Penyelidikan KPK mengindikasikan adanya aliran uang dari pihak travel haji dan umrah serta asosiasi terkait ke Kementerian Agama. Setelah mendapatkan jatah kuota, pihak-pihak tersebut diduga menjual kuota tambahan kepada calon jamaah haji, yang memicu kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Jumlah ini masih dapat bertambah karena perhitungan awal masih dikoordinasikan dengan BPK.
Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka, tetapi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.