Karena itu, dia menilai hal itu belum mendukung MEF.
"Tentu ini belum ideal mendukung MEF karena keterbatasan fiskal kita. Ke depan kita perkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiscal,” kata Said.
Dukungan Anggaran Refleksi HUT ke-80
Dukungan anggaran tersebut, sebagai upaya mendorong Indonesia menuju MEF sebagai catatan refleksi HUT ke-80 TNI.
Dia menyebut, untuk memenuhi MEF TNI, dibutuhkan dukungan pengembangan organisasi, kemampuan industri militer, dukungan anggaran, dan profesionalitas prajurit.
Dari sisi organisasi, sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, telah membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial.
Pembangunan lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.
Bukan hanya dari segi anggaran, peningkatan profesionalitas prajurit juga dibutuhkan untuk mendukung MEF.
"Profesionalitas prajurit TNI menjadi modal penting bagi TNI membangun kekuatan pertahanan. Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis, sebaliknya politisi sipil tidak menarik TNI ke arena politik," imbuh Said.
TNI hanya berada pada kebijakan politik pertahanan negara. Profesional TNI juga berarti prajurit TNI mampu memenuhi kecakapan mengemban tugas pertahanan.
Secara individual, prajurit TNI memiliki kemampuan tempur terlatih, disiplin, loyal dan setia pada janji sapta marga.
“TNI dibangun dengan merit sistem yang ketat, prestasi menjadi acuan kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke 80 tahun. Jadilah patriot bangsa gagah berani,” kata dia.
Genjot Kemandirian Industri Pertahanan
Pemerintah Indonesia secara signifikan meningkatkan alokasi anggaran pertahanan untuk tahun 2025 menjadi Rp245,2 triliun.
Kenaikan drastis ini menandakan fokus kuat pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengakselerasi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Lonjakan anggaran yang mencapai 47,62% dari pagu sebelumnya sebesar Rp166,1 triliun ini diarahkan untuk sejumlah prioritas strategis. Berdasarkan dokumen pemerintah, dana tersebut akan difokuskan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista, pembangunan rumah dinas untuk prajurit, serta pengadaan sarana dan prasarana pertahanan lainnya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global dan regional yang semakin kompleks, serta untuk memastikan kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada pada level optimal.
Komitmen Modernisasi dan Kesejahteraan Prajurit
Meskipun angka final mengalami penyesuaian yang signifikan, komitmen untuk memperkuat sektor pertahanan telah disuarakan oleh jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak awal pembahasan anggaran.