JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah menyatakan sikap tegas terkait maraknya peredaran beras oplosan yang tidak memenuhi standar.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu 30 Juli 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan temuan mengejutkan: 212 dari 268 merek beras yang beredar di pasaran dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu pemerintah.
"Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Broken-nya ada yang 30, 35, 40 bahkan sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar," ujar Mentan kepada awak media.
BACA JUGA:Mafia Beras Gentayangan, Kejagung Bongkar Skandal Subsidi yang Mencurigakan
“Broken” yang dimaksud adalah kandungan patahan pada butir beras.
Untuk kategori premium maupun medium, pemerintah telah menetapkan batas maksimal kadar patahan.
Jika melewati batas tersebut, kualitas dan nilai jual beras tidak lagi layak masuk kategori premium.
Namun, temuan menunjukkan sejumlah merek mengklaim sebagai beras premium padahal mengandung patahan hingga 50 persen!
BACA JUGA:Hari Ini, Kejagung Bakal Periksa 6 Perusahaan Terkait Beras Oplosan
Prabowo: Usut, Tindak, Sita!
Presiden Prabowo Subianto tak tinggal diam.
Dalam sambutannya pada acara Hari Lahir ke-27 PKB beberapa waktu lalu, Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik nakal di sektor pangan, termasuk soal beras oplosan.
"Saya sudah beri tugas pada Kapolri dan Jaksa Agung: usut, tindak, sita. Karena UUD 45 Pasal 33 menyebut, cabang produksi penting harus dikuasai negara. Beras penting atau tidak? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak?" tegas Presiden Prabowo di hadapan publik.
Mentan Amran menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan seluruh data kepada aparat penegak hukum.
BACA JUGA:Satgas Pangan Sidak Pasar Cipinang, Hasil Lab Jadi Penentu Nasib Kasus Beras Oplosan
Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.