Pada aspek ketahanan pangan, pemerintah memerlukan intervensi pada pasokan dan distribusi bahan pokok. Terutama komoditas beras untuk menjaga kestabilan stok dan harga. Selain itu, menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu, pemerintah juga perlu memperkuat stok cadangan (buffer stock) untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan ketersediaan dari komoditas pangan utama.
Lebih lanjut, pemerintah juga perlu menciptakan skema bantuan sosial bersasar kepada golongan masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi agar dapat mengakses dan membeli bahan pangan dengan mudah.
Untuk itu, kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam memperkuat ekonomi adalah penguatan sektor UMKM. Bisa dilakukan antara lain dengan penguatan aspek keuangan dengan perluasan kredit mikro dan penjaminannya, pemberian akses pada kredit digital berbasis platform (fintech), dan dukungan keuangan lainnya.
Pada aspek kompetensi dan kelembagaan, UMKM perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang relevan, serta dukungan percepatan proses digitalisasi UMKM, terutama pada akses rantai pasok dan akses pasar digital melalui platform e-commerce.
Lebih lanjut, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan yang dapat memulihkan daya beli masyarakat seperti subsidi, potongan harga yang terarah, dan program insentif lainnya yang tepat sasaran. Serta, memasifkan kampanye konsumsi domestik agar dapat memulihkan sektor ritel dan jasa lokal.
Dengan kebijakan insentif yang tepat sasaran, proses pemulihan permintaan domestik akan menjadi penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Industrialisasi
Pada aspek investasi di sektor hilir, pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan dalam bentuk insentif fiskal besyarat pada sektor-sektor industri tertentu. Kebijakan bisa diberikan dalam bentuk tax allowance maupun tax holiday serta didukung dengan ekosistem birokrasi dan perizinan yang cepat, mudah, dan efisien pada beberapa sektor unggulan. Seperti industri kendaraan elektronik dan industri pendukungnya (baterai), industri smelter, dan industri berbasis pertanian.
Kebijakan berikut yang dapat ditempuh pemerintah dalam jangka pendek sampai dengan menengah adalah kebijakan pembiayaan berbasis lingkungan (green financing). Bentuknya dapat berupa obligasi atau sukuk hijau, fasilitas kredit hijau, dan insentif yang diberikan pada pembiayaan proyek energi terbarukan.
Dengan dukungan pembiayaan berbasis iklim dan lingkungan, kebijakan ini dapat berdampak dalam membuka industri baru dan mempercepat transisi penggunaan energi Indonesia dari energi fosil kepada energi hijau terbarukan untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Sementara pada jangka panjang, pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan yang dapat menciptakan pondasi ekonomi yang kokoh. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan klasterisasi industri hilir dengan penciptaan kawasan industri vertikal dimana penciptaan suatu barang dapat dilakukan secara terintegrasi dari bahan baku lokal sampai dengan produk jadi. Dalam kawasan ini juga perlu diciptakan dukungan penelitian dan pengembangan produk yang terkoneksi dengan sektor UMKM.
Reformasi kelembagaan dan birokrasi perizinan juga merupakan salah satu kebijakan jangka panjang yang diperlukan dalam mendorong ekonomi Indonesia, terutama pada aspek-aspek seperti proses perizinan yang mudah dan cepat secara digital, standarisasi kebijakan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada industri, dan penegakan regulasi terkait keberlanjutan lingkungan. Kebijakan reformasi pada kedua aspek tersebut diharapkan dapat mempermudah proses invetasi dan meningkatkan daya saing.
BACA JUGA:Sinergi Dua Program PSN Lewat Revitaliasi Tambak Terlantar Komoditas Ikan Nila Salin
BACA JUGA:AgTech-AI: Meningkatkan Pangan dan Peluang Kerja
Dalam mendukung industrialisasi, pemerintah juga perlu meningkatkan investasi pada bidang penelitian dan pengembangan pada pendidikan perekayaan teknologi dan bisnis, riset pada aplikasi industri, dan pemberian alokasi APBN yang memadai serta pemberian insentif pada sektor swasta yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi industri yang relevan.
Terakhir, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan fiskal yang diambil, mengingat kapasitas fiskal memainkan peranan penting dalam membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah harus menetapkan prioritas belanja, terutama pada belanja-belanja produktif, penguatan basis pajak, dan menciptakan mekanisme redistribusi fiskal bagi daerah pendonor atau penerima manfaat dari pendanaan pemerintah. Sehingga, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan berdampak luas.