Isu ini membuka kembali luka lama soal penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat yang minim akuntabilitas. Warganet mendesak adanya klarifikasi terbuka dari Kementerian UMKM. Apakah propoposal itu benar? Kalau iya, perjalanan itu menggunakan anggaran negara dan apa urgensinya?
Di tengah sorotan publik terhadap efisiensi anggaran, transparansi belanja negara, dan beban ekonomi yang menghimpit rakyat, kasus seperti ini. Jika terbukti dapat merusak kepercayaan terhadap elite politik dan birokrasi.
BACA JUGA:Ma’ruf Cahyono Terseret Kasus Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Sekjen MPR Jadi Tersangka
Di era keterbukaan informasi, masyarakat tak lagi bisa menerima dengan dalih retorika “perjalanan dinas”. Ketika anggaran defisit dan rakyat diminta berhemat, wajar jika publik menolak privilese tanpa fungsi yang jelas.
Kini bola ada di tangan pemerintah dan Kementerian UMKM. Apakah akan membantah? Membela? Atau memberi penjelasan gamblang dan bertanggung jawab?
Yang pasti, netizen sudah telanjur mencium aroma tak sedap. Dan ketika kepercayaan publik sudah mulai goyah, tak ada Chanel atau Milan yang bisa memperbaikinya.