JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendukung program Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8, Prabowo Subianto untuk mencegah adanya perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul sapaan akrabnya ketika meninjau Sekolah Rakyat didampingi Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh, dan Pendiri ESQ Leadership Center Dr. Ary Ginanjar Agustian.
Dirinya merasa khawatir dengan pelajar baru yang menjejakkan kakinya di bangku sekolah menengah pertama (SMP).
BACA JUGA:Gus Ipul: Sekolah Rakyat Harus Bebas dari Bullying, Kekerasan, dan Intoleransi
Untuk itu, Gus Ipul bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) demi mencegah adanya tindakan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi.
"Ya semua sudah kita ajak bicara dalam rangka membuat kurikulum yang sebisa mungkin mencegah tiga hal ini," jelas Gus Ipul di Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025.
Selain itu, Gus Ipul memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi pihaknya akan menciptakan kondisi yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.
BACA JUGA:Kemensos Tinjau Simulasi Sekolah Rakyat, Siap Dibuka Serentak 14 Juli
Dengan begitu, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mengupayakan sejumlah fasilitas yang sudah dilengkapi dengan perangkat pendukung dan sistem pengawasan yang terintegrasi.
"Bahkan nanti banyak perangkat yang kita pasang dalam rangka untuk menghindari tiga hal itu. Kita buat prosedur," pungkas dia.
Adapun program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada bulan ini, Juli 2025, di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.
Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli.
BACA JUGA:Retret Tahap II, Gus Ipul Disuguhi Kisah Haru Kepala Sekolah Rakyat
Terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Idit Supriadi Priatna mengatakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada di (DTSEN).
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” katanya.