Menanggapi perkembangan layanan JakCare milik Pemprov DKI, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin berharap layanan tersebut dapat menyehatkan warga Jakarta secara kejiwaan.
BACA JUGA:Pramono Pangkas Anggaran Perdin dan Makan Minum Imbas DBH Disunat Pempus
BACA JUGA:Jelang Nataru 2025, Harga Pangan Di Pasaran Diprediksi Melonjak Naik
Terlebih layanan tanpa tatap muka tersebut dapat membuat warga lebih percaya diri karena identitas benar-benar dirahasiakan.
Peluncuran JakCare tersebut, lanjut Thamrin, diharapkan menjadi langkah konkret di tengah meningkatnya tekanan hidup dan gangguan kesehatan mental yang dialami warga Jakarta.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir jumlah kalangan remaja, usia produktif, hingga lansia, yang mengalami gangguan kesehatan jiwa terus meningkat.
Hasil studi Kemenkes RI tahun 2023 mengungkap 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok remaja usia 15-24 tahun.
"Konsultasi psikologis bisa diakses lebih mudah, cukup lewat telepon atau aplikasi itu. Identitas terjaga, membuat layanan kesehatan jiwa menjadi lebih terbuka dan menjangkau semua kalangan. Termasuk mereka yang enggan datang langsung karena takut dicap atau malu,” kata politisi PKS tersebut.
BACA JUGA:DLH DKI Jakarta Angkut 126,65 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT ke-80 TNI di Monas
BACA JUGA:Marak Anak Muda Jadi Perokok Pemula, Perda KTR di Jakarta Kian Mendesak!
Terpisah, Dicky Budiman, praktisi kesehatan dari Universitas Griffith, Australia, menilai program layanan konseling kesehatan mental melalui telepon yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah progresif dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini.
Menurutnya di tengah meningkatnya tekanan hidup, stres pekerjaan, dan tantangan sosial, banyak warga yang membutuhkan akses cepat, mudah, dan aman untuk mendapatkan dukungan psikologis.
Melalui layanan JakCare, masyarakat bisa mengakses konseling tanpa hambatan geografis maupun stigma sosial, karena konsultasi dapat dilakukan secara anonim dari rumah.
"Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam layanan kesehatan publik yang lebih luas, bukan hanya fokus pada aspek fisik," kata Dicky kepada disway.id.
Menurutnya, layanan seperti ini seharusnya menjadi model nasional bagi penguatan sistem kesehatan mental berbasis masyarakat.
BACA JUGA:PAM JAYA Gelar Bazar Gratis, 2.000 Paket Sembako Disebar ke Warga Ancol