"Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional," jelasnya.
Puan juga menyampaikan bahwa APBN 2026 harus dirancang dengan prinsip keberpihakan pada rakyat, di tengah tantangan global yang mempengaruhi ekonomi nasional.
BACA JUGA:Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas
BACA JUGA:Prabowo Singgung Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali Tapi Tantiemnya Rp 40 Miliar/Tahun
"Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat; Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja?," ungkapnya.
Menutup pidatonya, Puan menyerukan semangat kolektif anggota dewan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Indonesia.
"Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, mensejahterahkan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik," tutupnya.