Menurut Andreas, keberhasilan reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari laporan atau simbolisasi politik semata.
"Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan," ungkapnya.
BACA JUGA:Dari Mogok hingga Insiden, Garasi.id Siap Bantu Lewat Layanan Asisten Darurat 24 Jam
Lebih jauh, ia menyerukan pentingnya profesionalisme kepolisian dan menjauhkan institusi ini dari praktik politik dan militeristik.
"Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional," jelasnya.
Andreas menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri harus menjadi lembaga independen yang tidak hanya simbolik, tetapi memiliki peran nyata dalam menjaga demokrasi dan hukum.
"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata," pungkasnya.