JAKARTA, DISWAY.ID-- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertekad segera menuntaskan persoalan terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras.
Pramono pun menyambangi Gedung Merah Putih untuk bertemu dengan pimpinan KPK pada Kamis, 16 Oktober 2025.
BACA JUGA:Kuasa Hukum Silfester Ngotot Kasus Kliennya Sudah Kedaluwarsa, Kejagung Tegas Bilang Begini!
Dalam pertemuan itu, Pramono menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara akuntabel.
Pramono berharap KPK dapat segera memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan.
"Dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” ujar Pramono.
Berdasarkan kajian Dinas Kesehatan dan Biro Hukum, pembatalan pembelian lahan dinilai tidak relevan karena nilai tanah telah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014.
BACA JUGA:KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras Sejak 2023
BACA JUGA:Lahat Siap Gelar Hari Santri Nasional 2025: Doa Bersama untuk Palestina, Long March ke Lapangan MTQ
Sehingga pembatalan pembelian lahan justru berpotensi merugikan daerah.
"Secara lapangan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di tahun 2014.," ungkap Pramono.
Ia menambahkan, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Jadi sekali lagi, tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah sakit sehingga dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.
BACA JUGA:Nova Arianto Larang Pemain Timnas U-17 Gunakan Medsos Jelang Piala Dunia 2025