JAKARTA, DISWAY.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi langkah strategis PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berhasil mendapatkan persetujuan prinsip untuk membuka layanan cabang di Arab Saudi.
Hal ini disampaikan usai rapat bersama Plt Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 5 Mei.
“Alhamdulillah, BSI telah mendapatkan izin prinsip untuk bisa beroperasi di Arab Saudi, khususnya di Jeddah. Ini adalah buah dari kerja keras selama hampir 1 tahun 8 bulan, sejak kami mulai proses ini. Setelah sukses membuka cabang di Dubai, kini ekspansi BSI di Timur Tengah semakin menguat,” ujar Erick.
Menurut Erick, sesuai dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru, izin prinsip yang telah kita peroleh perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang baik, yaitu memastikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BSI kedepannya sehingga BSI dapat mulai beroperasi penuh di Arab Saudi dalam waktu satu tahun ke depan.
BACA JUGA:Rosan Roeslani Sebut 844 BUMN Masuk Danantara: Termasuk Anak, Cucu hingga Cicitnya
“Ini akan membuka peluang besar untuk mendorong kerja sama business to business (B-to-B), sekaligus memperkuat ekosistem Haji dan Umrah dari sisi ekonomi dan layanan keuangan syariah,” jelas Erick.
Menurutnya, kolaborasi ini tak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga menciptakan peluang dari sisi people-to-people, termasuk pengelolaan dana Haji dan Umrah, logistik, hingga sektor farmasi.
Erick menekankan bahwa potensi perputaran dana dari jamaah Indonesia sangat besar.
“Saat ini, dana yang berputar di Indonesia dari aktivitas Umrah dan Haji mencapai sekitar Rp29 triliun. Sementara di Arab Saudi, masih ada sekitar Rp23 triliun yang bisa kita serap. Dengan ekosistem yang tepat, kita bisa mulai mengambil bagian dari transaksi ini,” tambahnya.
BACA JUGA:BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas melalui Rumah BUMN Bekasi
BACA JUGA:Mudahkan Masyarakat Jalani Arus Balik, BRI Siapkan Posko BUMN di Bandara dan Rest Area Jalan Tol
Erick juga menyoroti pentingnya terobosan layanan borderless antara Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Arab Saudi, yang memungkinkan perizinan Haji dilakukan langsung dari Indonesia.
Hal ini akan didukung oleh keberadaan terminal khusus seperti Terminal 2F yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Dengan integrasi sistem ini, kita tidak hanya mempercepat layanan Umrah dan Haji, tapi juga mulai menggeser sebagian transaksi digital payment untuk dikelola dalam negeri, sesuai arahan Bapak Presiden,” ujarnya.