di cairkan sebelum 1 tahun asal dalam bentuk Rupiah....ini aturan Jelas Guoblik kuadrat ....kalau boleh dicairkan sebelum satu tahun asal dalam Rupiah ya mau lah eksportir nya ....memang bayar HPP pake Dolar ???..kalau HPP sawit itu yg kira kira 80% semua komponen Rupiah....beli pupuk....bayar pekerja....bayar ongkos ambil BTS ..dlll hampir semua HPP itu ya tetap dalam Rupiah dan sekitar 80% dari harga jual....jadi eksportir tetap megang 50% dolar dan ini bebas disimpan di Singappurra manapun karena Indonesia menganut sistem Devisa Bebas.....jadi ada kemarin pwrusuh yang komen eksportir kurang nasionalisme Karena menyimpan uang di LN....nah yang salah itu Aturan Indonesia itu memang Sistem Deviana Bebas....suka suka mau nyimpen dimanapun menurut aturan boleh....kalau mau revisi UU nya Indonesia bukan menganut sistem Devisa Bebas maka otomatis semua ekspor tir gak berani nyimpen duit di LN....jadi sistem Devisa Bebas ini Biang Kerok semuanya .... siapa yg bikin biang keroknya ini....silakan anda cari di kuburan umum beliau sudah Almarhum....tapi gak ada salahnya di revisi menjadi BUKAN sistem Devisa Bebas.....ayo DPR dan Presiden tugas anda buat UU ...jangan ribut cari cepeeewran meluku yg
  • Liam Then
    Liam Then
    Selama ini saya membayangkan seluruh warga Indonesia sebagai angsa betelor. Seluruh kegiatan ekonomi mereka berfungsi sebagai bahan bakar yang menggerakan negara. Angsa betelor ini , setiap saat selalu di anjurkan betelor. Tapi mayoritas angsa sangat prihatin keadaannya. Banyak angsa yang biarpun rajin betelor, masih harus pusing cicilan kandang. Dan pusing bagaimana cara betelor yang mantab. Hahaha udah setop aja, saya tambah ngawur.
  • Muin TV
    Muin TV
    Sebenarya mengelola pertambangan ini gampang saja. Belajar saja sama petani di kampung. Petani A, punya sawah 3 ha. Petani B, tidak punya sawah. Petani B, menggarap sawah punya petani A, hasilnya? Dibagi 2, 50%:50%. Itulah yg dilakukan Arab Saudi dalam menggarap tambang minyaknya. Join dengan AS, membentuk ARAMCO. Tapi ada juga yg pakai sistem seperti ini; ada tetangga punya tanah di tepi laut, dia gak punya modal. Datang tetangga satunya lagi, mau ngontrak tanahnya dan akan dibangun tambak pembibitan udang (hatchery). Selama 10 tahun (masa kontrak), pemilik tanah, gak dapat apa2. Setelah selesai kontrak, tambak pembibitan udang itu, jadi milik yg punya tanah. Kayaknya ini seperti Freeport. Cuma, Freeport gak mau rugi, jadi selalu diperpanjang. Cuma masalahnya, sejak kita menjadi republik, kita gak tahu, siapa wakil negara. Apakah BUMN adalah wakil negara yg bisa memakmurkan rakyat Indonesia? Gak juga. Apakah pejabat kemenkeu yg jadi komisaris di perusahaan swasta itu wakil negara? Gak juga, dia mewakili dirinya sendiri. Buktinya, gajinya masuk ke rekening pribadi. Kalau Saudi jelas, raja adalah wakil negara. Jadi, didudukkan dulu siapa wakil negaradan apa tugasnya. Jangan sampai dia sebagai pejabat negara yg tanda tangan, dia pula yg dapat saham 1 atau 2 persen.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Kekayaan mineral itu anugerah Tuhan. Bukan diciptakan di pabrik atau ditanam seperti sawit. Harusnya memang sepenuhnya oleh negara. Dulu memang belum sanggup. Tapi sekarang, mosok gali pake excavator saja terus masukkan ke giant truck, lalu masuk tongkang, harus swasta. Bukan rocket science.
  • mario handoko
    mario handoko
    selamat pagi bp thamrin, bp agus, bp mul, bp udin, bp em ha, bp jo, sobat irary, pak tani, sobat wilwa dan teman2 rusuhwan. naik pajero ke cikeas/ isinya solar subsidi/ beli sapi pakai biaya dinas/ tapi travelling katanya ditanggung pribadi/
    • Udin Salemo
      Udin Salemo
      berdenyut darah di urat nadi/ pertanda itu ada bahaya/ biaya dinas ditanggung pribadi/ "arumai" cakap orang India/ benarkah pakai uang pribadi? wkwkwk...
  • Runner
    Runner
    Tiba-tiba ingin baca UUD 45. UUD ‘45 dengan pasal-pasal tambahan dan perubahan. Ketika jaman sekolah ‘70 an, ‘80 an. UUD’45 99% hapal di dalam kepala. Hapal karena sering ditanya diujian sekolah. Termasuk pasal 33 yang punya 3 ayat. Apa pada gak sadar atau pura-pura tidak tahu ada tambahan pasal. Tambahan undang-undang. Tambahan peraturan penjelasannya. Tambah banyak. Tambah cara untuk “mengkadali atau dikadali”.
  • Miftakhi Zakaria
    Miftakhi Zakaria
    Tahukah Anda siapa tokoh yang begitu kreatifnya bisa menemukan istilah ”kuasa pertambangan” Yang jelas bukan saya juga Duduk sampeyan-Gresik.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Saya punya tetangga yang sudah pindah ke kecamatan lain. Ybs punya usaha jual bahan bangunan --toko material. Yang menarik, ada sebagian 'DHE' nya ---dari usaha material tersebut--- tidak diserahkan ke istri nya. Padahal modal usaha bisnis nya berasal dari keluarga besar istri nya. Tidak juga disimpan di bawah kasur. Tidak juga masuk rekening. Tapi dititipkan ke pemilik warung rokok seberang toko material nya. Alasannya lucu juga: Dia kurang percaya ama istrinya. Hehehe. Usaha materialnya sekarang sudah tutup. Entah, usaha apa dia sekarang.
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @Pak Er Gham. Cerita ini lucu. Tapi diam-diam mengandung pelajaran ekonomi yang serius. Dalam teori keuangan, uang yang tidak masuk ke sistem yang semestinya akan mengurangi transparansi dan memperbesar risiko. Entah itu dalam rumah tangga, perusahaan, maupun negara. Tetangga Bapak rupanya melakukan diversifikasi risiko. 1) Sayangnya bukan ke bank. 2) Bukan ke obligasi. 3) Malah ke warung rokok. Masalahnya, kepercayaan itu seperti semen yang dijual di toko material. Sulit dibangun. Mudah retak. Kalau modal berasal dari keluarga istri, lalu sebagian "DHE" dititipkan ke seberang jalan, yang bocor bukan hanya arus kas. Bisa-bisa arus komunikasi juga. Dalam ilmu ekonomi ada istilah agency problem. Ketika pengelola dan pemilik modal memiliki kepentingan yang berbeda. Rupanya teori itu tidak hanya berlaku di perusahaan miliaran dolar. Di toko material pun bisa muncul. Akhir cerita juga menarik. Usaha material tutup. Tentu kita tidak tahu penyebabnya. Tetapi ada satu pelajaran yang relatif aman ditarik: Menyimpan uang di warung rokok mungkin baik untuk penjualan rokok. Tapi belum tentu baik untuk kesehatan usaha. Apalagi kesehatan rumah tangga.
  • Liam Then
    Liam Then
    Saya pikir kita punya satu komoditas unggulan yang mungkin saja bisa jadi diekspor di dunia yang sedang penuh gonjang-ganjing konflik ini. Ndak di Asia, Eropa, Afrika ada konfliknya. Bukan barang tambang, atau hasil kebun. Melainkan orang ,potensi ekspor paling "mematikan". Yaitu dukun santet. Dulu perasaan banyak sekali iklannya, di majalah Senang, Liberty. Saya membayangkan mereka ini bakal dipesan, untuk dijadikan secret agent super spesial. Tidak perlu lagi kirim-kirim roket ,drone mahal-mahal itu. Cukup dikasih makan pecel lele atau nasi padang + sebungkus rokok kretek. Musuh bakal bertumbangan,tinggal pilih paket , mau tiba-tiba pusing, mencret, atau muntah darah. Mau kirim banaspati, meletup di atas kantor kementrian musuh, atau cuma numpang lewat kasih hawa horror. Ini pasti orang yang konflik di sono berani bayar mahal kalo manjurnya beneran.
  • Irary Sadar
    Irary Sadar
    Komentar: 104. Padahal baru jam 9:13 WIB... Gacor Perusuh Disway..!
  • Udin Salemo
    Udin Salemo
    @"wakhaji" JZ, Pemilik Duta Palma (bukan Surya Dumai) seorang komandan gentleman. Terbang langsung dari Taiwan ke Jakarta untuk berhadapan dengan APH. Kalau Beliau seorang pengecut sudah pasti akan merubah identitas diri bahkan bisa jadi beralih kewarganegaraan. Hal yang mudah untuk dilakukan seorang kaya seperti pak Surya Darmadi (SD). Tahun 2022 total asset pak SD yang disita kejaksaan agung senilai 17 triliun. Wooowww... Setelah pak SD dijatuhi hukuman 16 tahun penjara oleh MA, asset itu bagaimana? Mbuh...
  • Liam Then
    Liam Then
    AI saya kasih prompt : "Tolong bantu saya cari , dalam 3-4 dekade kebelakang sebutkan negara emerging market yang menganut/mengadopsi model ekonomi pasar bebas, kontrol arus modal bebas yang sukses keluar dari status middle income trap" Jawaban AI : Korea Selatan. Cuma diatas dengan catatan : kontrol devisa mereka dulu juga sangat ketat, barulah setelah stabil perlahan diliberalisasi. Kemudian prompt kedua : "Kalau dibalik negara mana yang pernah terjerembab ekonominya karena adopsi model freeflow devis selama 40 tahun belakangan : Beberapa nama keluar. Kemudian, sebutkan contoh negara 30-40 tahun terakhir yang ekonominya tumbuh pesat akibat pengadopsian kontrol DHE yang ketat? Daftar nya mulai dari Jepang, Taiwan, Vietnam, Korsel. Jepang itu, waktu baru mylai berkembang, itu sangat hawkish kalo sudah soal devisa hasil ekspor. Taiwan juga sama,dan mungkin meskipun sekarang sudah relatif longgar, pebisnis elit/besar lokal negara mereka, masih sangat setia tempatkan uang yang mereka dapatkan di dalam negeri. Satu lagi yang paling spektakuler anda sudah tahu : Tiongkok. Cuma ada spesial mention. Turkiye itu dulu Erdogan sempat kontrol devisa ketat sekali, akibatnya tak kuat menahan sentimen negatif, lira turkinya anjlok parah. Jadi DSI ini bisa jadi bilah belati dua mata. Salah urus, resiko juga ada. Semoga Pak Prabowo kuat dan garang, awasi anak buah kerja. Yang nakal, bandel, susah diomong. Kasih minggir saja Pak ! Menteri dan wakil kan banyak !
  • Bahtiar HS
    Bahtiar HS
    Harusnya, kata pengusaha itu, saya membaca juga ayat lima (5) pasal 33 itu: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". ### Ternyata dalam UUD 45 ada juga pasal dengan "ayat karet" di dalamnya. Ayat yg bisa "dimainkan" di luar UUD. Dari simpulan Abah ini aja: Koperasi dan BUMN bicara soal ”kita”. Swasta bicara soal ”saya”. Berapa ”laba kita” kalah menarik dari ”berapa laba saya”. Rumusan lebih lanjutnya: ”dapat apa kita” kalah merangsang dari pada ”dapat apa saya”. Sudah sangat jelas: kita vs saya. Dapat apa kita vs dapat apa saya -- ini menggeser (dan karenanya tdk sesuai atau malah bertentangan) paradigma pasal 33 UUD 45 dari kekeluargaan, kebersamaan, utk sebesar2 kemakmuran rakyat dst ke individual, konglomerat, kelompok tertentu. Dari kuasa rakyat jadi kuasa tambang individual. Dari semangat gotong royong utk kemakmuran bersama ke kutub kapitalistik. Bung Karno pernah menasionalisasi perush asing th 50, 57-58 (perush kolonial) dan 63-65 (perush Inggris dan AS) utk mengembalikan/merebut kembali kedaulatan ekonomi. Mungkin Prabowo jg pengin begitu dg caranya ini. Dulu Bung Karno akhirnya dijatuhkan dari kursinya yg Anda sudah tahu. Kita lihat apakah Prabowo bs bertahan melawan "antek2 asing" itu.
    • Liam Then
      Liam Then
      Antek-antek asing itu antek lokal atau antek impor Bang?
    • Bahtiar HS
      Bahtiar HS
      Ko @Liam T, Kita kembalikan maknanya kepada yang sering menyampaikan narasi itu sendiri wkwkw.
  • Muh Nursalim
    Muh Nursalim
    Prakteknya kuasa pertambangan lebih kuasa daripada pemiliknya (negara). Bahkan pemegang kuasa itu kemudian berhasil merekayasa aturan agar mereka semakin berkuasa dan berlama-lama. Pemilik ndak bisa berbuat banyak karena telanjur mengkuasakan kepada penguasa sesunguhnya. Maka hajat hidup orang banyak yang mestinya dikuasai negara menjadi dikuasai swasta.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Microsoft melakukan transfer pricing secara kelas Suhu....semua uang hasil transfer pricing dikumpulkan di Norwegia sebelum di kirim ke Bermuda yg pajak nya Nol percent....tentu saja praktek transfer pricing Microsoft sangat canggih gak kepikiran sama pejabat Bea Cukai konon HAH....yg haus Ulus....wkwkw...di Norwegia semua uang dikumpulkan dari berbagai belahan dunia kecuali Amerika....nah cara nya jelas transfer pricing kelas suhu....dan semua negara dirugikan oleh ulah jenius Microsoft....cuan dari transfer pricing Microsoft nilainya konon ratusan milyar USD....gak kaleng kaleng Permainan Tingkat Suhu Microsoft bisa dapat julukan Bapak Pembina Transfer pricing .....wkwkq
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    @pak Liam.. Pak Liam mengangkat isu yang sebenarnya sangat penting dalam ekonomi sumber daya alam: perbedaan antara kepemilikan sumber daya, penerimaan negara, dan retensi devisa. Secara teori, pembayaran pajak dan royalti memang memenuhi kewajiban perusahaan kepada negara. Namun, bagi negara yang sedang membangun, persoalannya tidak berhenti di situ. Yang juga penting adalah berapa besar hasil eksploitasi sumber daya alam yang tetap beredar di dalam sistem keuangan domestik. Ekonom menyebutnya sebagai persoalan capital retention dan domestic multiplier effect. Pengalaman banyak negara kaya sumber daya menunjukkan bahwa penerimaan negara yang besar tidak selalu menghasilkan pertumbuhan optimal apabila keuntungan, tabungan, dan devisa lebih banyak mengalir ke luar negeri. Fenomena ini dikenal sebagai resource leakage. Karena itu, sejumlah negara menerapkan kewajiban repatriasi devisa, pengolahan domestik, atau pembatasan transfer keuntungan tertentu. Saya juga sependapat bahwa perdebatan konstitusional penting sebagai landasan hukum. Namun ukuran keberhasilannya tetap empiris: apakah kemakmuran nasional meningkat, industri domestik tumbuh, dan cadangan devisa menguat. Pasal 33 pada akhirnya bukan sekadar soal siapa yang menambang. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: setelah tambang menghasilkan nilai ekonomi, berapa persen yang benar-benar tinggal, berputar, dan memperkuat perekonomian Indonesia. Di situlah sesungguhnya substansi perdebatan yang sedang berlangsung.
    • Liam Then
      Liam Then
      @Bang Agus. Negara tanpa peraturan, tentu tak bisa dipanggil sebagai negara. Negara yang peraturan nya tidak dihormati, tak pernah tercatat berhasil maju jadi negara kaya. Kayaknya ya?
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @pak Liam.. ATURAN ITU MODAL YANG TAK TERLIHAT.. Saya sependapat. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan, kemajuan suatu negara memang tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau modal finansial. Ada satu modal lain yang sering tidak terlihat: Kepastian hukum dan penghormatan terhadap aturan. Jepang miskin tambang. Singapura nyaris tidak punya sumber daya alam. Tetapi keduanya kaya akan satu hal: aturan yang dipercaya dan dijalankan. Karena itu, diskusi tentang retensi devisa, pajak, royalti, atau hilirisasi pada akhirnya memang akan kembali ke pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah aturan yang dibuat benar-benar dijalankan secara konsisten. 1) Investor membutuhkan keuntungan. 2) Negara membutuhkan penerimaan. 3) Rakyat membutuhkan kemakmuran. Ketiganya hanya bisa bertemu jika ada aturan yang jelas dan dipercaya semua pihak. Saya jadi teringat humor lama. Negara maju bukan karena warganya takut pada polisi. Tetapi karena lampu merah tetap dipatuhi meski polisi sedang libur. Mungkin demikian pula dengan ekonomi. Undang-undang yang baik itu penting. Tetapi undang-undang yang dihormati jauh lebih penting. Karena kekayaan alam bisa habis ditambang. Sementara budaya menghormati aturan justru akan terus menghasilkan kekayaan dari generasi ke generasi.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Transfer pricing itu umumnya meng hindari pajak gede di suatu negara dibanding negara lain.... alphabet induk google juga melakukan permainan transfer money tingkat Suhu.....duit hasil usaha google di Eropa di transfer ke kepulauan Bermuda ....masuk nya berliku sedikit dari Norwegia di transfer ke Belanda dari Belanda ke Bermuda....jadi Google tidak bawa pulang uang hasil penjualan di eropa balik ke Amerika ataupun disimpan di eropa untuk menghindari pajak perusahaan....nah dengan sangat cerdik uang google di transfer ke Bermuda karena pajak nya nol persen....tahun 2017 google transfer 23 milyar USD ke Bermuda dan pajak nol persen....semua pebisnis cari celah hukum....yg penting Aparat hukum harus lebih pintar lagi....
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @pak Juve.. TRANSFER PRICING DAN LOMBA KECERDIKAN.. Pak Juve menyentuh salah satu tema paling menarik dalam ekonomi modern: perang antara praktisi rekayasa pajak dan pembuat aturan pajak. Secara ilmiah, transfer pricing bukanlah kejahatan. Ia adalah mekanisme bisnis yang sah untuk transaksi antarperusahaan dalam satu grup. Yang menjadi masalah adalah ketika harga transaksi tersebut direkayasa untuk memindahkan laba dari negara berpajak tinggi ke negara berpajak rendah. Di sinilah muncul fenomena yang disebut "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS). Produksi terjadi di satu negara. Penjualan terjadi di negara lain. Tetapi laba "berlibur" ke surga pajak. Akibatnya, negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung hanya kebagian jejak kaki. Keuntungannya sudah terbang lebih dulu. Karena itu, tantangan pemerintah modern bukan lagi sekadar memungut pajak. Melainkan memahami rekayasa keuangan yang sering jauh lebih cepat daripada perubahan regulasi. Dalam ekonomi global, uang memang mirip air. Ia selalu mencari tempat dengan hambatan paling rendah. Maka ukuran kecerdasan negara bukan seberapa tinggi tarif pajaknya. Melainkan seberapa mampu ia membuat modal tetap merasa nyaman tinggal di rumah, tanpa harus memasang pagar yang terlalu tinggi. Karena modal yang ketakutan bisa kabur. Tetapi modal yang terlalu dimanjakan juga bisa membuat negara tertidur.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Beda Topik.. KEBERHASILAN INTELIJEN MATARAM MEMBUNUH JP COEN, SETARA KEBERHASILAN ISRAEL MEMBUNUH PEMIMPIN TERTINGGI IRAN.. Membunuh pemimpin musuh adalah keberhasilan besar. Tetapi belum tentu menjadi kemenangan perang. Dalam versi Babad Tanah Jawi, Mur Jangkung alias JP Coen tidak mati karena wabah. Ia tewas akibat operasi intelijen Mataram yang sangat berani. Sepasang "telik sandi" "IDF Mataram" berhasil menyusup ke lingkungan terdekat VOC. 1)Mereka hidup dalam penyamaran. 2) Membangun kepercayaan. 4) Menunggu saat yang tepat. 5) Ketika kesempatan datang, Coen dibunuh dan kepalanya dibawa ke hadapan Sultan Agung. Operasi tersebut layak disebut prestasi intelijen kelas dunia. Menjangkau pemimpin tertinggi lawan di pusat kekuasaannya sendiri bukan pekerjaan sembarangan. Namun sejarah menunjukkan satu hal penting. 1) Coen mati. 2) VOC tidak ikut mati. 3) Kuburan "resmi" JP Coen pada tahun 1930 digali, tidak ditemukan jasad. 4) Struktur VOC tetap berjalan. 5) Pengganti pemimpin segera muncul. 6) Armada VOC tetap berlayar. 7) Perdagangan VOC tetap berlangsung. 8) Kekuasaan VOC bahkan terus berkembang setelahnya. 9) Persis Israel kan? Pelajarannya sederhana. Menumbangkan seorang pemimpin tidak otomatis meruntuhkan organisasi yang dipimpinnya. Kepala bisa dipenggal. Tetapi badan masih bisa berdiri. Mataram berhasil menjalankan operasi intelijen yang spektakuler. Namun gagal mengubah hasil akhir perang. Mur Jangkung tumbang. VOC tetap tegak..
  • Liam Then
    Liam Then
    Banyak yang pakai pengertian : "Kalau saya sudah bayar pajak, sudah bayar royalti. Sisanya bebas milik saya,, mau saya tempatkan dimana terserah saya." Negara ini anggap saja sebuah "household", sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang mana yang sehat, kalau banyak likuiditasnya hasil produksinya? Bocor, disimpan, dikelola, dimanfaatkan oleh tetangga? Duh saya magsyul. Tak perlu sekolah tinggi, untuk mengerti hal seperti ini.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    TAMBANG, KUASA, DAN SURAT KUASA.. Setelah membaca tulisan ini, saya jadi curiga. Jangan-jangan tambang terbesar di Indonesia bukan batubara, nikel, atau emas. Melainkan tambang "istilah". Bayangkan: Dengan dua kata: kuasa pertambangan. Maka, masalah konstitusi yang beratnya berton-ton bisa diangkat. Bahkan mungkin lebih ringan daripada mengangkat satu truk batu bara. Saya lalu teringat kehidupan sehari-hari. 1) Kalau istri memberi saya surat kuasa belanja, uangnya tetap milik istri. 2) Saya hanya diberi hak mengambil dan membelanjakan. Masalah mulai muncul kalau penerima kuasa pulang sambil berkata, "Uangnya memang milik Ibu, tapi yang paling menikmati hasil belanjanya kok saya." Bisa rame..!! Mungkin prinsipnya sama dengan tambang. 1) Negara memberi kuasa. 2) Yang penting, setelah hasilnya diambil, jangan sampai pemiliknya hanya kebagian laporan bulanan.. 3) Dan pidato tahunan. Karena rakyat itu sederhana. Mereka tidak terlalu pusing soal Pasal 33, ayat 3, ayat 4, atau ayat 5. Rakyat hanya ingin memastikan satu hal: Jangan sampai yang menggali tanah adalah penerima kuasa, yang "menikmati hasilnya" juga "penerima" kuasa, sedangkan yang "punya" kuasa justru "kehilangan" kuasa. Kalau begitu, namanya bukan kuasa pertambangan. ## Itu "penguasa yang sesungguhnya"..!!
  • Liam Then
    Liam Then
    Tulisan Pak DI hari ini saya kurang ngerti. Untuk apa perdebatkan, bahas panjang-panjang lagi, tentang apakah sudah sesuai dengan UU 1945 atau peraturan lama yang pernah ada. Yang penting itu ujungnya, duit dari kegiatan eksploitasi hasil tambang dan hak olah lahan perkebunan yang diberikan secara eksklusif dan besar-besaran itu. Hasilnya mayoritas harus tinggal dan muter di dalam ruang ekosistem ekonomi RI. Selama ini, bukannya saya nuduh, pandangan umum, di masyarakat luas, ini belum dirasakan.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    PASAL 33, SOSIALISME, DAN JALAN TENGAH INDONESIA.. Secara ilmiah, Pasal 33 sebenarnya menarik. Ia bukan doktrin kapitalisme. Tapi juga bukan sosialisme murni. Dalam sosialisme klasik seperti di bekas Uni Soviet, negara memiliki sekaligus mengelola sumber daya alam. Hampir tidak ada ruang bagi swasta. Efeknya, kontrol kuat. Namun efisiensi dan inovasi sering menjadi masalah. Sebaliknya, dalam kapitalisme liberal, hak pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada korporasi. Efisiensi meningkat. Tetapi distribusi manfaat sering menjadi persoalan. Indonesia memilih jalan ketiga. Negara tetap menguasai sumber daya alam. Namun pengelolaannya dapat dikuasakan kepada pihak lain melalui berbagai instrumen hukum. Model seperti ini juga terlihat di Tiongkok dan Vietnam. Tanah dan sumber daya strategis tetap berada dalam penguasaan negara. Tetapi mekanisme pasar dan investasi swasta dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan. Karena itu, perdebatan sesungguhnya bukan negara atau swasta. Itu perdebatan abad lalu. Pertanyaan ilmiahnya jauh lebih penting: apakah mekanisme "kuasa" tersebut menghasilkan nilai tambah nasional yang optimal, penerimaan negara yang maksimal, dan kesejahteraan rakyat yang terukur. Jika jawabannya ya, sistem bekerja. Jika tidak, masalahnya bukan pada Pasal 33. Melainkan pada kualitas tata kelolanya.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Sudah beberapa pengusaha sawit yg melanggar hukum disuruhbayar uang denda ... pelakunya bebas merdeka kecuali pemilik Surya Dumai yg masuk penjara....lainnya bebas merdeka asal ada ulus semua mulus.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    PASAL 33 DAN PASAL "SAYA".. Saya tersenyum saat membaca bagian ini: 1) Koperasi dan BUMN bicara "kita". 2) Swasta bicara "saya". Di situlah sesungguhnya pergulatan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. 1) UUD 1945 mengajarkan kebersamaan. 2) Realitas ekonomi mengajarkan insentif. Yang satu mengajak berbagi. Yang satu lagi mengajak berlari. Masalahnya, manusia memang lebih mudah berlari untuk "saya" daripada berjalan untuk "kita". Karena itu, amandemen Pasal 33 terasa seperti upaya mencari jalan tengah. 1) Negara tidak menyerah pada kapitalisme penuh. 2) Tapi juga tidak memaksa ekonomi berjalan hanya dengan idealisme. Hasilnya adalah kompromi. 1) Swasta masuk. 2) Negara tetap hadir. Undang-undang menjadi jembatan di antara keduanya. Yang perlu terus diawasi bukan siapa yang mengelola tambang. Melainkan apakah hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat. Sebab rakyat tidak terlalu peduli: 1) Istilah "kuasa pertambangan", 2) Izin usaha pertambangan, atau 3) Nama atau istilah hukum lainnya. Rakyat lebih mudah mengukur dengan cara sederhana: 1) Jalan di kampungnya bagus atau tidak, 2) Sekolahnya layak atau tidak, dan 3) Dapurnya mengepul atau tidak. Kalau itu belum tercapai, berarti perdebatan pasal masih lebih maju daripada kemakmuran yang dijanjikan pasal tersebut. ### Mungkin perlu ada yang menggugat ke MK. Dan MK nanti yang akan "meluruskan"-nya.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Di Tiongkok kejahatan ekonomi bisa di hukum mati... seorang eksekutif di hukum mati karena manipulasi kandungan susu bayi....di konon HAH diperas di keruk dompetnya kemudian bebas merdeka asal ada ulus semua mulus.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    KUASA YANG "LEBIH" BERKUASA.. Yang paling menarik dari tulisan ini justru bukan tambangnya. Bukan pula batubaranya. Melainkan satu frasa sederhana: "Kuasa Pertambangan". Kadang sejarah bangsa bergerak bukan karena alat berat. Bukan karena excavator. Tapi karena dua kata yang dirangkai dengan cerdas oleh seorang perancang undang-undang yang namanya kini entah di mana. Dengan istilah itu.. 1) Pasal 33 tetap berdiri tegak. 2) Swasta tetap bisa bekerja. 3) Negara tetap menjadi pemilik. Semua tampak rukun di atas kertas. Masalahnya, dalam praktik: 1) Yang sering terjadi bukan lagi soal siapa "pemilik" tambang. 2) Tetapi siapa yang paling "menikmati" hasil tambang. 3) Rakyat sering hanya kebagian cerita tentang "sebesar-besar kemakmuran". 4) Kemakmurannya sendiri masih "dalam perjalanan". Maka pertanyaan terakhir Pak DI terasa lebih penting daripada seluruh perdebatan hukum tadi: Siapa penemu istilah kuasa pertambangan itu? Karena satu istilah tersebut mungkin telah menghasilkan triliunan rupiah nilai ekonomi. Bahkan lebih berharga daripada sebagian tambang yang diaturnya. Kadang kekayaan terbesar memang bukan yang ada di perut bumi. Tapi yang ada di "kepala manusia": IQ.
  • Tivibox
    Tivibox
    Yang lebih muda lebih kuat Tiga ayat pertama pasal 33 UUD 1945 lahir tahun 1945. Dua ayat berikutnya lahir tahun 2002. Bisa dipastikan yang lahir duluan sudah tak ada tenaganya, sudah umuran dan pasti kalah sama yang lahir belakangan. Jangan heran, Ayat 1,2 dan 3 pasti keok bila diadu dengan ayat 4 dan 5. Dan si ayat 4 dan 5 pasti selalu merecoki ayat 1,2 dan 3. Padahal mereka satu rumah di pasal 33. Betapa malangnya negeriku (diucapkan dengan nada tersedu)
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Kelemahan dari sisi Hukum ini yang membuat semua pelaku KKN jadi semarak.... apapun persoalan anda asal ada ulus pasti mulus ....wkwkw
  • Ismail Lutan
    Ismail Lutan
    Kalo menteri pertambangannya ketika itu mah Soemitro Djojohadikoesoemo, Bapaknya Presiden Prabowo. Istilah kuasa pertambangan barangkali juga Blio...
    • Juve Zhang
      Juve Zhang
      Hadiah nya ambil pak BYD ATTO 1 di kantor Disway....wkwk
    • Juve Zhang
      Juve Zhang
      Jangan lupa kalau mau ambil hadiah BYD ATTO 1 bawa KTP asli KK Asli Uang administrasi Asli 200 juta ....sayarat dan ketentuan berlaku....wkwkw
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Anda ikuti kisah Samin Tan raja batu bara yg kuasa tambang nya sudah dicabut tapi masih ekspor tahun tahun santai saja....karena semua bisa diselesaikan dengan ulus....yg jelas tambang nya dicabut sama masih Santai ekspor...jelas data ekspor gak masuk alias nol persen....tapi semua jalan mulus mulus saja....asal ada ulus semua mulus kata ST
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Pablo Escobar, tetap simpan uang nya di dalam negeri. Gak niat kabur juga. Dia CINTA TANAH AIR nya, walau tidak mengenal satu nusa satu bangsa. Wkwkwkwk
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Hukum yg loyo itu penyakit KOMORBID bangsa Indonesia....semua ada HARGANYA....diperas....dikeruk dompet pengusaha nakal....buat keperluan pribadi dan partay.....ini kesan kita baca semua koar koar gede pejabat.....ada banyak pelanggaran oleh perusahaan besar sawit....koar koar nya gede .....tak ada tindak lanjut HUKUM nya ....artinya nunggu Negosiasi ujung ujung nya Wani Piro
  • Liam Then
    Liam Then
    Dari cepatnya keluar PP, kelihatannya ini putusan yang tiba-tiba. Tak apalah, toh ini upaya untuk ubah status quo yang sudah lama berjalan. Aturan pertambangan, di Amerika tidak disebut konsesi, konsesi itu sangat berkesan kolonial, seperti era Tiongkok dikangkangi banyak negara zaman akhir dinasti Qing dulu. Ada French Concession, British Concession, France Concession, German Concession, dibagi-bagi wilayah Tiongkok waktu itu, sampai ada istilah "seabad masa penghinaan" Di Amerika hak kuasa pertambangan istilahnya "Mining Right (Hak Penambangan) atau Mining Lease (Sewa Penambangan). Jadi teringat kemarin saya tebak struktur ekonomi RI yang didisain, erat dengan gaya kolonial. Lihat saja dua titik waktu aturan pertambangan RI, beberapa saat setelah orde lama lewat, dan satu kali lagi diketok amandemen UU pasal 33 tak lama setelah Reformasi. Kenapa ada kebutuhan untuk diubah, revisi atau amandemen? Jadi timbulkan pertanyaan, apakah cuma kebetulan?
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Banyak kok pengusaha yang jujur. Hanya kebetulan yang disampling pak pur, ternyata 100 persen sepanyol. Ya, so lahir lah DSI.
  • Juve Zhang
    Juve Zhang
    Ada 10 perusahaan sawit besar terindikasi under invoice atau transfer price....pak Jangan koar koar gak jelas langsung proses hukum....itu namanya keadilan buat Rakyat Jelantah....kalau koar koar ada Banyak perusahaan sawit melanggar hukum tapi tidak ada tindakan hukum yg tegas ...ini balik ke cerita lama Wani Piro...
  • Fauzan Samsuri
    Fauzan Samsuri
    Setiap orang sah sah saja punya pendapat dalam menafsirkan sesuatu, termasuk aturan, regulasi bahkan ketentuan agamapun bisa benrbeda-beda, pada akhirnya hati, akal pikiran, perasaan, pendengaran, dan penglihatan yang akan mengkonfirmasi apakah aturan, regulasi, bahkan ketentuan agama itu dilaksanakan. Dalam kontek pasal 33 ini, jangan hanya tanya pendapat saya, karena yang harus menjawab adalah kita semua.
  • Bruce Wijaya
    Bruce Wijaya
    Ada pertanyaan : Kalau saya punya lahan pribadi tidak sewa /guna pakai dari pemerintahan , lalu saya bikin perkebunan sawit ....lalu apa urusan negara mengambil alih penjualan hasil sawit saya harus melalui bumn ?? lahan saya punya bukan sewa , sawit itu budi daya bukan mengeruk sumber daya alam milik negara ?
    • Liam Then
      Liam Then
      Kalau anda punya hak istimewa mengelola ratusan ribu hektar lahan sawit , dari konversi hutan alam yang ada efek lingkungan ke ratusan ribu atau mungkin jutaan manusia. Tentu negara butuh atur tentang hak dan kewajiban anda.
  • Liam Then
    Liam Then
    Lalai jadi bocor, padahal instrument yang ada sudah tersedia. DSI jadi kayak cangkok-cangkok itu, yang sudah kronis rusak parah dibuang, dipasangkan donor baru. Selanjutnya semoga dijaga, minum immunosuppressant rutin. Kalo ndak bahaya kumat.
  • Taufik Hidayat
    Taufik Hidayat
    Judul artikel Abah DI kali ini tetap dua kata, kuasa dan tambang. Yuk kita bahas KUASA.. ada yg bilang kekuasaan itu di tangan rakyat. tapi ada peribahasa dalam bahasa Spanyol : Poder nace cuando el miedo termina, Artinya Kuasa lahir ketika rasa takut hilang. Nah.apakah kekuasaan benar di tangan rahat kalau rasa takut bicara masih ada? Kalau kita taut bicara karena takut dihilangkan maka kita masih belum punya Kuasa atau Power atau Poder, jadi kita belum poderoso. kata kedua adala Tambang. Saya ingat kata seorang teman saat lulus SMA dulu. Gaji yang paling besar itu jadi pilot dan juga kekuatan pertambangan. Ternyata saat ini yang paling beunghar adalah bisnis tambang. . Tapi anehnya kalau dengar kata tambang saya lebih suka yang maknanya tarif ata ongkos seperti naik rakit menyerang singa tambangnya berapa?
  • Komentator Spesialis
    Komentator Spesialis
    Sudah ada AI kok masih nanya pula. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang negara yang diberikan kepada badan usaha ataupun perseorangan untuk melaksanakan usaha di bidang pertambangan. Basis legalitasnya di UU no. 11 tahun 1967. Cuman masalahnya di negara kita, "negara" disini kan tidak selalu equivalent dengan negara Indonesia. Tergantung siapa pejabatnya. Tergantung siapa personalnya. Bahkan kelompok pejabat negara sekalipun. Karena mereka orang orang yang bisa jadi punya kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya. Dimana kepentingan itu yang dijalankan. Bukan kepentingan rakyat dan negara.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Kalo nonton film di Netflix, banyak contohnya. Kenapa sich simpen uang di luar negeri. Kok di transfer ke luar negeri. Gak ada urusan ama tata kelola bank dalam negeri. Itu supaya gampang 'kabur'. Tinggal bawa paspor ke bandara. Kecuali Escobar yang simpen uang nya di dalam negeri. Dia bangun kampung halamannya. Gak niat kabur.
  • Komentator Spesialis
    Komentator Spesialis
    Oo...ngono yo ? Berdasarkan UUD Pasal 33 ayat 5 ini, kalau UU nya membolehkan merusak lingkungan, membiarkan transfer pricing, melarikan pajak dll. Prakteknya jadi sah sah saja ya ? Dan artinya juga UU itu levelnya sudah setara dengan UUD.
    • Liam Then
      Liam Then
      Teorinya sesuai. Praktiknya tidak. Buktinya Pak Purbaya kemarin bawa map laporan. Siap-siap katanya, sewaktu-waktu kalo diminta oleh Pak Prabowo tinggal di kasih tahu. Disitu dibacakan kepada wartawan nilai "kurang jual"nya. Yang saya heran sudah ada datanya kok tidak segera ditindak, dan tidak dibuka saja mana-mana pelakunya? Kenapa Pak Purbaya bilang tidak boleh dibuka nama PT-nya?
  • Achmad Faisol
    Achmad Faisol
    untuk tim presiden, pak presiden sudah menjelaskan pengajaran bahasa portugal dan perancis di sekolah... ide harus dijelaskan langkah-langkahnya... contoh saja pak DI, bisa berperan dalam beasiswa ke tiongkok... sudah banyak santri belajar mandarin dan akhirnya kuliah di tiongkok... ini best practice...
    • Liam Then
      Liam Then
      @Bang AF. Kalimat bersayap diajarkan di sekolah. Perasaan tidak ada kata "wajib" ? Jadi misalnya jika ada pendidikan khusus kepada anak-anak berbakat polyglot di sekolah. Itu sudah bisa diklaim diajarkan di sekolah. Lagipula di sekolah tinggi, sudah ada prodi bahasa Perancis juga.
    • Achmad Faisol
      Achmad Faisol
      berarti koh liam ga nonton di youtube... ini kalimat yang keluar langsung dari presiden: ... saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah indonesia harus belajar bahasa prancis... ... ataukah menurut koh liam, pak prabowo memang ga bagus bahasa indonesianya...?
    • Liam Then
      Liam Then
      @Bang AF saya emang tak begitu perhatikan apa yang disebutkan kata per kata oleh Pak Prabowo. Tapi saya anggap biasa saja. Pasalnya antara mau dan bisa. Itu sangat jauh bedanya. Jadi lebih baik saya hemat energi saja, mikir yang lain. Coba lihat saya saja @Bang AF. Bahasa Indonesia belepotan, cam mana mau rapi bahasa Prancis? Zaman sekarang, kemampuan /keahlian berbahasa sudah hampir bisa dijembatani oleh AI. Tergantung bakat dan minat masing-masing anak saja. Apapun bisa dipelajari dengan luncurkan "prompt" . Bahkan minta langsung di setkan jadwal, sistem pembelajaran/les khusus langsung bisa. Kenapa harus bebankan kerja baru ke diknas, rancang dan sesuaikan kurikulum lagi? Saya kira Pak Prabowo ini cukup jelas. Jadi itu pasti cuma sekadar bahasa diplomasi saja.
    • Liam Then
      Liam Then
      Dulu saya les bahasa inggris hampir 4 tahun seminggu 3 kali ngengkol jauh-jauh ke tempat les sore-sore per sesi 1 jam. Bayar. Sekarang tinggal tik ke AI. "Buatkan saya program les menulis dan membaca bahasa Jepang/Mandarin, 30 menit /sesi, seminggu 3 kali" Langsung tuh dibikinkan, dibimbing langsung oleh AI. Gratis...
    • Achmad Faisol
      Achmad Faisol
      @koh liam memang presiden kita ini bahasa diplomasinya begitu, ya... kalau orang kampung bilang, banyak basa-basi... maka, ga usah ditanggapi serius setiap omongannya... bakom pemerintah gimana ini... wkwkwk
    • Liam Then
      Liam Then
      @Bang AF. Konteksnya yang seharusnya kita pakai adalah seperti Trump dengan Xi Jinping. Diluar perang tarif, sekali ketemu kayak dua hopeng lama, jalan-jalan di taman, ngomong kerjasama, dll.
  • xiaomi fiveplus
    xiaomi fiveplus
    NU yang menerima kuasa tambang, sekarang gimana ya kabarnya? apa sudah makmur atau sudah mulai eker-ekeran?
    • Komentator Spesialis
      Komentator Spesialis
      Coba tanya petingginya ini. Nek warganya ya emboh
  • alasroban
    alasroban
    Mencoba bertanya ke AI versi gratis. jawabanya : "ya nggak tahu koq tanya saya" wkwkwk (ini tertawa tapi getir) Urutan kronologi-nya kurang lebih. 10 Januari 1967 -> UU PMA di sahkan oleh pejabat presiden Soeharto atas persetujuan DPR-GR. 7 April 1967 -> kontrak karya pertama dengan freeport di tandatangani. 2 Desember 1967 -> UU no.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di sahkan oleh pejabat presiden Soeharto atas persetujuan DPR-GR. Anda sudah tahu anggota DPR-GR waktu itu di tunjuk oleh pemerintah bukan dari hasil pemilu. (0_0) Konon istilah "kuasa pertambanga" itu terjemahan dari sistem "Mining Concession" Belanda. Jaman UU Indische Mijnwet 1899, negara Belanda kasih "concessie" ke swasta. Nah tahun 1967 itu pemerintah Soeharto membuat padanan bahasa Indonesianya: "kuasa pertambangan". 27 Maret 1968 Soeharto di lantik oleh MPRS menjadi Presiden.
  • Kalender Bagus
    Kalender Bagus
    Ya siapa lagi biangnya kalo bukan dari negara itu. Buktinya, lihat tahun pendirian perusahaan tambang emas raksasa di kepala burung: 1967. Celakanya, setelah mereka diakomodasi di dua UU yang melenceng dari maksud asli perumus Pasal 33, mereka malah menikam dari belakang lewat tangan negara kroninya di isu east timor.
  • Maman Lagi
    Maman Lagi
    Di CHD:Pak Harto baru resmi jadi Presiden 12 Maret 1978. Di Google:Pak Harto resmi dilantik menjadi Presiden ke dua Republik lndonesia tanggal 27 Maret 1968.
  • MULIYANTO KRISTA
    MULIYANTO KRISTA
    Yang bisa menjawab pertanyaan abah di alenia terakhir dengan benar, dapat hadiah sepeda RB WDNSDY seri terbaru. Hadiah bisa diambil di rumah sakura.
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Udah tak jawab lengkap Cak.. Perlu menjawab nama2 ikan sekalian ga..
    • MULIYANTO KRISTA
      MULIYANTO KRISTA
      Jawaban njenengan hasil "NGERPEK" ngunu kok. Gak syah.
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Mmg kl ga NGERPEK dapat hadiah, ga mungkin hihihi.. Sing penting wes tak jawab Cak, riset jawaban yo perlu waktu, lha kok 'plaurmen'.. koyok kurang kerjo ae.. Iseh untung aq jawab, daripada ga hayo..
    • MULIYANTO KRISTA
      MULIYANTO KRISTA
      Sak karep wis. Sing enom ngalah karo sing tuwo. Wkwkwkkkkkkkkk... ..
    • Prieyanto
      Prieyanto
      Kok rebutan tuo - enom sich... wong podo ndene gitu kok..
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Sam Prie.. ojo ngenyek nemen2 tah, ayas baru 25 lebih dikit. Beda jauh dengan Bapak itu hihihi..
    • MULIYANTO KRISTA
      MULIYANTO KRISTA
      25 lebih dikit dikalikan dua = 50 ++.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    VOC yang maling aja bangkrut karena korupsi. Uang setan diembat ama setan. Wiwkwkwk.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Pengusaha maling kalo ketemu oknum penguasa atau oknum aparat maling, klop deh. Pas dan mantap.
  • Ahmad Zuhri
    Ahmad Zuhri
    Dalam Pasal 2 huruf i UU No. 11 Tahun 1967, definisi Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemegang KP terbagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya: KP Penugasan: Diberikan kepada instansi pemerintah. KP Pertambangan Rakyat: Diberikan kepada rakyat setempat. KP Eksplorasi & Eksploitasi: Diberikan kepada Perusahaan Negara (BUMN) atau perusahaan swasta nasional. Istilah Kuasa Pertambangan (KP) ini terus bertahan selama lebih dari 40 tahun, hingga akhirnya resmi dihapus dan diganti dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber informasi ini perlu di kroscek lagi untuk menguji kebenaran nya, tapi setidaknya udah ada info awal yg bisa ditelusuri.. Matur nuwun yo Mas AI..
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @pak Zuhri.. BUKAN SOAL NAMA, TAPI FILOSOFINYA.. Komentar Pak Zuhri pada dasarnya sudah berada di jalur yang benar. Memang benar, istilah Kuasa Pertambangan (KP) digunakan dalam UU No. 11 Tahun 1967 dan kemudian digantikan oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU Minerba 2009. Namun yang lebih menarik bukan pergantian istilahnya. Melainkan perubahan filosofi hukumnya. Dalam rezim KP, negara secara eksplisit memberikan "kuasa" kepada pihak tertentu untuk melakukan pertambangan. Nuansa hukumnya sangat kuat: negara sebagai pemilik sumber daya, perusahaan sebagai penerima kuasa. Sejak UU Minerba 2009, istilah yang dipakai berubah menjadi "izin". Secara administratif terdengar lebih modern. Namun substansinya tetap sama: mineral dan batubara tetap dikuasai negara, sedangkan perusahaan memperoleh hak melakukan kegiatan pertambangan melalui persetujuan negara. Karena itu, pertanyaan Pak Dahlan sebenarnya lebih dalam daripada sekadar mencari siapa pencipta istilah KP. Yang menarik adalah bagaimana para perancang hukum tahun 1967 berhasil menemukan konstruksi hukum yang memungkinkan swasta masuk ke sektor tambang tanpa meninggalkan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Jadi, yang bersejarah bukan dua kata "kuasa pertambangan". Melainkan kecerdikan hukum yang berada di belakang dua kata tersebut.
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Betul Pak Agus.. kadang kita malah terlibat debat yg terlalu serius mengenai tafsir kalimat, tapi praktik nya yg kadang tidak pernah diperdebatkan.
  • Lekas Jaya
    Lekas Jaya
    Abah mengurai sejarah akrobat regulasi tambang kita dengan sangat jeli. Dari kacamata tata kelola bisnis (good corporate governance), konsep 'kuasa pertambangan' memang sebuah inovasi hukum yang pragmatis di tahun 1967 untuk menjembatani idealisme Pasal 33 UUD 1945 dengan kebutuhan investasi swasta. Namun, esensi hakiki dari sebuah 'surat kuasa' adalah akuntabilitas penuh kepada si pemberi kuasa, yakni negara dan rakyat. ​Tantangan terbesarnya saat ini bukan sekadar debat konstitusi, melainkan pengawasan operasional. Terlebih dengan masuknya ormas sebagai penerima izin di revisi UU Minerba terbaru, ada risiko besar jika asas efisiensi dan keberlanjutan lingkungan yang diamanatkan amandemen justru terabaikan. Jangan sampai 'kuasa pertambangan' bergeser menjadi 'kuasa rente' tanpa kapabilitas manajerial industri yang memadai. Seperti kata Abah, surat kuasa sejatinya bisa dicabut atau diubah kewajibannya, tapi pertanyaannya: beranikah negara menegakkannya?
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Kalo emang niatnya maling, dan kebetulan dibantu oleh oknum aparat maling, ya terjadi lah proses maling bin menggarong itu. Maling dibantu maling. Kan banyak juga yang jujur, dan menolak tawaran ikut jadi maling.
    • Er Gham 2
      Er Gham 2
      Sebelum VOC datang, sudah ada transaksi perdagangan jujur. Belum ada negara saat itu. Belum ada konstitusi. Tapi kalo dasarnya maling, ya pasti dicari celah untuk jadi maling.
  • Sulaspin
    Sulaspin
    Pulang dari kunjungan kenegaraan di Perancis, Presiden membawa oleh-oleh yang menakjubkan. Tak terduga. Mengejutkan. Dalam pidatonya tanggal 1 juni 2026, Presiden menyampaikan arah sistem ekonomi Indonesia. Negeri ini akan melakukan transformasi ekonomi. Konsepnya : ekonomi pancasila. Ekonomi yang religius, berperikemanusiaan dan memperkuat persatuan. Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pijakannya jelas. yaitu pasal 33 UUD 1945. Bagi rakyat kebanyakan, belum tentu tahu. Belum tentu mengerti dan paham. Butuh teknokrat tingkat tinggi. Level dewa. Untuk menterjemahkan dan mengimplemetasikan. Dan rakyat tinggal merasakan dan menikmati hasilnya. Negeri ini dibangun di atas tetesan darah. Linangan air mata. Jiwa raga. Mempertaruhkan nyawa. Dengan semangat : "Apa yang bisa saya berikan untuk negeri ini. Bukan : "Apa yang bisa saya dapatkan dari negeri ini". Namun prinsip dan nilai telah bergeser. Semua bicara : saya dapat apa. Kini ditunggu. Oleh- oleh yang sama dari Pak Dahlan Iskan atas kujungannya di Tiongkok. Mudah- mudahan tidak kalah mengesankan.
  • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
    . Alhamdulillah.. Met pagi Pembaca semuanya. Met pagi manteman "Perusuh". Met pagi juga manteman "Pesuruh".. Met pagi pak Dahlan Iskan, pak Denny, pak Mario, pak Thamrin Dahlan, pak Syed Taufiq, pak Kalender, pak Maman.. Semua saya doakan kebaikan. Dunia akherat.. .
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Aamiin.. Tumben kesiangan Pak hihihi.. O habis ngunduh mantu ya..
    • Maman Lagi
      Maman Lagi
      AlhamdulillaaH. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.
  • Ahmad Zuhri
    Ahmad Zuhri
    Dari pada mikir sendiri, Iseng tanya AI, ternyata inilah jawabannya.. Secara historis yuridis, istilah Kuasa Pertambangan (KP) sebenarnya bukan pertama kali ditemukan atau dicetuskan pada era UU Pertambangan 1967, melainkan sudah lahir dan diperkenalkan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno melalui Perppu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Istilah ini dirumuskan sebagai konsep hukum baru untuk menggantikan istilah kolonial "Konsesi" (concessie) yang digunakan dalam Mijnordonnantie 1930 peninggalan Belanda. Perubahan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa negara memegang kendali penuh atas kekayaan alam sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pihak swasta atau badan usaha tidak memiliki tanah/tambang secara mutlak, melainkan hanya menerima "kuasa" atau wewenang dari negara untuk melakukan usaha pertambangan. Ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disahkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, istilah Kuasa Pertambangan ini diadopsi kembali secara utuh. Tokoh kunci yang memimpin perumusan, pengesahan, dan pelaksanaan UU Pertambangan 1967 tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan pertama di era kabinet awal Orde Baru.
    • Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
      @pak Zuhri.. Kalau murid dalam menjawab soal ujian, tanya AI. Dan dibiarkajn.. Maka proses bekajar mengajarnya jadi cacad.. Bagaimana solusinya wahai para guru?
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Betul Pak Agus, gara-gara AI ini jadi malas mikir.. Tapi ini adalah perubahan jaman yg tidak mungkin kita tentang, pasti bisa kita manfaatkan dengan baik.. AI ini bahasanya kaku, kelihatan tidak natural.. jadi tetap butuh modifikasi oleh manusia biar kalimatnya lebih hidup. Wamen Stella jg tidak menampik kemajuan AI tapi tetap harus ada kontrol dari manusia nya.. Jadi sumber dari AI tetap harus kita kroscek untuk menguji kebenaran nya, seperti clue/info awal untuk menelusuri info selanjutnya..
    • Bahtiar HS
      Bahtiar HS
      Pak @Agus SIII, Mmg kita gak bisa mencegah anak2/murid utk pakai AI dlm menjawab ujian atau tugas. Tp kita perlu mengajari mereka utk tidak taken for granted hsl jawaban AI begitu saja. Mereka mesti memvalidasi (modifikasi) dg pemikirannya sendiri. Salah satu caranya dg memeriksa hsl jawaban mereka dengan verifikator AI. Baik utk memeriksa fakta (fact-checker), logika matematika dan kode pemrograman, atau konten (AI content detector). Lalu kasih batasan: - kalau konten itu 50% AI maka teks terindikasi kuat dihasilkan oleh AI generatif. Semakin mendekati 100%, semakin tinggi tingkat keyakinan teks tsb buatan robot. Maka tugas ditolak. - ada yg model stabilo. Kalau banyak kalimat yg stabilo merah (artinya terindikasi dihslkan AI) maka wajib dimodifikasi. Tp kalo ijo semua atau sebagian besar ijo stabilonya, berarti dikerjakan manual. Baru tugas diterima. Itu artinya gurunya hrs lbh pinter dan kreatif dari muridnya. Ndak tahu lg kalau ada AI yg mampu menghslkan konten yg mirip tulisan asli human, bukan robot kayak dia. Mungkin dari konten hsl AI trus kita ksh prompt: "tolong hsl generate konten AI ini kamu modif menjadi jurnal 4 hal jika seandainya kamu manusia biasa yg lg kuliah S3 jurusan ekonomi dg IQ 120 spt aku." Jebret! Coba lihat hslnya. Kira2 lolos verifikator AI nggak wkwkwk.
    • Irary Sadar
      Irary Sadar
      Betul. AI adalah proses dan hasil. Tapi untuk crosscheck akhir tentu butuh manusia memverifikasinya. Jangan seperti yang sedang viral saat ini ada posting resmi lembaga negara membuat gambar burung garuda menggunakan AI, tapi detailnya keliru sama sekali. Filosofi 17-8-1945 pada gurung Garuda tidak terwakilkan di AI tersebut. Haha... Jadi memang harus ada Quality Control aprroved sebelum dipasarkan...
    • Ahmad Zuhri
      Ahmad Zuhri
      Terima kasih atas tanggapan Pak Agus, Pak Bahtiar dan Pak Irary.. kesimpulannya tetap butuh manusia untuk verifikasi.
  • Gregorius Indiarto
    Gregorius Indiarto
    Pun saya, tidak tahu siapa dia/ia, penemu istilah "kuasa pertambangan” Tapi saya yakin, asal negara penemu istilah "Kuasa pertambangan" itu; sama dengan negara yang memberi "kuasa" sang Jendral untuk menjadi presiden. Mungkin Anda juga sudah tahu, tapi Anda tidak yakin. Met pagi, salam sehat, damai dan bahagia.
  • siti asiyah
    siti asiyah
    Jangan pernah lupakan, rakyat paling kecil dan paling bodohpun tau, bahwa aturan dibuat untuk ``melegalkan`` apapun kehendak mereka yang punya kuasa.Didunia fana ini, semua juga tau yang punya kuasa adalah penyelenggara negara dan orang kaya.Maka semua juga tau penjajahan dan penghisapan ``new normal`` adalah permainan pembuatan perundang - undangan, biaya lebih murah tidak terlihat ``unsur kekerasan dan penindasan``, tanpa perlu pasukan dan peperangan.Justru dipangkal pembuatan undang - undang sebuah kejahatan dan penindasan itu bermula. Contoh gamblang yang terjadi saat saya masih kelas 2 sma ,.............BPPC. Dan setelahnya dan seterusnya, para penguasa dan pengusaha banyak - banyak belajar. Pun dari belajar - belajar itu rakyat kecil dan bodohpun tetap tau, apa itu partai politik, siapa pembuatnya untuk tujuan apa dibentuknya.dst.dst. Anak kecil aja tau, masak abah-nya tak tau..........................
  • Achmad Faisol
    Achmad Faisol
    Koperasi dan BUMN bicara soal ”kita”. Swasta bicara soal ”saya”. ####### menteri koperasi menutup izin minimarket baru jika kdmp jalan... koperasi berdiri kok "membunuh" bisnis lain... di manakah letak "kita"...?
  • Edi Sampana
    Edi Sampana
    membaca CHD hari ini sambil mendengar dismorning hari ini, saya tertarik melihat riwayat Dino Patti Djallah di wikipedia. Ternyata pak Dino sempat jadi WaMenlu selama 3 bulan yaa. Sedang Menlunya Marty Natalegawa.
    • Edi Sampana
      Edi Sampana
      Djallal
  • DeniK
    DeniK
    Berawal dari Pengusaha nakal dan oknum Penguasa yg suka upeti . Setelah mau di bereskan semua kena getah nya . Pengusaha yang baik , jujur dan amanah jadi ikut kena imbas juga .
  • Achmad Faisol
    Achmad Faisol
    @koh liam BGN Luruskan Tujuan MBG: Untuk Anak Balita dan Ibu Hamil-Menyusui Dulu, Baru Siswa Sekolah Kompas.com, 31 Mei 2026, 12:32 WIB ####### bagaimana ini, koh...? kok baru sekarang bilang... murid² sekolah swasta mahal langsung dapat mbg sekian bulan, lalu akhirnya boleh minta ga dapat mbg, eee sekarang dinyatakan anak sekolah belakangan... perencanaannya bagaimana ini...?
    • Edi Sampana
      Edi Sampana
      waktu kampanye Pilpres kemarin, Ganjar sudah mengingatkan Prabowo bahwa untuk cegah stunting, MBG harusnya diberikan pada ibu hamil dan balita bukan anak sekolah. Tapi waktu itu Prabowo tidak menanggapi. Berarti tim kampanye Prabowo Gibran kurang konsentrasi ?
    • Liam Then
      Liam Then
      @Bang AF. Geser lagi ya, tak apalah berarti dengar kritik. Murid SD Internasional dulu bilang kalo ini namanya "pivoting"...mengubah arah. Tapi kasih sen dulu. Jadi nanti itu MBG diantar oleh SPPG ke rumahnya bumil dan anak balita ya Bang? Atau disuruh antri Bumil-nya, atau suaminya yang disuruh antri?
    • Achmad Faisol
      Achmad Faisol
      @koh liam sppg kirim ke balai rw... bumil, balita, atau yang mewakili ambil ke balai rw... ada juga kasus, karena agak jauh dikit, sppg ga mau antar ke balai rw tersebut (misal rw 1), didrop ke balai rw (misal rw 2) lainnya yang lebih dekat dengan sppg... bumil atau yang mewakili mengambil ke balai rw 2... atau tempat terdekat dengan sppg, misalnya kelurahan... sppg ga mau rugi bensin ternyata...
    • Irary Sadar
      Irary Sadar
      Tapi apakah anggarannya tetap diambil dari Anggaran Pendidikan. Bukankah sebaiknya diambil dari Anggaran Sosial atau Anggaran Kesehatan? Atau buka pos Anggaran baru.? Ini kok saya bingung cara pejabat menjalankan negara ini. Se-enak Ndas e wae...
  • Achmad Faisol
    Achmad Faisol
    Perubahan terakhir itu Anda sudah tahu latar belakangnya: agar organisasi NU yang sudah mati-matian mendukung pemerintah waktu itu bisa mendapat izin tambang. ####### kata cak imin waktu podcast dengan bang akbar faizal, "tambang seharusnya berkah bagi NU, tetapi malah jadi musibah..." ketum berselisih sangat tajam dengan rais 'am... baru kali ini dalam sejarah NU...
  • Sugi
    Sugi
    istilah menyiasati mungkin karena pentingnya kelenturan atau fleksibilitas aturan dalam menghadapi tantangan zaman, tanpa harus mematahkan ide utamanya. Zaman orla tentu berbeda dengan zaman orba, apalagi zaman reformasi dan serba digital seperti hari ini. semoga keberadaan kelenturan ini memang diarahkan semuanya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
  • Achmad Faisol
    Achmad Faisol
    Koperasi dan BUMN bicara soal ”kita”. Swasta bicara soal ”saya”. ####### Swasta pun pada hakikatnya juga bicara tentang kita... 1. Membuka lapangan kerja... apa bedanya dengan bumn...? 2. Kena pajak: pegawai kena pajak, perusahaan juga kena pajak... swasta kerja keras, pemerintah minta uang... kurang apa, coba...? 3. Ada yang sudah punya jaminan kesehatan, tetapi tetap disuruh bayar bpjs kesehatan... masalah utama (root cause) adalah tidak cakapnya oknum pegawai pemerintah sehingga muncul istilah under invoicing, under pricing, pendapatan pajak kok ga seperti seharusnya, dll... di situ juga kesalahan oknum swasta, jika itu terjadi... berarti masalah penegakan aturan dan hukum... wong kemarin orang dekat pak prabowo juga dipecat dari bea cukai... apa pasal...? suap...
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Ada tangan tangan gelap. Menyelundupkan pasal pasal kontroversial. Itu biasa katanya. Pakai fulus mungkin. Dan negara tergadai. Legal dan konstitusional, walau 'gelap'. Adakah niat jahat dalam semua revisi itu.
  • rid kc
    rid kc
    Selama ini kita tidak pernah merasakan dapat hasil tambang dari negeri yang katanya kaya akan tambang. Pemerintah tidak pernah melaporkan berapa hasil dari tambang nikel, bouksit, emas, tembaga, batubara dan dikemanakan hasil tambang itu. Yang ada adalah berita banyak tambang ilegal yang katanya merugikan negara. La yang selama ini tambang legal apa tidak merugikan negara. Mana kontribusinya untuk negeri ini. Ternyata tambang legal yang dikuasai swasta itu berlindung di ketiak UUD 1945 pasal 33 ayat 4 ini. Coba semua dilaporkan sacara transparan, berapa hasil tambang yang sudah dikeruk dari bumi negeri ini. Sampai saat ini tidak ada yang berani transparan.
    • DeniK
      DeniK
      Kalau dibilang belum merasakan apakah bisa di golongkan ke dalam kaum munafik ?
  • alasroban
    alasroban
    Nitip Sandals ???? Sama Semangka ???? (o_o)
  • abi nadine
    abi nadine
    "Perubahan terakhir itu Anda sudah tahu latar belakangnya: agar organisasi NU yang sudah mati-matian mendukung pemerintah waktu itu bisa mendapat izin tambang." Stigma Dahlan Iskan yang "anti NU" di kalangan Nahdliyin sudah diafirmasi sendiri oleh yang bersangkutan. Padahal bukan hanya NU yang menerima konsesi tambang.
    • bocah ilank
      bocah ilank
      Heheheee jgn menutup mata pak. Bukan cuma DI yg berpikiran seperti itu. Kita bukan anak kecil yg bisa dihibur dg "kan yg lain jg dapat".
  • Jo Neka
    Jo Neka
    Tidak semua di dunia berombang..Apalagi adil.Begitu kira² om pengusha.Saya juga pengusaha yang lagi galau.Luar biasa galau.Curhat.
  • Er Gham 2
    Er Gham 2
    Pernah ada isyu. Bahwa Amerika akan tekan Belanda untuk tinggalkan Papua. Asalkan Amerika bisa eksploitasi emas di Grassberg. Lalu lahir UU PMA. Entahlah kebenaran isyu ini.
    • Er Gham 2
      Er Gham 2
      Dan Freeport bisa terus perpanjang. Menolak UU Minerba karena perjanjian dahulu lebih tinggi statusnya dibandingkan UU Minerba. Berani lawan? Bisa tiba tiba ada kapal induk mampir ke Laut Filipina Tenggara.
    • Er Gham 2
      Er Gham 2
      Ada podcast tentang temuan cadangan emas di Papua. Katanya dua kali lebih besar dibandingkan dengan yang di Grassberg. Sayangnya, lokasinya hanya 100 mil dari tambang Grassberg.
  • Maman Lagi
    Maman Lagi
    #11. AlhamdulillaaH ☕️
  • Echa Yeni
    Echa Yeni
    Tahukah anda siapa yg begitu kreatifnya menemukan istilah "kuasa pertambangan".., Seandainya saia tahu pun, saya akan kura-kura gak naek prahu. Saya sudah agak banyak_so'_tahu jadi kali ini pilih mendoan/tempe gorenk aza
    • Echa Yeni
      Echa Yeni
      Tpi entah kenapa vikriran nackalliar saia membayangkeun,yg mensponsori demenAman,eh 4M4Ndemen itu pasti "rakyat endonesha yg mengamalkan 5sila sila ke5 yaytu Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia". Sepuntene Salim lan Salamm
  • Komentator Spesialis
    Komentator Spesialis
    • Lekas Jaya
      Lekas Jaya
      Salah wz komen kosong, ga oleh pertamax, kebacut
  • Echa Yeni
    Echa Yeni
    Komemqu ra tepak. Urung moco wes konem,n komem koZonx
  • ra tepak pol
    ra tepak pol
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ
    • Echa Yeni
      Echa Yeni
      Wa'alaykumussalaam WaRohmah WaBarokah 4u
    • bitrik sulaiman
      bitrik sulaiman
      وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
    • Maman Lagi
      Maman Lagi
  • bitrik sulaiman
    bitrik sulaiman
    Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
  • MZ ARIFIN UMAR ZAIN
    MZ ARIFIN UMAR ZAIN

Berita Terkait

Kuasa Tambang

Catatan Harian Dahlan

13 jam

Mulai Hari Ini Ekspor Batu Bara dan Sawit Satu Pintu Lewat PT DSI, Apa Untungnya Buat Pengusaha?

Bisnis

21 jam

To-be Sera

Catatan Harian Dahlan

1 hari

Icip-Icip Galeri

Catatan Harian Dahlan

2 hari

Sandri Rumanama Dorong Danantara Punya BUMN untuk Kelola Bisnis Transportasi Online

News

3 hari

Pet Byar

Catatan Harian Dahlan

3 hari

Cegah Eksploitasi Petani, Pengamat Ungkap Peranan Kebijakan Sentralisasi PT DSI

News

3 hari

Randy Sunda

Catatan Harian Dahlan

4 hari

Gu Lebang

Catatan Harian Dahlan

5 hari

Gubug Dea

Catatan Harian Dahlan

6 hari

Wani Tenan

Catatan Harian Dahlan

1 minggu

Masuk Istana

Catatan Harian Dahlan

1 minggu

Dapat Apa

Catatan Harian Dahlan

1 minggu

Cinta Alwi

Catatan Harian Dahlan

1 minggu

Pengalaman di Vale hingga Jaringan Global Jadi Alasan Luke Mahony Ditunjuk Jadi Dirut DSI

News

1 minggu