BACA JUGA:Kemenkes Catat Hampir 12 Ribu Kasus Keracunan Program MBG, Jawa Barat Jadi Wilayah Tertinggi
Seruan Sri Mulyo: Tegakkan Aturan, Hindari Konflik Baru
Nada serupa datang dari Plt. Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, yang menilai keputusan pleno PWI Banten mengabaikan mekanisme organisasi.
“PD/PRT PWI jelas mengatur bahwa ketua kabupaten/kota harus dipilih melalui konferensi, bukan ditunjuk. Dan calon ketua wajib punya sertifikat UKW Madya. Faktanya, syarat itu tidak terpenuhi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keputusan sepihak justru akan menambah keretakan di internal PWI Banten.
“Kalau mau menjaga kehormatan profesi wartawan, maka aturan organisasi harus ditegakkan. Jangan ada yang bermain-main dengan jabatan,” ujarnya.
BACA JUGA:Jelang Setahun Pemerintahan, Janji Politik Prabowo-Gibran Bergantung dengan Pelaksananya
PWI Pusat Diminta Turun Tangan
Dengan situasi yang menghangat, sejumlah pengurus di PWI Tangsel dan Kabupaten Tangerang berharap PWI Pusat turun langsung untuk menyelesaikan konflik.
Mereka berharap penyelesaian dilakukan secara transparan dan berdasarkan amanat Kongres PWI di Cikarang.
“PWI Pusat harus memberikan atensi khusus terhadap kondisi di Banten. Jangan sampai persoalan ini mencoreng nama baik organisasi,” pungkas Sri Mulyo.
Apalagi, Banten ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2026, sehingga stabilitas internal PWI di daerah menjadi krusial untuk menjaga marwah organisasi dan semangat persatuan insan pers.