JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan serentak pada Juli 2025.
Sebanyak 100 titik rintisan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden Prabowo, adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah, atau bahkan sudah putus sekolah,” kata Gus Ipul, Senin 30 Juni 2025.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari.
Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
BACA JUGA:Ulang Tahun Emas, Wamensos: PSM Pilar Utama Kebangkitan Masyarakat
BACA JUGA:Wamendagri Minta Pemda di Papua Segera Selesaikan Syarat Administrasi Penyaluran Dana Otsus dan DTI
“Ada ekstrakulikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya” jelas Gus Ipul.
Untuk menjaring siswa, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara proses seleksi dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan, melibatkan Dinsos, pendamping PKH, BPS dan kepala daerah.
“Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berdialog dengan orangtuanya, melihat kondisi objektifnya,” kata dia.
Namun, mereka yang belum tercatat di data BPS tetap bisa masuk jika hasil survei membuktikan kondisi kemiskinan. “Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit,” lanjutnya.
BACA JUGA:Menpan RB Tegaskan Kebijakan WFA untuk ASN Bersifat Opsional
Pada tahap awal, sekolah akan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Ke depan, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare.
Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap.