Kemenko Perekonomian Fokus pada Dampak Langsung Reformasi Birokrasi untuk Masyarakat

JAKARTA, DISWAY.ID -- Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terus membuahkan hasil signifikan.

Pada penilaian RB tahun 2024, Kemenko Perekonomian meraih skor 88,62, menegaskan konsistensinya dalam menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel, dan berdampak.

Reformasi Birokrasi di Kemenko Perekonomian tidak hanya dianggap sebagai urusan internal kesekretariatan, namun juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PPN), serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Danantara Suntik Dana Rp6,65 Triliun ke Garuda Indonesia, Ini Rinciannya

BACA JUGA:Komisi II DPR Soroti WFA ASN, Aria Bima: Masuk Kantor Saja Belum Produktif

Selain pencapaian nilai reformasi birokrasi, Kemenko Perekonomian juga mencatat berbagai prestasi lainnya, seperti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut sejak 2008, serta memperoleh Predikat Unggul pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), yang diapresiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kemenko Perekonomian di peringkat ke-9 nasional dengan nilai 81,81.

"Indeks WTP yang dicapai selama 16 tahun berturut-turut adalah pencapaian luar biasa. Mempertahankan prestasi ini bukan hal yang mudah," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam acara Apresiasi dan Kick Off Meeting Indeks Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (24/06).

Memasuki tahun 2025, Kemenko Perekonomian akan terus menjalankan Reformasi Birokrasi dengan merujuk pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) terkini.

BACA JUGA:Pendaftaran Sekolah Kedinasan IPDN 2025 segera Dibuka, Segini Gaji Lulusannya!

BACA JUGA:Prabowo Resmikan Ngoerah Sun Wellness: Layanan Tak Kalah dengan Luar Negeri

Salah satu fokus utama adalah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menargetkan keterlibatan lebih banyak institusi dalam perubahan birokrasi yang tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penguatan budaya kerja di setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian juga menjadi perhatian.

Hal ini ditandai dengan pembentukan Agen Perubahan 2025–2026 serta implementasi Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.

Sumber: