4 Fakta Seruan Demo 25 Agustus di DPR, Organisasi Buruh hingga BEM SI Kerakyatan Tak Ikut

Senin 25-08-2025,11:06 WIB
Reporter : Adinda Salsabila
Editor : Adinda Salsabila

Jumhur juga khawatir hal itu bisa mencipyakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elite.

BACA JUGA:Inisiator Foto Bareng dengan Sudewo, Rencana Demo Lanjutan Lengserkan Bupati Pati Batal: Cair Berapa?

"Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elite,” ucap Jumhur. Dia menegaskan KSPSI dan elemen gerakan buruh tidak mengambil bagian dalam aksi besok.

2. Tuntutan Demo

Dalam informasi yang beredar di media sosial, tuntutan utama aksi demonstrasi adalah pembubaran DPR RI.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan lembaga legislatif tersebut.

Ada pula tuntutan untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RU Joko WIdodo (Jokowi).

BACA JUGA:Prabowo Lantik Suharto Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

Seruan aksi juga mencakup desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, pemicu utamanya adalah isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik.

Kenaikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan memicu kemarahan dan sentimen negatif bagi masyarakat Indonesia.

Sebab, kenaikan tunajangan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

3. BEM SI Kerakyatan Tak Terlibat

Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan kelompoknya tak akan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi.

BACA JUGA:Immanuel Ebenezer Bantah Terjaring OTT, KPK Tegaskan Sudah Kantongi Bukti Kuat

Pencatutan nama BEN SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 di gedung DPR adapah tidak benar.

Dikatakan Pasha bahwa BEM SI telah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Aksi demonstrasi membawa tuntutan pembatalan pembahasan rancangan undang-undang bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.

Kategori :