Dalam pidatonya Jokowi membenarkan larangan tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan produk makanan di dalam negeri di tengah melonjaknya inflasi di seluruh dunia.
BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Politisi Golkar: Bukti Presiden Berpihak Pada Rakyat!
”Saya akan memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di pasar domestik melimpah dan terjangkau,” kata Jokowi.
Larangan itu akan mulai berlaku besok, Kamis 28 April 2022 dan Indonesia belum menunjukkan berapa lama itu akan berlangsung.
”Sejak Maret, sebenarnya harga minyak sawit mentah melonjak dan larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah Indonesia tentu akan memperburuk kenaikan harga CPO di pasar global,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo memegang minyak goreng kemasan dalam rapat rapat terbatas guna membahas terkait ketersediaan minyak goreng di Tanah Air di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 15 Maret 2022. Ilustrasi : Syaiful Amri/Foto: Setpres/Kris/disway.id--
Ega Kurnia Yazid, asisten peneliti di Center for Strategic dan Studi Internasional di Jakarta mengatakan kenaikan ini kemungkinan juga akan diikuti oleh kenaikan harga produk substitusi seperti minyak canola, minyak zaitun, dan minyak kelapa.
”Menyusul pengumuman larangan ekspor bahan mentah minyak goreng tersebut, harga minyak kedelai, minyak nabati kedua yang paling banyak digunakan setelah minyak sawit, naik 4,5 persen,” terangnya.
Yazid sependapat, mengatakan larangan itu dapat mempengaruhi kepercayaan global di Indonesia dan menyebabkan kekacauan bagi mereka yang membeli minyak sawitnya.
”Banyak negara yang bergantung pada pasokan minyak sawit dari Indonesia,” katanya.
Peraturan ini tentu bisa memicu ketidakpastian dari mitra dagang Indonesia, dan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dagang bisa dipertanyakan.
”Belum lagi ini akan mengganggu kontrak perdagangan minyak sawit yang telah disepakati sebelumnya,” paparnya.
Sementara beberapa supermarket di Inggris mengumumkan mereka akan membatasi penjualan minyak zaitun, bunga matahari dan minyak lobak menjadi dua. atau tiga item per pelanggan.
”Larangan itu akan merugikan eksportir dan importir dan akan mendistorsi perdagangan,” terang Tim Harcourt, kepala ekonom di University of Technology di Sydney.
Kebijakan Jokowi pada akhirnya akan berdampak buruk bagi Indonesia dan Malaysia sendiri.
”Kebijakan itu datang pada saat penyumbatan perdagangan internasional yang terjadi. Artinya rantai pasokan global serta ancaman inflasi yang lebih tinggi secara global,” jelas Tim Harcourt.