“Rakyat melamar kerja saja pakai CV. Apalagi melamar jadi pemimpin. Itu hak publik untuk tahu,” ujar Dede di Senayan (15/9/2025).
Dengan pencabutan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, KPU menegaskan akan mengikuti amanat UU Keterbukaan Informasi Publik dan berkoordinasi dengan Komisi Informasi Publik serta memperhatikan aturan perlindungan data pribadi.
“Kami akan memedomani aturan yang sudah ada. Tidak hanya untuk Pilpres, tapi juga data lainnya yang bisa diakses publik,” tutup Afifuddin.
Keputusan ini dinilai sebagai upaya KPU menjaga kepercayaan publik dan integritas demokrasi di tengah panasnya persiapan Pemilu 2029.