JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan agar tidak menjadi beban masalah untuk Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam. Sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia pun mencontohkan seperti permasalahan seperti sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
BACA JUGA:Komisi II DPR RI Panggil Tito Karnavian Terkait Polemik Raja Ampat dan Penjualan Pulau di Anambas
BACA JUGA:Kemenko Perekonomian Fokus pada Dampak Langsung Reformasi Birokrasi untuk Masyarakat
Ia menyebut padahal permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat kementerian.
"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain," ujar Muzani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu mengatakan para jajaran kabinet perlu mengkaji dengan matang setiap keputusan.
Dia menilai presiden seharusnya hanya dibebani dengan persoalan yang strategis.
"Supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat," pungkasnya.
BACA JUGA:Danantara Suntik Dana Rp6,65 Triliun ke Garuda Indonesia, Ini Rinciannya
BACA JUGA:Komisi II DPR Soroti WFA ASN, Aria Bima: Masuk Kantor Saja Belum Produktif
Lebih lanjut, Muzani juga menyoroti jual beli pulau di Kepulauan Anambas.
Muzani meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid segera bertindak cepat.
"Ya saya kira itu (jual beli pulau) adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.