JAKARTA, DISWAY.ID - Artis Leony Vitria menyoroti sejumlah kebijakan dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dianggap kurang proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Leony mengunggah kritik melalui akun Instagram pribadinya, menyoroti beberapa hal yang dianggap janggal, termasuk tingginya biaya konsumsi rapat dibandingkan alokasi perbaikan jalan, serta besarnya dana untuk perlengkapan kantor dan suvenir.
Kritik Leony muncul setelah dirinya membagikan pengalaman pribadi terkait beban BPHTB saat melakukan proses balik nama rumah peninggalan ayahnya.
Tokoh muda Tangsel, Dadit H. Gani, menanggapi pernyataan Leony dengan apresiasi. Ia menekankan bahwa kritik seperti ini sebaiknya tidak hanya viral di media sosial, melainkan menjadi kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pihak Pemkot Tangsel guna mencari solusi bersama.
"Hal ini perlu dibawa ke pemerintah kota dan para pemangku kepentingan agar kita bisa bekerja sama menemukan solusi," ujar Dadit, Kamis (2/10/2025).
Dadit menjelaskan, sebagian wilayah Tangsel memang banyak dikuasai pengembang, namun masih terdapat pemukiman padat yang menghadapi berbagai tantangan terkait fasilitas dan infrastruktur, terutama yang berada di antara kawasan cluster mandiri.
Menurutnya, Kota Tangsel merupakan kota otonom yang baru terbentuk pada 2008 setelah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot yang baru berusia 17 tahun untuk mengejar pembangunan merata di seluruh wilayah.
"Upaya ini penting agar kesenjangan antara kawasan pengembang dan pemukiman padat penduduk tidak semakin besar," katanya.
BACA JUGA:Diskon Tiket dan Bansos Pangan Sambut Natal-Tahun Baru, Paket Ekonomi 2025 dari Pemerintah
Meski begitu, Dadit memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Tangsel dalam membangun, merawat, dan membersihkan fasilitas serta infrastruktur di kawasan padat penduduk, meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Ia menambahkan bahwa kesenjangan sosial adalah persoalan klasik di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Namun, Pemkot Tangsel tetap bisa hadir secara bertahap untuk menghadirkan perubahan.
"Ini tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi demi kenyamanan seluruh masyarakat," tegas Dadit.
Dadit menekankan pentingnya komunikasi yang bijak dan kolaborasi antara masyarakat dan Pemkot dalam menangani berbagai dinamika yang terjadi di Tangsel.
"Kalau hanya viral tanpa solusi, yang dirugikan justru masyarakat. Tangerang Selatan tidak hanya kawasan modern dengan cluster mandiri, tapi juga pemukiman padat yang memiliki masalah sosial kompleks," ujarnya.