Program ini juga terintegrasi dengan berbagai inisiatif pemerintah lainnya. Seperti program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pendistribusian bansos pangan, hingga program peningkatan produksi di sektor pertanian.
Dampak Gerakan Pangan Murah telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.
Di Jawa Barat misalnya. GPM berhasil menekan harga beras hingga 15% di beberapa pasar. Terutama saat terjadi lonjakan harga global. Ibu-ibu rumah tangga tidak lagi khawatir dengan membengkaknya anggaran belanja dapur. Mereka bisa mengalokasikan sisa uang untuk kebutuhan lain atau menabung.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang seringkali menghadapi tantangan logistik dan harga yang tinggi, GPM membawa komoditas strategis. Seperti minyak goreng dan gula dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Di Sulawesi Selatan, GPM tidak hanya membantu konsumen. Tetapi juga petani. Pemerintah melalui BULOG menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak, kemudian mendistribusikannya kembali ke masyarakat.
Bahkan di Papua, yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur, GPM tetap berupaya hadir.
Dengan dukungan transportasi khusus, pangan murah dapat menjangkau masyarakat adat di pegunungan maupun pesisir.
Upaya Mewujudkan Keadilan
Program ini cukup menjanjikan bagi Masyarakat. Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, GPM bisa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudukan keadilan. Terutama kebutuhan pangan.
"Jadi, ini adalah kegiatan dalam hal kebutuhan masyarakat. Karena selama ini pangan ini lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu," ujar Trubus kepada Disway, pada Jumat, 5 September 2025.
Dengan adanya gerakan pangan murah, lanjut Trubus, kebutuhan pokok masyarakat lebh terjangkau dan mudah.
"Karena itu kan distribusinya dipotong itu mas, jadi tidak melalui tengkulak lah," jelas Pengamat asal Universitas Trisakti tersebut.
Dia mendukung penuh program pemerintah ini. Ada secercah harapan di lorong gelap. Trubus menyarankan, agar kebijakan publik ini harus keberlanjutan. Jangan hanya jangka pendek: 1 sampai 2 bulan, selesai.
"Tapi kemudian kalau bisa ini berjangka panjang sampai paling tidak 5 tahun. Ya puncaknya swasembada pangan," ungkapnya.
Ia juga menekankan, pemerintah harus memastikan situasi aman. Baik di tingkat nasional maupun internasional.
Seperti kondisi perdagangan dan ekspor-impor, tidak memengaruhi ketersediaan pangan dalam negeri.
Masyarakat harus tetap tercukupi kebutuhannya dan tidak mengalami kekurangan bahan makanan.