Hal ini sejalan dengan komitmen BPD Kalsel untuk memberikan perlindungan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau.
Direktur AdMedika Dian Prambini menyatakan bahwa kerja sama ini menegaskan komitmen AdMedika
untuk menghadirkan solusi TPA yang profesional, transparan, dan terintegrasi. “Kami bangga mendapatkan kepercayaan dari BPD Kalsel untuk mendukung pengelolaan manfaat kesehatan pegawai beserta keluarganya melalui layanan AdClaim.
“Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan layanan yang optimal, efisien, dan mudah diakses,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPD Kalsel Fachrudin menyampaikan bahwa kerja sama strategis ini mendukung upaya BPD Kalsel untuk memberikan manfaat terbaik bagi pegawai dan keluarga sebagai aset penting perusahaan.
BACA JUGA:Diambil Alih Polda Metro, Polisi Olah TKP Ulang Kematian Diplomat Kemlu di Menteng
BACA JUGA:Perkuat Hubungan Dagang, Pemerintah Lanjutkan Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS
“Dengan menggandeng AdMedika, kami ingin memastikan layanan kesehatan pegawai dan keluarga dikelola secara lebih profesional, transparan, dan modern,” kata Fachrudin.
Fachrudin juga menambahkan, “BPD Kalsel akan memberikan perhatian khusus pada upaya pemeliharaan kesehatan karyawan.
“Salah satu bentuk dukungannya adalah melalui pelaksanaan program wellness yang akan bekerja sama dengan AdMedika. Diharapkan, program ini dapat menekan angka kesakitan serta jumlah klaim kesehatan, sehingga tercipta karyawan yang lebih sehat dan produktif,” jelasnya.
BACA JUGA:Anggota DPR Yakin Diplomat Kemlu Tewas Dibunuh: Pernah Jadi Saksi Kasus TPPO
BACA JUGA:Kejagung Geledah Kantor PT GoTo Terkait Kasus Pengadaan Laptop Chromebook!
Penandatanganan PKS ini menjadi komitmen BPD Kalsel dalam menghadirkan sistem pengelolaan manfaat kesehatan yang adaptif, akuntabel, dan mendukung kesejahteraan pegawai beserta keluarga di era digital.
Selain itu, langkah ini juga menjadi wujud komitmen AdMedika untuk menjaga kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan layanan pengelolaan kesehatan yang profesional, transparan, dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.