JAKARTA, DISWAY.ID - Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menanggapi aksi demo besar-besaran ojek online (ojol) pada Selasa 20 Mei 2025.
Menurut Modantara, aksi ojol itu yang menuntut komisi sangat bergantung dengan berbagai faktor.
BACA JUGA:Driver Ojol Protes Keras Potongan Komisi 20 Persen, Pengamat Soroti Regulasi yang Longgar
BACA JUGA:Menaker Yassierli Sebut Pengemudi Ojol dan Kurir Online Wajib Dapat Jaminan Sosial
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, mengatakan wacana pemaksaan komisi 10 persen dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.
"Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik," kata Agung dalam keterangan pers, Selasa, 20 Mei 2025.
Agung menambahkan, niat baik tidak boleh berubah menjadi krisis baru. Dia juga mengatakan aksi massa Ojol sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.
"Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka Panjang," jelas Agung.
Agung menyebut komisi 10 persen bukan solusi universal dan tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Menurut ia industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam.
Menurut dia batasan atas 10 persen komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. "Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi," ungkapnya.
Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Menurut dia mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.
BACA JUGA:Nyentrik, Ojol Asal Cirebon Demo di Monas Pakai Seragam SD, Ngeluh Penghasilannya Kian Menipis
Sementara gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, namun kata Agung realita di lapangan berkata lain.
"Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5 persen (Svara Institute, 2023)," ujarnya.