BOGOR, DISWAY.ID– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam menyikapi dinamika Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut dia, pemerintah daerah (Pemda) harus memperkuat strategi agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan skema TKD.
“Perlu ada strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” kata Tito dalam keterangan pers, Selasa (30/9/2025).
BACA JUGA:Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dilakukan, khususnya terkait pertimbangan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan begitu, Pemda diharapkan tetap mampu menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang, termasuk pelayanan dasar masyarakat.
Mendagri memaparkan setidaknya empat langkah yang perlu diperhatikan Pemda.
Pertama, efisiensi anggaran. Pos yang bisa ditekan antara lain perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Kedua, menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Misalnya, pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Pemda juga diminta menghidupkan sektor swasta dengan kemudahan berusaha dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BACA JUGA:Tito Soroti Besarnya Tunjangan Perumahan DPRD, Bebani APBD Terutama di Jawa
Ketiga, memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat di daerah. Sinergi dengan agenda nasional, menurut Tito, akan memperkuat pembangunan daerah.
Keempat, mendorong lahirnya inovasi daerah. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura. Terobosan semacam ini dinilai dapat menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.
“Daerah harus berani mencari terobosan baru sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Pesan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9/2025).
BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian: Pemda Harus Jaga Kamtibmas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Rapat tersebut bertujuan memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri tahun 2026 berlangsung komprehensif. Setiap unit kerja diberi ruang untuk memaparkan capaian dan kebutuhan, sementara Mendagri melakukan pendalaman agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.