Sidang berikutnya dijadwalkan pada 11 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI serta ahli dari pihak pemohon.
Putusan dari perkara ini disebut akan sangat menentukan arah kebijakan lingkungan hidup di era pembangunan masif, terutama terkait perimbangan antara investasi dan perlindungan ekologi.