Permainan Tender: Modus operandi yang disinyalir melibatkan permainan tender. Proses lelang diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu.
Penggelembungan via Dana BOS: Ada indikasi penggelembungan harga juga terjadi melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya fleksibel. Namun diarahkan untuk pembelian Chromebook dengan harga yang telah ditentukan.
5. Pemeriksaan Saksi dan Potensi Keterlibatan Tingkat Atas:
Daftar Pemeriksaan: Sejumlah pihak, termasuk 6 pejabat Kemendikbudristek di berbagai level, perwakilan perusahaan penyedia, hingga pihak sekolah, telah dipanggil dan diperiksa.
Nama Nadiem Terus Disebut: Meskipun belum ada penetapan tersangka yang langsung menyeret Nadiem Makarim, posisinya sebagai pimpinan kementerian saat kebijakan digulirkan membuatnya terus disebut.
Pendalaman Rantai Komando: Penegak hukum berkomitmen mendalami rantai komando dan pengambilan keputusan untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak di tingkat atas.
Tanggung Jawab Pemegang Kebijakan
Pemeriksaan pihak Google oleh Kejagung juga memicu respons dari para pakar hukum pidana. Hudi Yusuf dari Universitas Bung Karno berpendapat semua saksi dalam kasus ini bisa menjadi "pintu masuk" untuk mengungkap dalang utamanya.
“Asalkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan penyidik maksimal. Pembongkaran kasus korupsi seharusnya dimulai dari level tertinggi. Yaitu Menteri. Karena menteri adalah pembuat aturan strategis, bukan bawahannya yang hanya menjalankan teknis,” kata Hudi.
Hal senada disampaikan Abdul Fickar Hadjar. Pengamat asal Universitas Trisakti ini menyatakan meskipun tidak menjawab langsung apakah Google akan membuka tabir siapa dalang dalam kasus ini.
“Kejagung sedang mencari informasi transaksi antara Kemendikbud dan Google. Targetnya untuk menentukan siapa pihak paling bertanggung jawab sebagai tersangka. Sebab ada kerugian negara,” jelas Abdul Fickar.
Menurutnya, semua pihak yang mengetahui peristiwa ini wajib diperiksa. Termasuk dari internal Kemendikbud, Google, maupun pihak lain.
5 Fakta yang Bikin Publik Geram
1. Anggaran Rp 9,9 Triliun untuk Laptop Tak Layak Pakai
Proyek "Digitalisasi Sekolah" diguyur dana Rp 9,9 triliun dari APBN dan DAK, tapi hasilnya mengecewakan. Chromebook yang didistribusikan ke sekolah-sekolah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) justru tak bisa dipakai karena:
Spesifikasi rendah: Hanya 4GB RAM, penyimpanan 32GB, dan bergantung pada internet.
Jaringan tak mendukung: 70% sekolah penerima belum punya akses WiFi stabil.
Uji coba gagal sejak 2019: Tapi dipaksakan lewat Permendikbud No. 5/2021!
2. Modus Mark-Up Harga hingga 300%!
Investigasi ICW menemukan harga per unit Chromebook di e-katalog Rp 8,5 juta. Padahal harga pasaran Rp 2,5 juta. Terdapat 1,1 juta unit yang dibeli. Artinya potensi kerugian negara mencapai Rp 6,6 Triliun.
3. Google & 6 Vendor Lokal yang Diperiksa Kejagung
Google: Diperiksa karena diduga dan dicurigai memengaruhi spesifikasi OS Chrome OS lewat lobi-lobi intensif.